DPRD Balikpapan mendesak agar adanya transparansi investigasi terkait BBM oplosan. Salah satunya dengan mempertimbangkan alternatif pemasok.

Dugaan beredarnya BBM oplosan yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan warga Balikpapan menuai perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, secara tegas meminta PT Pertamina untuk bersikap transparan dalam proses investigasi serta segera merilis hasil uji laboratorium terhadap bahan bakar yang diduga bermasalah tersebut.

Taufik menyoroti lambannya penanganan dari pihak Pertamina yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa berbagai laporan kerusakan kendaraan, termasuk mobil-mobil keluaran terbaru, menjadi indikator kuat bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele.

Oleh karena itu, DPRD mendesak adanya langkah cepat, terbuka, dan akuntabel dari pihak terkait.

“Pertamina tidak bisa hanya memberikan solusi tambal sulam. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait kualitas BBM yang mereka gunakan. Investigasi ini harus dilakukan dengan transparansi penuh agar publik tidak merasa ditutup-tutupi,” ujar Taufik dalam pernyataannya pada Selasa 22 April 2025.

Lebih lanjut, DPRD Balikpapan juga mulai mengkaji kemungkinan membuka akses bagi perusahaan penyedia BBM lain seperti Shell dan Petronas untuk masuk dan beroperasi di wilayah Balikpapan.

Menurut Taufik, langkah ini bukan sekadar tekanan terhadap Pertamina, tetapi merupakan bentuk konkret untuk mendorong peningkatan kualitas layanan distribusi BBM melalui persaingan yang sehat.

“Persaingan dalam distribusi BBM akan memacu peningkatan mutu dan layanan. Bila Pertamina tidak kunjung melakukan perbaikan, kami terbuka untuk mendukung alternatif lain yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, DPRD telah menjadwalkan agenda lanjutan untuk menindaklanjuti proses investigasi dan mendesak pertanggungjawaban dari Pertamina.

Bahkan, DPRD tak menutup kemungkinan untuk menggelar pertemuan langsung dengan pihak Pertamina apabila hasil uji BBM terus mengalami penundaan publikasi.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberi kepastian kepada masyarakat Balikpapan yang selama ini dirugikan, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola distribusi energi di daerah. (lan/am)

Artikel DPRD Balikpapan Desak Transparansi Investigasi BBM Oplosan, Pertimbangkan Alternatif Pemasok pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peran sektor swasta dinilai sangat penting dalam mengembangkan pariwisata di Kota Balikpapan. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya diandalkan dalam memaksimalkan potensi pariwisata daerah.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah dan pihak swasta agar sektor ini dapat berkembang lebih pesat.

Jafar Sidik menyampaikan bahwa peran swasta dalam pengembangan pariwisata sejauh ini terbukti lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pemerintah.

Menurutnya, mayoritas destinasi wisata yang berkembang pesat biasanya memiliki keterlibatan swasta yang signifikan. Oleh karena itu, ia mendorong agar para pengusaha lebih proaktif dalam merancang konsep wisata yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

“Ke depan, kita berharap agar swasta bisa lebih fokus dalam mengembangkan pariwisata. Mengandalkan pemerintah saja tidak cukup. Biasanya, sektor wisata lebih berkembang berkat peran swasta,” katanya, Rabu (19/3/2025).

Namun demikian, Jafar menekankan bahwa dukungan dari pemerintah tetap diperlukan, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur dasar.

Menurutnya, salah satu hal terpenting yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah akses jalan menuju destinasi wisata. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan pariwisata oleh pihak swasta akan terhambat.

“Pemerintah hanya bersifat mendukung, terutama dalam penyediaan akses jalan menuju destinasi wisata. Bantuan dari pemerintah memang terbatas dan hanya bersifat pionir. Yang terpenting adalah bagaimana akses jalan bisa didirikan terlebih dahulu, karena swasta tentu tidak akan membangun jalan kecuali di lokasi yang menjadi milik mereka,” jelas Jafar.

Lebih lanjut, Jafar juga menekankan pentingnya bagi para pengusaha untuk menentukan konsep wisata yang tepat agar dapat menarik minat wisatawan. Ia menyarankan agar pihak swasta melakukan analisis mendalam terkait potensi dan keunikan suatu daerah sebelum mengembangkan destinasi wisata.

“Pengusaha perlu menentukan konsep yang tepat. Misalnya, tempat tertentu lebih cocok dikembangkan menjadi wisata alam, wisata budaya, atau wisata modern. Itu yang perlu dipikirkan ke depan agar setiap destinasi memiliki daya tarik yang berbeda,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar pengembangan pariwisata tetap memperhatikan kearifan lokal. Menurut Jafar, tidak semua konsep wisata yang sukses di daerah lain bisa diterapkan di Balikpapan. Hal ini disebabkan perbedaan kultur dan karakteristik masyarakat di setiap daerah.

“Budaya dan karakteristik lokal perlu menjadi pertimbangan utama. Contohnya, konsep wisata Bali mungkin tidak cocok diterapkan di Balikpapan meskipun sama-sama memiliki potensi wisata pantai. Oleh karena itu, setiap perencanaan harus disesuaikan dengan keadaan dan potensi lokal,” tegasnya.

Jafar berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, pariwisata di Balikpapan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak pihak swasta yang terlibat, maka potensi pariwisata Balikpapan akan semakin tergali dan dikenal lebih luas. (lan/am)

Artikel DPRD Balikpapan Dorong Kolaborasi Swasta dalam Pengembangan Pariwisata pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dorong kepatuhan THM selama bulan Ramadan, Legislator Balikpapan meminta agar Satpol PP dapat bertindak jika terdapat yang melanggar.

Menjelang bulan suci Ramadan, perhatian kembali tertuju pada kepatuhan tempat hiburan malam (THM) terhadap peraturan yang mengatur operasional mereka selama periode ibadah tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang, menegaskan bahwa THM, termasuk biliar dan panti pijat, harus menghormati ketentuan yang berlaku dengan menutup total operasionalnya saat malam hari sepanjang bulan Ramadan.

“Kami berharap semua pihak, terutama pengusaha, mengikuti aturan. Jangan sampai ada yang mencoba mencari celah untuk menghindarinya,” ujar Danang kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.

Menurut Danang, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dan tarawih.

Ia menegaskan bahwa regulasi ini bukanlah hal baru, tetapi telah diterapkan secara konsisten setiap tahun. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemilik usaha untuk melanggar atau mengabaikannya.

Lebih lanjut, DPRD Kota Balikpapan juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan bahwa aturan ini benar-benar dipatuhi.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Satpol PP agar menindak tegas siapa pun yang melanggar. Jika ada tempat hiburan yang tetap beroperasi selama Ramadan, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Danang.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dari para pelaku usaha dalam menjaga ketertiban selama Ramadan.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Balikpapan.

Di sisi lain, DPRD Kota Balikpapan saat ini tengah bersiap untuk membahas rasionalisasi anggaran daerah. Danang menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kehadiran Wali Kota Balikpapan untuk membahas lebih lanjut persoalan anggaran tersebut.

“Saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Wali. Insya Allah besok beliau berangkat ke Magelang, dan mungkin tanggal 28 sudah kembali ke Balikpapan,” ungkapnya.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, DPRD berharap agar seluruh pemilik usaha di sektor hiburan dapat menjalankan usaha mereka dengan tetap menghormati peraturan yang ada.

Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan penghormatan terhadap momen keagamaan yang sakral bagi masyarakat. (lan/am)

Artikel Dorong Kepatuhan THM Selama Ramadan, Legislator Balikpapan Minta Satpol PP Bertindak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Balikpapan menyoroti langkah pemerintah yang mengehntikan sementara proses pembangunan di BSB Groub, Gereen Valey hingga Green Hill. Masalahnya satu, karena izin belum beres.

Balikpapan menjadi magnet bagi investor untuk melakukan investasi. Hal ini tak lepas dari upaya Pemerintah bersama DPRD untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukumnya. Jangan sampai pemerintah malah kecolongan, adanya pembangunan yang dilakukan investor sementara perizinannya belum tuntas.

Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Balikpapan terkait tindaklanjut penghentian sementara pembangunan dan proses perijinan, Pembangunan BSB Groub, Green Valey dan Green Hill.

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Bapak H. Alwi Al Qadri, Senin 3 Februari 2025. RDP dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dari sini, terungkap bahwa BSB Groub belum menyelesaikan perizinan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri, meminta agar pihak BSB Groub segera melengkapi perijinan. Untuk dapat memberikan contoh yang baik bagi para investor yang datang ke Balikpapan.

“Ini penting guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib,” tegasnya, dilansir dari laman resmi DPRD Balikpapan, Selasa 4 Februari 2025.

Yusri juga menekankan bahwa setiap pembangunan harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan keseimbangan lingkungan.

Tak hanya itu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini, Ketua DPRD beserta jajaran Komisi III meminta kepada pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Balikpapan dan instansi teknis terkait, untuk memastikan bahwa setiap proses perizinan yang belum terpenuhi segera diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Diharapkan pihak BSB Group, Green Valley, dan Green Hill dapat berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyelesaikan kendala administratif dan teknis dalam proses perizinannya,” jelasnya.

DPRD Balikpapan mengapresiasi langkah pemerintah yang berani dengan tegas melakukan penghentian sementara pembangunan ketiga lokasi tersebut. Karena memang proses izin belum tuntas.

Karena itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, memandang, penghentian sementara pembangunan harus menjadi momentum bagi para pengembang untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi pembangunan yang terganggu akibat kelengkapan perizinan yang belum dipenuhi,” tandasnya. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Soroti Izin dan Penghentian Pembangunan BSB Groub, Green Valey dan Green Hill pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketiga Organisasi Masyarakat (Ormas) di Balikpapan, yaitu Gerakan Putera Asli Kalimantan (GEPAK) Kuning, LPADKT, dan Baladhika Karya (Baladika) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Balikpapan, Rabu 22 Januari 2025.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran Ormas GRIB Jaya di Kaltim, khususnya di Balikpapan. Dalam aksi tersebut, para perwakilan Ormas menyampaikan beberapa tuntutan.

Mereka pertama-tama menegaskan penolakan terhadap keberadaan GRIB Jaya di Kaltim. Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Balikpapan, serta aparat penegak hukum untuk tidak memberikan izin atau legalitas apapun kepada ormas tersebut. 

Selain itu, mereka mengancam akan mengambil langkah-langkah sendiri jika pemerintah dan aparat tidak bertindak tegas.

Ketua Umum GEPAK Kuning, Suriansyah menjelaskan, alasan penolakan tersebut, yaitu khawatir kehadiran GRIB Jaya akan menimbulkan konflik antar Ormas yang bisa merusak stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban di Kaltim.

Dia menyebutkan, GRIB Jaya memiliki catatan buruk di daerah lain, seperti bentrokan dengan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, yang berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat.

“Sebagai Ormas lokal, kami bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta meminimalkan potensi konflik. Kehadiran GRIB Jaya hanya akan menambah kerawanan sosial,” ujar Suriansyah.

Dalam aksi ini, mereka juga mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk bersatu menolak kehadiran GRIB Jaya.

Ketua Umum LPADKT Balikpapan, Nasion Lasung berharap pemerintah dan aparat segera merespons tuntutan ini untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial yang lebih besar.

“Aksi damai ini mencerminkan keprihatinan Ormas lokal terhadap ancaman yang dianggap dapat merusak keharmonisan masyarakat Kaltim,” tambahnya.

Mereka menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan kedaulatan adat serta budaya lokal di tengah keberagaman yang ada.

DPRD Balikpapan Terima Aspirasi

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di kota tersebut yang menentang keberadaan Ormas GRIB Jaya di Balikpapan.

Aspirasi ini disampaikan oleh tiga Ormas, yaitu GEPAK Kuning, LPADKT dan Baladika, yang khawatir dengan potensi konflik yang ditimbulkan oleh keberadaan GRIB Jaya di wilayah Kaltim.

“Kami sebagai wakil rakyat akan segera meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah daerah, DPRD Provinsi Kaltim, serta DPR RI,” ucap Danang kepada media.

Ia menegaskan, bahwa masalah ini akan dibawa ke tingkat provinsi dan pusat untuk mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa DPRD Balikpapan hanya bertugas sebagai fasilitator yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kami tidak akan mengambil sikap mendukung atau menolak terkait isu keberadaan GRIB Jaya,” terangnya.

Menurutnya, kekhawatiran Ormas-ormas yang menolak GRIB Jaya didasarkan pada rekam jejak Ormas tersebut di daerah lain, yang dianggap berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tinggal di mana saja, dan masalah ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami tidak bisa menilai secara mendalam karena masalah ini berbeda-beda di tiap daerah. Namun, kami menghormati hak setiap orang untuk berorganisasi, dan keputusan akhirnya akan ada di tangan pihak yang berwenang,” imbuhnya.

Dengan demikian, meskipun aspirasi penolakan ini telah diterima dan akan diteruskan, keputusan mengenai nasib keberadaan GRIB Jaya di Balikpapan akan bergantung pada keputusan pemerintah pusat. (rie/kk/am)

Artikel Ormas Unjuk Rasa ke DPRD Balikpapan, Tolak Keberadaaan GRIB Jaya di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Arus lalu lintas Balikpapan kian padat saban tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk dan hadirnya IKN jadi persoalan. Kemacetan sering terjadi. Yang kerap menjadi keluhan warga. Transportasi massal diharapkan jadi solusinya, agar mengurangi jumlah kendaraaan di jalan.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri pun mendorong agar pemkot melalui Dinas Perhubungan untuk terus mengembangkan berbagai program strategis dalam rangka mendukung kemajuan kota.

“Kami mengapresiasi program Balikpapan Terang dan layanan transportasi massal Balikpapan City Trans (BCT) yang sudah berjalan, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan,” ucapnya, kepada media, Rabu 8 Januari 2025.

Ia pun menyarankan agar Dishub memperhatikan kebutuhan penerangan jalan di kawasan pemakaman, terutama untuk memudahkan proses pemakaman yang sering dilakukan pada malam hari. 

Meskipun beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) telah dilengkapi dengan penerangan, ia menilai masih ada area yang memerlukan tambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Kami minta Dishub untuk menambah PJU di kawasan pemakaman. Dengan banyaknya pemakaman yang dilakukan malam hari, penerangan yang cukup sangat penting. Kami berharap pemerintah kota bisa menambahnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program Balikpapan Terang yang merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Rahmad Mas’ud. Yang bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, dan perlu terus didukung agar lebih efektif.

Selain itu, terkait dengan penyediaan layanan BCT, Yusri mengungkapkan bahwa transportasi massal ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi kemacetan di kota. 

Menurutnya, dengan proyeksi jumlah penduduk yang akan meningkat hingga 1 juta orang, angkutan massal akan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

“BCT sangat bermanfaat dalam mengurangi kemacetan. Ke depan, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, transportasi massal akan semakin vital untuk mobilitas warga,” imbuhnya.

Komisi III juga mengusulkan agar tarif BCT untuk kalangan lansia dan pelajar dapat dibedakan dengan penumpang umum. 

Misalnya, tarif untuk pelajar dan lansia yang saat ini sebesar Rp4.500, dapat disesuaikan menjadi hanya Rp2.000.

“Kami ingin tarif BCT lebih terjangkau bagi pelajar dan lansia. Ini akan sangat membantu meringankan biaya transportasi bagi kelompok-kelompok tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Komisi III DPRD juga mengusulkan agar armada BCT diperbanyak, terutama untuk wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau, seperti Balikpapan Utara, Timur, dan Barat.

“Penambahan armada dan koridor baru diharapkan dapat mencakup seluruh area Balikpapan, sehingga seluruh warga kota dapat memanfaatkan layanan tersebut,” lanjutnya.

Dengan berbagai usulan tersebut, Komisi III berharap agar Dishub Balikpapan dapat terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (rie/kk/am)

Artikel Komisi III DPRD Balikpapan Minta Infrastruktur dan Layanan Transportasi Massal Ditingkatkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan yang semakin memprihatinkan.

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan, krisis air bersih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan instansi terkait.

“Dulunya, sekitar tiga hingga lima tahun yang lalu, kita tidak terlalu kerepotan soal air bersih. Namun, sekarang kondisinya berubah. Banyak orang yang datang ke Balikpapan, baik karena adanya proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) maupun kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga masyarakat sering mengeluhkan kekurangan air bersih,” ujar Alwi kepada wartawan, Kamis 21 November 2024.

Menurutnya, kehadiran IKN dan proyek RDMP membawa dampak positif bagi ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan besar terhadap infrastruktur dasar kota, terutama pasokan air bersih.

Dengan semakin banyaknya penduduk dan pekerja migran yang tinggal di Balikpapan, permintaan air bersih meningkat drastis, sementara ketersediaan dan distribusinya belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Alwi menegaskan, masalah ini juga menjadi perhatian legislatif. Ia berharap PTMB (Perusahaan Daerah Air Minum Balikpapan) dapat segera memberikan solusi yang konkret dan komprehensif.

Namun, ia mengakui bahwa penyelesaian isu ini membutuhkan pendekatan teknis yang detail dan bukan sesuatu yang bisa langsung dijawab oleh pihak legislatif.

“Saya tidak bisa menjawab secara detail karena ini terlalu mekanis dan teknis. Mungkin pihak PTMB yang lebih tahu dan bisa menjelaskan langkah-langkah strategis apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

Lebih lanjut, Alwi menyoroti pentingnya kesiapan Balikpapan menghadapi dampak dari pertumbuhan penduduk akibat pembangunan IKN. Menurutnya, kota ini tidak memiliki pilihan selain mempersiapkan diri dengan baik.

“Kita harus siap. Kehadiran IKN membawa tantangan besar, dan ini menjadi ujian bagi Kota Balikpapan. Kita harus mampu mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah kota bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas distribusi air dan perbaikan jaringan pipa perlu diprioritaskan.

Masalah ketersediaan air bersih di Balikpapan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Jika tidak segera diatasi, krisis ini dapat menghambat perkembangan kota sebagai penyangga utama IKN dan menurunkan daya tariknya sebagai pusat kegiatan ekonomi.

“Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus menemukan solusinya sesegera mungkin,” pungkas Alwi. (Man/lim)

Artikel DPRD Balikpapan Soroti Krisis Air Bersih pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Gedung Parkir Balikpapan pada Senin 18 November 2024 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi memberikan pandangan serta masukan terhadap rencana APBD yang disampaikan oleh Walikota Balikpapan.

Alwi Al Qadri menyampaikan tujuan dari rapat paripurna ini adalah untuk menjalin komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam rangka menyusun APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pandangan fraksi ini sangat penting untuk memastikan Raperda APBD 2025 dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan daerah yang lebih baik. Seperti mencakup berbagai sektor penting macam kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar yang diwakili Gasali, menyarankan agar prioritas anggaran lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

Gasali meminta agar anggaran lebih difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kedua sektor tersebut. Termasuk adanya perhatian lebih terhadap sektor UMKM dan pemuda.

Agar tercapai penguatan sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah.
Salah satu poin penting, lanjut Gasali, adalah perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran.

Kerjasama ini tidak hanya efisien tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kedua pihak merupakan mitra kerja dalam menjalankan kebijakan bagi warga Balikpapan.

“Kami meminta masukan ini menjadi bahas pertimbangan dalam menindaklanjuti usulan penyusunan Raperda APBD 2025. Kami sangat mengapresiasi setiap pandangan dan kritik konstruktif yang diberikan, karena ini semua demi kemajuan Balikpapan ke depan,” tambahnya.

Gasali berharap rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses pembahasan yang lebih mendalam terkait APBD 2025. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan harapan Raperda tersebut dapat disahkan tepat waktu dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Balikpapan. (Man/lim)

Artikel DPRD Balikpapan Sampaikan Pandangan Umum APBD 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pilkada serentak sebentar lagi, di Balikpapan tensi pilkada sudah mulai terasa. Demi menjaga kondusifitas dan terpilih pemimpin berkualitas, warga Balikpapan diingatkan agar waspada akan politik uang.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang atau money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Pilkada adalah pesta demokrasi. Jangan sampai demokrasi kita dicederai dengan adanya money politics atau buy vote,” ujar Budiono kepada wartawan, Jumat 15 November 2024.

Menurutnya, praktik politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten.

Pemimpin yang terpilih dengan cara-cara tidak etis cenderung tidak memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan daerahnya.

“Tindakan money politic akan merusak kualitas pemimpin yang terpilih. Pemimpin semacam itu tidak akan menjamin harapan kemajuan suatu daerah,” tambahnya.

Budiono menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan proses demokrasi setiap lima tahun, baik untuk pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah.

Ia mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang mereka tawarkan, bukan karena janji materi atau iming-iming uang.

“Jangan sampai kita memilih hanya karena diberi uang. Pilihan yang salah seperti itu pada akhirnya mengorbankan masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang turut bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Jika pemimpin yang terpilih gagal memenuhi janji politiknya atau mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, maka masyarakat yang memilihnya karena uang juga ikut menanggung dosa.

“Ketika kebijakan yang diambil tidak memenuhi kebutuhan rakyat, masyarakat yang memilih karena menerima uang tadi juga ikut menanggung kesalahan moral. Jangan sampai hal ini terjadi,” tegas Budiono.

Budiono mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pemimpin berkualitas dapat dinilai dari gagasan, visi, dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Pemimpin seperti itu mampu menghadirkan solusi untuk tantangan daerah dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan.

Dengan menghindari politik uang, masyarakat dapat mendukung terciptanya proses demokrasi yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk melayani rakyat.
(Man/lim)

Artikel Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Ingatkan Bahaya Politik Uang di Pilkada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan atas upaya membangun ruang publik yang ramah anak.

Menurut Doris, langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkot untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di Balikpapan.

“Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) adalah bukti nyata Pemkot dalam menjaga predikat Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Kini, taman-taman di kota ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang aman dan sesuai kebutuhan anak-anak, sehingga mereka bisa bermain tanpa kekhawatiran,” ujar Doris pada Rabu 13 November 2024.

Doris menambahkan bahwa fasilitas yang telah disediakan di taman-taman kota mencakup peralatan bermain yang aman dan berkualitas. Ia menilai, keberadaan RBRA di Balikpapan tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya bermain di lingkungan yang kondusif.

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mengunjungi ruang publik yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi seluruh kalangan, termasuk anak-anak.

Selain itu, Doris juga menekankan bahwa pembangunan ruang bermain ramah anak sejalan dengan visi Pemkot Balikpapan untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang inklusif, di mana kebutuhan setiap kelompok masyarakat diperhatikan, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.

Menurutnya, upaya ini turut mendukung pencapaian Balikpapan sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia. Label ini diberikan kepada kota-kota yang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan hak-hak anak, seperti hak bermain, hak untuk hidup di lingkungan yang aman, dan hak untuk mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tidak hanya dari segi fasilitas, Doris juga mengapresiasi kebijakan Pemkot dalam merancang program-program yang memperhatikan aspek keselamatan anak, seperti pemantauan dan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas yang ada.

Menurutnya, Pemkot telah berhasil membangun RBRA yang tidak hanya fokus pada fasilitas fisik, tetapi juga pada aspek keamanan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan juga mengungkapkan bahwa kehadiran RBRA di Balikpapan akan terus ditingkatkan dan dikembangkan di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan agar setiap anak di Balikpapan memiliki akses yang mudah ke fasilitas ramah anak di dekat tempat tinggalnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD serta komitmen kuat Pemkot, masyarakat Balikpapan berharap pembangunan RBRA dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi anak-anak tetapi juga bagi seluruh warga kota. (Man/lim)

Artikel DPRD Balikpapan Apresiasi Pemkot dalam Membangun Ruang Publik Ramah Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.