Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), berinteraksi langsung dengan para petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dalam PEDA XI KTNA. Temu wicara ini digelar di Arena Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.

Dalam suasana santai namun serius, Gubernur Rudy menyimak langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan dari pelaku sektor pertanian dan perikanan. Para perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari berbagai daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur, perizinan, hingga akses pasar dan permodalan.

Sorotan dari Daerah: Dari Bendungan hingga Ekspor-Impor

Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang dinilai strategis untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan di wilayah selatan Kaltim. Ia juga mengusulkan adanya kemudahan akses modal bagi petani kecil.

Sementara itu, Ketua KTNA Samarinda, Adung, menggarisbawahi persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan yang dinilai masih menghambat usaha pertanian. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap sektor peternakan, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur pendukung.

Perwakilan dari wilayah utara Kaltim—Berau, Kutai Timur, dan Bontang—yang diwakili Hj. Jafar, menyampaikan kendala ekspor dan impor hasil pertanian dan perikanan. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya fasilitas pelabuhan menjadi hambatan utama.

Gubernur: Jaga Lahan, Perkuat Ketahanan Pangan

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tani-nelayan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

“Kami berharap kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, segera membuat regulasi daerah seperti perbup atau perwali yang bisa menghentikan alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen melindungi lahan sawah eksisting melalui kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta memperkuat program pendampingan bagi petani dan nelayan di berbagai daerah.

Gubernur Harum juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Pekan Daerah (PEDA) tersebut dengan kebijakan konkret dan berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.

“Ini bukan hanya seremonial, tapi komitmen untuk menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke akar rumput,” tutupnya. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum Serap Aspirasi Petani dan Nelayan se-Kaltim di PEDA XI KTNA Kutai Barat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud (Harum), menyerahkan secara simbolis penghargaan Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi kepada para marbot dan penjaga rumah ibadah se-Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu 21 Juni 2025, dan menjadi peluncuran perdana program tersebut di daerah.

“Kutai Barat menjadi daerah pertama tempat penyerahan program Gratispol. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita mulai dari pinggiran, dari daerah yang jauh,” tegas Gubernur Harum dalam sambutannya.

Bentuk Apresiasi bagi Pengabdi Rumah Ibadah

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Kaltim juga menyerahkan program Jospol, berupa insentif bagi para guru agama. Menurut Gubernur Harum, kedua program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok yang selama ini jarang tersentuh bantuan langsung.

“Program Gratispol bukan sekadar slogan. Kami tidak mungkin mengingkari janji kepada masyarakat Kaltim. Ini bukti bahwa janji kami benar-benar diwujudkan,” ujar Harum.

Ia juga menekankan bahwa profesi seperti marbot, guru agama, dan penjaga rumah ibadah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Namun, selama ini mereka kerap terabaikan dari perhatian negara.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka mendapat apresiasi yang layak. Jangan hanya lihat dari nilainya, tapi lihat niat baik pemerintah,” tambahnya.

3.405 Penjaga Rumah Ibadah Terdata

Gubernur menyebut jumlah penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur yang telah terdata mencapai 3.405 orang, dengan rincian:

• Islam: 2.699 orang
• Kristen: 541 orang
• Katolik: 146 orang
• Hindu: 19 orang
• Buddha: 22 orang
• Konghucu: 15 orang

“Semua penjaga rumah ibadah, tanpa membedakan agama, mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam program ini,” ungkapnya. “Ini bukan hadiah, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian tulus Bapak dan Ibu semua.”

Ia pun berharap program Gratispol dan Jospol ini menjadi inspirasi untuk memperkuat silaturahmi dan toleransi antarumat beragama, terutama di Kutai Barat dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati H. Nanang Adrian, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor, unsur Forkopimda, serta perwakilan perangkat daerah Kalimantan Timur. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty).

Artikel Gratispol Umroh dan Jospol Perdana Diserahkan untuk Daerah, Kutai Barat Jadi Titik Awal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi lintas daerah untuk menjawab tantangan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi. Rapat Koordinasi yang digelar menjadi wadah strategis menyatukan arah kebijakan menuju Generasi Emas 2045.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2025 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang Berdaya Saing untuk Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”

Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyampaikan bahwa tema ini selaras dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, di mana tahun 2025 menjadi momentum penting mendorong transformasi ekonomi hijau serta penguatan SDM menyongsong pembangunan IKN.

Ia melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja per Agustus 2024 mencapai 1.976.447 orang, meningkat 129.152 dibandingkan Agustus 2023.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi di daerah.

Tren Pengangguran Turun, Pekerja Formal Dominan

Rozani mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada 2024 sebesar 5,14 persen atau 107.022 orang. Angka ini menurun 0,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga sektor terbesar penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan, pertanian, dan pertambangan.

Dari sisi status pekerjaan, buruh/karyawan/pegawai masih mendominasi sebesar 53,86 persen. Sementara pekerja bebas di sektor pertanian hanya 0,97 persen.

“Target-target pembangunan seperti pengurangan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan wilayah menjadi indikator utama dalam RPJMD Kaltim 2025–2029,” terang Rozani.

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Perencanaan SDM

Pada hari kedua, rakor diisi dengan paparan dari sejumlah narasumber kementerian dan lembaga pusat. Di antaranya adalah Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; Lisadarti, Koordinator Pembinaan Hubungan Kerja dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker; Conrita Ermanto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN; serta Elly Uswatun Kasanah, Statistisi Ahli Madya BPS Kaltim.

Masing-masing menyampaikan materi terkait kesiapan tenaga kerja lokal, perencanaan berbasis data, dan strategi menyambut transformasi ketenagakerjaan ke depan. (tp/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Rakor Ketenagakerjaan Kaltim 2025: Sinergi Hadapi Tantangan dan Dukung Generasi Emas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabupaten Kutai Barat bersiap menjadi tuan rumah Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan ke-XI tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Agenda lima tahunan ini akan digelar pada 21–27 Juni 2025 dan dipusatkan di Taman Budaya Sendawar, jantung kota Kutai Barat.

Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bertukar pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Kegiatan ini juga mendorong semangat inovasi, motivasi, dan kreativitas dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Alexander Samson, memastikan persiapan telah rampung dan tinggal menunggu pelaksanaan.

“Tinggal menuju pelaksanaan hari H. Untuk gelar teknologi sudah siap, pameran dan lainnya juga sudah siap,” ujarnya, Jumat 13 Juni 2025.

Sepekan Penuh Ragam Kegiatan

Selama sepekan, PEDA KTNA akan diisi berbagai kegiatan mulai dari gelar teknologi pertanian, pelatihan, diskusi tematik, hingga lomba-lomba bernuansa budaya. Di antaranya adalah lomba Sulam Tumpar, Melempar Jala, Begasing, Estafet Sarung, hingga pentas seni Gita Nusantara.

Selain menjadi ruang apresiasi, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan tetap relevan dan strategis dalam mendorong ketahanan ekonomi daerah.

Alexander berharap PEDA KTNA ke-XI tidak hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga memunculkan gagasan segar dalam pembangunan sektor pertanian yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami ingin tamu-tamu dari kabupaten lain bisa pulang dengan semangat baru dan kesan positif terhadap Kutai Barat. Ini juga jadi momentum mempromosikan daerah kami secara lebih luas,” tutupnya.

Dengan kesiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, PEDA KTNA XI diharapkan mampu mempererat solidaritas petani dan nelayan se-Kaltim dalam semangat membangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kutai Barat Tuan Rumah PEDA KTNA XI, Petani dan Nelayan se-Kaltim Siap Bersilaturahmi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Yonavia ingin memperjuangkan pemberdayaan perempuan di daerah pemilihannya yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Melalui pengembangan sektor UMKM agar perempuan lebih berdaya dan produktif.

Berbagai permasalahan masih harus diselesaikan di sejumlah daerah  di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) utamanya daerah pelosok. Seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Mulai dari masalah pembangunan infrastruktur, aksesibilitas jalan, pendidikan, kesehatan, pemerataan jaringan telekomunikasi, kenakalan remaja, hingga perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

Legislator perempuan asal Kutai Barat yang kini duduk di DPRD Kaltim Yonavia akan berupaya memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya pemberdayaan perempuan di daerah pemilihannya.

Yonavia ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah alias UMKM di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya para perempuan bisa lebih berdaya dan produktif melalui sektor itu.

Berawal dari ibu rumah tangga yang kemudian menjadi politisi dan duduk di Karang Paci, Yonavia menjadi sedikit banyak memahami kebutuhan para ibu di daerahnya. Sehingga peluang untuk bisa berdaya harus dibuka dengan lebar.

Kembangkan Minat Berwirausaha

Menurut Yonavia, banyak perempuan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang menunjukkan minat untuk berwirausaha, namun kerap terkendala dengan keterbatasan akses pengembangan diri yang menunjang seperti kelas khusus atau pelatihan.

“Sebagian besar perempuan di daerah ini memiliki keinginan kuat untuk berusaha, tetapi mereka terbentur oleh minimnya akses terhadap modal dan pelatihan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi usaha mereka,” katanya belum lama ini.

Yonavia bilang, selama ini UMKM di wilayahnya sudah menunjukkan kemajuan, meski masih memiliki sejumlah tantangan untuk dapat terus bersaing dan berlanjut. Utamanya bagi perempuan, agar bisa berdaya dan produktif hingga mandiri secara ekonomi.

“Meskipun sudah ada kemajuan yang cukup baik, kita harus mendorong lebih banyak usaha dan memberikan dukungan yang lebih bagi perempuan agar mereka bisa berkembang. Harus ada langkah nyata agar mereka bisa sukses dalam dunia bisnis,” sambungnya.

Bagi Yonavia, dengan memperluas akses perempuan terhadap sektor UMKM dan bisnis, tak hanya memberdayakan perempuan saja. Namun ikut berkontribusi untuk memperkuat ekonomi keluarga dan

Yonavia juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan melalui UMKM bukan hanya akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan sumber daya eksternal.

“Saya ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam perekonomian. Melalui dukungan dan pemberdayaan yang lebih besar, harapannya sektor UMKM di daerah tersebut bisa berkembang lebih pesat, dengan lebih banyak perempuan yang dapat berperan aktif di dalamnya,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Anggota DPRD Kaltim Yonavia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan lewat UMKM di Kubar dan Mahakam Ulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus menyambangi dapilnya di Kubar dan Mahulu pada reses pertamanya tahun ini. Setelah keluar masuk kampung, ia menurutkan aspirasi utama masyarakat setempat adalah infrastruktur dasar.

Kabupaten Kutai Barat (Kubar) telah terbentuk pada 1999, atau sudah 25 tahun silam. Sementara Mahakam Ulu (Mahulu) memekarkan wilayah menjadi kabupaten yang terpisah dari Kubar pada 2012 lalu.

Sudah seperempat abad, namun pembangunan di 2 kabupaten tersebut terbilang lamban. Selain faktor geografis, di mana letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kaltim di Samarinda. Aksesibilitas yang buruk membuat Kubar dan Mahulu terasa sangat jauh dan kurang tersentuh.

Legislator Kaltim Abdul Rahman Agus yang menjalani reses pertamanya dalam rentang waktu 31 Oktober sampai 7 November 2024 sekali lagi mengonfirmasi anggapan itu.

Usai berdialog dengan banyak warga, ia mengungkapkan bahwa aspirasi utama masyarakat masih berkutat di infrastruktur dasar. Seperti jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, serta beberapa aspirasi pembangunan lainnya.

“Jadi kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, apa saja yang mereka harapkan. Ada beberapa tempat yang sudah saya kunjungi di Kubar dan di Mahulu, seperti di Kampung Tanjung Haur Kecamatan Penyinggahan, Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Melak Ilir dan Ulu, Tering, Mamahaq Teboq, Datah Bilang ilir, Kecamatan Long Hubung, hingga Kecamatan Long Bagun,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari bahwa, persoalan yang paling krusial di Kubar dan Mahulu selama ini yakni terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang masih belum layak dilewati.

“Pembangunan infrastruktur khususnya jalan dari ibu kota provinsi ke Kubar dan Mahulu masih sangat memprihatinkan,” sebutnya.

Misalnya infrastruktur pendidikan. Agus menyebut, keberadaan sekolah di sejumlah daerah di Kubar dan Mahulu masih minim. Sehingga, warga setempat meminta dibangunkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di sana.

“Kondisi ini memang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Pemerataan pembangunan harus dilakukan, tidak hanya terpusat di daerah perkotaan saja,” sebut Agus.

Masalah Kesehatan Tak Kalah Pelik

Agus juga menyoroti persoalan di sektor kesehatan yang selama ini belum ada perhatian serius dari pemerintah. Hal itu terbukti dari masih seringnya pasien yang terpaksa harus dirujuk ke daerah lain, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Mahulu. Karenanya, ke depan ia akan mengoptimalkan pengawasan pembangunan di sektor tersebut, agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Pemprov Kaltim.

“Sebagai perwakilan masyarakat Kubar dan Mahulu di legisltif, saya akan perjuangan aspirasi mereka,” tegas Agus.

Agus berkomitmen akan bersinergi dengan pemerintah dan DPRD setempat, sehingga semua proses pembangunan dapat terealisasi dan diawasi dengan baik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Semua usulan dari masyarakat Kubar dam Mahulu ini akan saya bawa ke forum rapat DPRD Kaltim, dengan harapan usulan dari masyarakat ini bisa direalisasikan pemerintah melalui wujud pembangunan,” jelasnya. (adv/fth)

Artikel Gelar Reses di Kubar dan Mahulu, Abdul Rahman Agus Sebut Keluhan Utama Warga Masih Seputar Infrastruktur Dasar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Buruknya aksesibilitas membuat Kabupaten Kubar dan Mahulu sulit berkembang. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel meminta pemprov melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di 2 daerah itu, terutama infrastruk jalan.

Ekti yang duduk di kursi dewan mewakili masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu, berharap segera ada solusi untuk perbaikan akses antardaerah tersebut, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.

“Kami memperjuangkan percepatan infrastruktur jalan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Itu yang perlu kami optimalkan melalui APBD Kaltim ke depan,” ujar Ekti belum lama ini.

Menilik nominal APBD Kaltim beberapa tahun terakhir, menurut Ekti, jalan lintas kabupaten di sana bisa mendapat penanganan lebih.

“Jalan Kubar-Mahulu itu penting sekali, status jalannya sudah jelas, tapi anggarannya belum maksimal. Panjang jalan yang harus diperbaiki luar biasa, dan butuh tambahan alokasi yang lebih besar agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung,” jelasnya.

Memang, kata Ekti, upaya perbaikan jalan sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Namun ia menegaskan jika progresnya terlalu lamban. Butuh dukungan anggaran yang lebih besar lagi untuk segera menuntaskannya, sebelum jalan yang sudah diperbaiki rusak lagi.

Terhambat Status Jalan

Seperti halnya jalur Samboja-Petung yang sempat tak bertuan, beberapa ruas di Kubar-Mahulu juga tak memiliki status. Hal ini menjadi kerikil dalam proses perbaikannya.

“Kita harus luruskan dulu soal status jalan. Jalan yang statusnya non-status, artinya belum ditetapkan secara jelas, itu bisa dianggarkan oleh APBD provinsi, kabupaten, bahkan APBN. Namun, kalau jalan sudah berstatus nasional, maka hanya APBN yang bisa menganggarkan,” terangnya.

Karenanya, kata Ekti, perlu peran anggota DPR RI Dapil Kaltim untuk memperjuangkan anggaran Pusat.

“Yang memilih mereka adalah masyarakat Kaltim, jadi mereka juga punya tanggung jawab besar. Kita semua harus bersinergi, baik dari DPRD, DPR RI, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya di Kubar dan Mahulu, tapi di seluruh Kaltim,” tegasnya.

Jalan Bagus=Bapokting Murah

Jamak diketahui jika harga barang pokok dan penting (Bapokting) di Mahulu relatif mahal. Hal ini karena pedagang harus menggunakan jalur sungai untuk mengangkut logistik, selagi jalur darat belum bisa terlalu diandalkan.

“Tentu biaya transportasi juga akan jauh lebih hemat dibandingkan lewat sungai yang saat ini masih banyak digunakan. Ini sangat berdampak bagi masyarakat, terutama yang ada di pedalaman Mahakam Ulu,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemprov Pakai APBD untuk Perbaiki Jalanan Kubar-Mahulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak kick-off masa kampanye, paslon 02 Pilkada Kubar, Ahmad Syaiful-Jainudin (AHJI) rutin keluar masuk kampung untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program kerjanya. Kampanye biasa dilakukan di balai kampung ataupun rumah warga. Sederhana, tapi menurut Haji Acong –sapaan Ahmad Syaiful- adalah hal yang penting.

“Dari interaksi langsung yang terjadi, AHJI bisa menyampaikan visi misi kami sekaligus mendengar keluhan masyarakat Kubar.”

“Masukan dari warga sangat penting karena selaras dengan program kami, yaitu Pro RT. AHJI ingin membangun Kubar dari kampung ke kota,” ucapnya, baru-baru ini.

Ibu-Ibu Tanda Kemenangan

Hal menarik dari kampanye AHJI adalah dominasi kaum ibu dalam daftar hadir. Kata Haji Acong, rerata kehadiran kaum ibu mencapai 70-80 persen setiap tempatnya.

“Selama ini saya kampanye, mulai dari Kecamatan Bongan, Kecamatan Penyinggahan,sampai Kecamatan Long Iram dan Barong Tongkok, selalu ibu-ibu yang hadir paling banyak, itu pertanda AHJI menang,” yakinnya.

Optimisme itu lahir karena kaum ibu cenderung loyal pada pilihannya. Selain itu, mereka kerap mengajak suami atau keluarganya untuk mencoblos pilihannya.

Di luar itu, Haji Acong menjadi lebih optimis karena mendapat nomor urut 2 pada Pilkada Kubar.

“Semenjak ada Pilkada Kubar, yang menjadi pemenang adalah nomor urut 2. Nah sekarang giliran AHJI nomor urut 2, AHJI yang menjadi pemenang Pilkada tahun ini,” imbuhnya.

Tapi optimisme itu, menurutnya hanya menjadi energi positif jelang masa pemilihan. Fokusnya bukan pada memenangkan Pilkada, namun ‘memenangkan Kubar’.

“Kursi bupati bukanlah tujuan akhir saya. Justru jabatan itu menjadi titik start AHJI mengabdi pada masyarkat Kutai Barat,” tambahnya.

Program Wanita Mandiri

Selain fokus pada peningkatan infrastruktur dasar dan SDM. AHJI juga memiliki konsern untuk program peningkatan wanita. Mereka bahkan memasukkan program Wanita Mandiri sebagai program unggulan.

“Kaum ibu punya peran strategis dalam perekonomian Kubar. Mereka bisa menjadi perajin oleh-oleh, pedagang, atau bahkan konten kreator. AHJI akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang relevan dengan potensi ibu rumah tangga,” pungkasnya. (fth)

Artikel Kampanye AHJI Kerap Dibanjiri Ibu-Ibu, Ahmad Syaiful: Tanda-Tanda Kemenangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diketahui, Kutai Barat menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi tahun ini sebesar Rp33,9 miliar.

Dari angka tersebut, per Oktober, realisasi realisasi fisik baru mencapai 74,90 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 60,56 persen. Dibandingkan dengan target fisik 65,87 persen dan keuangan 52,99 persen.

Kendati demikian, Pemkab Kubar menargetkan untuk triwulan IV bisa mengejar realisasi fisik 100 persen dan keuangan 95 persen.

“Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung setiap program yang telah direncanakan,” ungkap Amon selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kutai Barat.

Diketahui, Bankeu provinsi ke kabupaten kota diketahui untuk membantu pembangunan secara umum dan khusus di daerah. Agar pembangunan daerah dapat merata. Program tersebut dilakukan setiap tahunnya.

Ia menjelaskan, pihaknya akna fokus menuntaskan program Bankeu. Sebagai bentuk sinergi pembangunan daerah berkelanjutan.

Hanya saja, diakuinya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam program tersebut. Karena program disasar pada pengoptimalan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Seperti masalah properti masyarakat dan kelangkaan material semen.

“Namun, proses penyelesaian tetap berjalan,” jelasnya.

Adapun program Bankeu tersebut dilaksanakan untuk proyak pembangunan fisik. Mulai dari pengoptimalan SPAM Kota Sendawar dan peningkatan jalan dalam Kampung Sumber Sari.

Oleh karena itu, pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan bantuan.

Di samping itu, operator e-Bankeu diharapkan dapat berkoordinasi secara intensif dengan SKPD pengampu untuk memastikan bahwa laporan realisasi fisik dan keuangan dapat diinput dengan akurat dan tepat waktu.

Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. “Kami berharap kendala yang dihadapi dalam beberapa proyek dapat segera teratasi, sehingga semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan langkah kolaboratif dan komitmen yang kuat, kami optimis target triwulan IV dapat tercapai dengan baik,” Imbuhnya lagi.

Rapat ini diakhiri dengan harapan semua pihak dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan.

“Semoga kendala yang dihadapi dapat segera diatasi, sinergi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat,” pungkasnya. (portalkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kejar Target, Pemkab Kubar Fokus Atasi Hambatan Bankeu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim melakukan evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota. Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Radalok) Bantuan Keuangan Triwulan III (Bankeu TW III) Provinsi Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan, pekan lalu.

Rapat ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan operasional bantuan keuangan provinsi bagi daerah-daerah di Kalimantan Timur, salah satunya di Kutai Barat.

Kabag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Erwin Dharmawan, memimpin pertemuan yang dihadiri berbagai perwakilan pemerintah daerah. Satu-satu kabupaten/kota dilakukan evaluasi atas kinerja Bankeu provinsi.

Dalam rapat tersebut, terungkap pagu anggaran untuk Kutai Barat yakni sebesar Rp33,933,450215 atau Rp33,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, realisasi fisik dan keuangan hingga tanggal 26 Oktober 2024 menunjukkan perkembangan yang beragam.

Berdasarkan data, realisasi fisik baru mencapai 74,90 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 60,56 persen. dibandingkan dengan target fisik 65,87 persen dan keuangan 52,99 persen.

Kendati demikian, ditargetkan untuk triwulan IV ditetapkan dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 95 persen.

“Kami akan tetap berusaha mencapai target yang ditentukan.”

“Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung setiap program yang telah direncanakan,” ungkap Amon selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kutai Barat.

Rapat ini diakhiri dengan harapan semua pihak dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan.

Bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota diketahui untuk membantu pembangunan secara umum dan khusus, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, khususnya desa. Agar pembangunan daerah dapat merata. (portalkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Bantuan Keuangan Provinsi di Kutai Barat Rp33,9 Miliar, Realisasi Fisik Sudah 74,9 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.