Tradisi memborong bahan pokok jelang bulan puasa sudah jadi pemandangan lumrah. Sayangnya, tingginya angka belanja masyarakat kerap menjadi celah beredarnya produk tak layak konsumsi, mulai dari kemasan rusak hingga barang kedaluwarsa.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turun tangan menyisir sejumlah pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional.

Lewat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM), tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Balikpapan. Pada Kamis 12 Februari 2026. Fokus utamanya memastikan tak ada pangan berbahaya yang masuk ke keranjang belanja warga jelang Ramadan.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Disperindagkop UKM Kaltim, M. Gozali Rahman, menyebut langkah preventif ini selalu menjadi agenda wajib setiap menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang diperdagangkan kepada masyarakat, terutama saat kebutuhan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan,” ujar Gozali.

Tahun ini, radar pengawasan memang terfokuskan di wilayah Balikpapan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran pemerintah. Meski begitu, penyisiran tetap berjalan secara berlapis dan menyasar titik-titik padat pembeli.

Tim menyambangi pasar tradisional seperti Pasar Sepinggan dan Pasar Baru, hingga ritel dan grosir modern sekelas Hypermart, Toko Susana Klandasan, Maxi Lux, Pentacity, dan Helmi Grosir.

Incar Tanggal Kedaluwarsa hingga Label SNI

Di lapangan, petugas tak sekadar mengecek stok. Mata mereka memelototi detail produk yang dipajang di rak dagangan. Beberapa aspek yang diperiksa ketat antara lain keutuhan kemasan, kelengkapan label Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga tanggal kedaluwarsa (expired date).

Gozali menegaskan, pihaknya tidak akan berkompromi jika menemukan pedagang atau pengelola ritel yang nakal menjajakan barang cacat mutu.

“Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai ketentuan, maka akan ditindaklanjuti oleh instansi teknis yang berwenang sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sidak kali ini melibatkan rombongan lintas sektor yang cukup masif. Disperindagkop Kaltim menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, hingga BPOM, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, dan Satgas Halal Kota Balikpapan.

Temuan dari lapangan tak dibiarkan mengendap. Sehari setelah sidak, tim langsung menggelar Rapat Pembahasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Gedung Galeri UMKM Balikpapan, Jumat 13 Februari 2026.

Evaluasi ini dilakukan demi memastikan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat bisa berbelanja dan menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa waswas soal keamanan pangan. (ens)

Artikel Sisir Pasar hingga Mal Balikpapan Jelang Ramadan, Tim Gabungan Buru Produk Pangan Bermasalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memastikan akses pangan murah menjangkau hingga wilayah perbatasan. Melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar serentak di 32 titik, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong kesadaran konsumsi sehat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah perbatasan, mendapatkan akses terhadap pangan murah dan berkualitas.

Penegasan ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Arief Murdiyatno, saat menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Museum Kota Samarinda, Sabtu, 2 Agustus 2025.

“Pangan murah ini harus dirasakan semua warga, dari kota hingga perbatasan,” ujar Arief.

GPM digelar serentak di 32 titik di seluruh Kalimantan Timur. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 60 tenant, termasuk Perum Bulog, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga BUMN. Berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, telur, daging, hingga produk olahan ditawarkan dengan harga lebih murah dibanding harga pasar tradisional.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, GPM juga dianggap sebagai strategi pengendalian inflasi daerah. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi penting bagi masyarakat dalam mendorong pola konsumsi sehat, terutama dalam upaya pencegahan stunting.

“Ketahanan pangan bukan soal ketersediaan saja, tapi juga soal keterjangkauan dan kesadaran konsumsi yang sehat,” tegas Arief. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif kader PKK dalam menyosialisasikan gizi seimbang di tingkat rumah tangga.

Antusiasme masyarakat pun terlihat tinggi. Ilham (40), warga Samarinda, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan GPM.

“Saya rasa kegiatan GPM ini bagus aja. Di sini lengkap, dari beras, ikan, sayur, sampai buah-buahan ada. Harganya juga lebih murah dan segar,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan GPM secara masif dan merata, Pemprov Kaltim berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (*/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak, Akses Hingga Perbatasan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dugaan pengoplosan dan penjualan beras di atas HET kembali jadi sorotan. Pemprov Kaltim bergerak cepat melakukan pengawasan terpadu di Balikpapan demi perlindungan konsumen.

Menyikapi kembali mencuatnya dugaan pengoplosan dan penjualan beras premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar pengawasan terpadu di Kota Balikpapan, Kamis, 24 Juli 2025.

Kegiatan yang digagas Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) DPPKUKM Kaltim ini melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, serta Satgas Pangan Polda Kaltim.

Tim gabungan menyasar sejumlah titik distribusi utama beras premium, mulai dari pasar tradisional, ritel modern hingga distributor besar. Pengawasan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang lebih dulu dilakukan di Samarinda sehari sebelumnya.

“Kami mengambil sampel beras dari berbagai lokasi untuk diuji di laboratorium, memastikan kesesuaiannya dengan standar kualitas,” ujar Gunadi, Ketua Tim II sekaligus petugas pengawas barang beredar dan tertib niaga.

Tim juga turut menelusuri indikasi praktik oplosan antara beras premium dan medium serta memantau adanya pelanggaran harga jual di atas HET.

Dari hasil pengawasan, ditemukan beberapa produk beras yang masih beredar meski izin edarnya mendekati masa kedaluwarsa.

“Kami sudah mengingatkan pelaku usaha untuk lebih memperhatikan masa berlaku izin edar. Rekomendasi resmi juga akan kami keluarkan agar praktik ini tidak terulang,” ungkap Swarjo, Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian DPTPH Kaltim yang ikut turun ke lapangan.

Meski ditemukan beberapa catatan, pihak pelaku usaha di Balikpapan dinilai cukup kooperatif dalam memberikan akses data dan informasi.

“Secara umum mereka terbuka dan bersedia bekerja sama selama proses pemeriksaan,” tambah Gunadi.

DPPKUKM Kaltim menyatakan kegiatan semacam ini akan terus digelar secara berkala di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Tujuannya untuk menjaga mutu pangan, stabilitas harga, dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

“Kami berharap sinergi lintas instansi ini bisa terus ditingkatkan demi jaminan mutu pangan dan kepastian hak-hak masyarakat,” tutup Gunadi. (addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Intensifkan Pengawasan Beras Premium di Balikpapan, Cegah Oplosan dan Pelanggaran HET pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah optimistis UMKM lokal mampu menembus pasar internasional. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Festival UMKM 2025 di Samarinda.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah, menyatakan optimisme bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kaltim memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, dalam kunjungan ke gerai UMKM Festival 2025 yang digelar di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Senin 7 Juli 2025.

“Harapan kami, UMKM di Kaltim bisa maju dan berjaya. Insyaallah, mampu menembus pasar internasional,” ungkap Sarifah penuh semangat.

Menurutnya, potensi UMKM Kaltim sangat besar. Keyakinan ini diperoleh setelah ia mengunjungi langsung sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim, menyaksikan beragam produk kreatif karya masyarakat yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan.

Meski begitu, ia mengakui bahwa masih diperlukan penyempurnaan agar produk UMKM Kaltim lebih kompetitif di pasar yang lebih luas. Sarifah menegaskan komitmen PKK untuk terus mendampingi pelaku UMKM, mulai dari pelatihan, pengembangan produk, hingga promosi.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah, PKK, dan pelaku UMKM terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga yang mandiri.

“Semua wilayah sudah kami kunjungi, dan potensinya luar biasa. Namun, akan ada peningkatan lebih lanjut agar UMKM kita semakin maju,” tutup Sarifah. (chanz/sty)

Artikel Optimistis, Ketua TP PKK Kaltim Nilai UMKM Lokal Punya Daya Saing Global pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, menyusul hasil pemantauan yang menunjukkan stok relatif aman namun tetap butuh kewaspadaan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) menggelar Rapat Pembahasan Hasil Pemantauan serta Persiapan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk bulan Juni 2025. Rapat ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Juni 2025 di Kantor DPTPH Kaltim, Samarinda. Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, mitra distribusi, serta para pemangku kepentingan terkait sektor pangan.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan ketersediaan dan harga pangan strategis di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menyampaikan bahwa secara umum stok pangan berada dalam kondisi aman dan harga sejumlah komoditas utama terpantau stabil.

“Meski stok dan harga relatif terkendali, kami tetap melakukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah yang rutin kami laksanakan,” jelas Dina, sapaan akrabnya.

GPM sendiri merupakan salah satu program strategis Pemprov Kaltim dalam menjaga keterjangkauan harga, memperkuat akses pangan masyarakat, serta mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dalam rapat tersebut juga dibahas lokasi pelaksanaan GPM yang dirancang berada di ruang-ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu titik yang telah ditetapkan adalah Taman Samarendah, yang akan menjadi lokasi GPM pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Pelaksanaan GPM bulan ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti Perum Bulog, distributor pangan lokal, petani binaan, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Kami juga mendorong pelibatan aktif seluruh mitra, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta pihak swasta, agar pelaksanaan GPM berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Dina.

Gerakan Pangan Murah menjadi bagian dari strategi jangka pendek pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan atau ketika terjadi lonjakan harga pasar. Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan, GPM diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, mendukung ketahanan pangan daerah, dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (sef/pt/portalkaltim/sty).

Artikel Jaga Stabilitas Harga, Pemprov Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah Bulan Juni pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Aparat gabungan diduga menggunakan tameng, dorongan fisik, dan tekanan psikis untuk membubarkan pedagang yang telah berjualan puluhan tahun di lokasi tersebut. Insiden ini memicu luka-luka pada sejumlah warga, termasuk pedagang yang dipukul, diinjak, dan dipaksa meninggalkan tempat berdagang.

Koalisi Solidaritas untuk Pasar Subuh menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus bukti “cacat demokrasi” akibat penutupan ruang dialog oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Padahal, sebelumnya telah diajukan surat keberatan, permohonan audiensi, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ditolak tanpa alasan yang jelas.

Dasar Hukum yang Dilanggar

Dalam siaran persnya, Solidaritas menyoroti lima pelanggaran hukum, termasuk UU No. 39/1999 tentang HAM yang menjamin hak perlindungan hukum, berdagang, dan menyampaikan pendapat.

Mereka juga mengutip Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) No. 7 Tahun 1997 yang melarang penggusuran paksa kecuali sebagai opsi terakhir setelah mediasi gagal. “Penggusuran ini cacat prosedur dan mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat,” tegas pernyataan mereka.

Farida, salah satu pedagang, menyatakan keputusasaan. “Jika dipindah ke Pasar Jalan PM Noor, aksesnya jauh dan rawan banjir. Di sini, pendapatan masih bisa menutupi biaya hidup, sekolah anak, cicilan rumah, bahkan arisan. Kalau pindah, bagaimana kami bertahan?”

Kisahnya mewakili ratusan pedagang yang menggantungkan hidup di Pasar Subuh sejak subuh hari.

Kritik dari DPRD: “Pemkot Samarinda Lari dari Tanggung Jawab”

Ahmad Vananzda, Wakil Ketua II DPRD Samarinda, menyayangkan sikap aparat dan Pemkot yang mengabaikan upaya mediasi.

“Dewan sudah meminta dialog, tapi Pemkot malah mengerahkan aparat. Yang bertanggung jawab justru tidak hadir di lokasi. Aparat jadi sasaran kemarahan warga,” ujarnya.

Vananzda mengungkapkan rencana menggelar RDP pada Rabu atau Kamis mendatang untuk mempertanyakan legalitas penggusuran ini.

YLBHI: Partisipasi Publik Hanya Formalitas

Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Samarinda menegaskan, Pemkot gagal memenuhi prinsip meaningful participation.

“Audiensi diadakan, tapi relokasi tetap dipaksakan. Ini bukti pemerintah tidak serius mendengar suara rakyat,” tegas mereka.

LBH Samarinda kini mendampingi pedagang untuk menempuh jalur hukum.

Tuntutan Solidaritas untuk Pasar Subuh

Koalisi ini menolak relokasi sepihak dan mendesak pendekatan partisipatif yang menghargai martabat warga. “Ini bukan sekadar persoalan fisik, tapi sejarah dan hak hidup ribuan keluarga,” tegas pernyataan mereka.

Mereka berjanji terus memperjuangkan keadilan melalui RDP dan gugatan hukum.

Insiden ini menggarisbawahi ketegangan antara pembangunan kota dan hak-hak warga miskin. Seperti diserukan Solidaritas: “Diam adalah pengkhianatan. Kami akan bangkit melawan!”

Peristiwa hari ini diprediksi akan berlanjut ke meja hukum dan ruang politik, menguji komitmen Samarinda sebagai kota inklusif. (Chanz/sty)

Artikel Penggusuran Paksa Pasar Subuh Samarinda Picu Kecaman atas Pelanggaran HAM dan Kekerasan Aparat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fatih menyebut, klaim dari pemerintah kota bahwa sudah ada kesepakatan dengan para pedagang tidaklah benar.

“Pertemuan tahun 2023 yang disebut sebagai ‘penerimaan’ hanyalah tanda tangan kehadiran, bukan persetujuan relokasi,” tegas Fatih dalam konferensi pers, Minggu, 4 Mei 2025.

Fatih dari LBH Samarinda menyatakan, pihaknya telah mengirim surat permohonan audiensi ke Wali Kota Samarinda dan surat keberatan ke instansi terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan.

Ia menambahkan, pernyataan Wali Kota bahwa kepengurusan paguyuban sebelumnya menerima relokasi juga keliru, sebab tak satu pun pedagang yang setuju.

Abdul Salam, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Subuh (PPS), menyebut relokasi ini sebagai upaya sepihak. “Rapat tahun 2023 itu hanya intimidasi dari mantan kepala Dinas Perdagangan. Keberatan kami diabaikan,” ujarnya.

Saat ini, 57 pedagang aktif masih berjualan di lokasi dan bersikeras bertahan meski ancaman eksekusi mengemuka. Pemerintah Kota Samarinda mengklaim relokasi berdasarkan Perda No. 19/2001 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Namun, LBH Samarinda membantahnya: “Mereka bukan pedagang kaki lima. Mereka berjualan di lahan pribadi dengan kartu pedagang resmi. Dasar hukum ini tidak relevan,” tegas Fatih. (Chanz/sty)

Artikel Pedagang Pasar Subuh Tolak Relokasi, Klaim Surat Audiensi ke Wali Kota Diabaikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Proyek pembangunan ulang Pasar Pagi Samarinda kembali jadi sorotan DPRD Samarinda. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota, para legislator turun langsung memantau progres fisik revitalisasi pasar legendaris yang telah puluhan tahun menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.

Kunjungan dilakukan Senin, 21 April 2025, salah satunya oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia mengatakan, pembangunan tahap pertama telah selesai 100 persen. Pekerjaan pada tahap ini fokus pada pemasangan pasak dan struktur utama bangunan.

“Tahap pertama sudah rampung seluruhnya, meski memang sempat ada tiga kali adendum karena perluasan lahan dan adanya aliran sungai di sekitar lokasi,” jelas Deni.

Revitalisasi tahap pertama tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp290 miliar.

Saat ini, proyek telah memasuki tahap kedua dengan anggaran sebesar Rp150 miliar. Pekerjaan meliputi sistem mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP), hingga pemasangan keramik dan pembangunan los serta kios.

“Termasuk juga lift, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pasar modern,” ujarnya.

Deni juga menyoroti kekuatan struktur bangunan yang sedang dikerjakan. Ia menyebut pondasi bangunan dibuat sedalam 60 meter dengan metode bor, sebagai jaminan keamanan mengingat bangunan akan memiliki tujuh lantai.

“Dari hasil tinjauan kami, struktur dan fasad tampak kokoh. Ini penting untuk memastikan bangunan tahan lama dan aman bagi pengunjung maupun pedagang,” tegasnya.

Target Selesai Oktober, Progres Masih 10 Persen

Meski target penyelesaian tahap kedua ditetapkan pada Oktober 2025, progres fisik saat ini masih sekitar 10 persen. Hal itu dikarenakan proses pengadaan material finishing masih berlangsung.

“Beberapa material seperti keramik dan perlengkapan lain masih didatangkan dari luar,” ungkap Deni.

Dilengkapi Fasilitas Parkir dan Akses Modern

Selain struktur, Deni juga menyoroti fasilitas pendukung. Pasar Pagi nantinya akan memiliki lift di bagian depan dan belakang serta area parkir yang cukup luas.

Berdasarkan data sementara, area parkir dirancang untuk menampung sekitar 800 kendaraan—terdiri dari 105 mobil dan 705 motor.

Deni berharap, proyek ini bisa menjadikan Pasar Pagi sebagai ikon baru kota Samarinda—pasar modern yang bersih, tertata, dan nyaman.

“Semoga revitalisasi ini benar-benar menghasilkan pasar yang membanggakan, setara dengan pasar-pasar modern di kota besar lainnya,” pungkasnya. (sty)

Artikel DPRD Samarinda Tinjau Proyek Revitalisasi Pasar Pagi: Tahap Kedua Mulai Dikerjakan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, IHSG sempat anjlok hingga 9 persen saat pembukaan bursa, lalu ditutup melemah 7,9 persen di level 5.996,14. Namun, dibanding negara lain yang terkoreksi hingga 14 persen, kondisi Indonesia masih lebih baik.

“Ini refleksi dari dinamika global yang sangat cair. Kita itu seperti shock absorber. Pasar memang merespons, tapi fondasi ekonomi tetap harus dijaga,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden di Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Ia menekankan bahwa penurunan ini dipicu oleh sentimen negatif investor terhadap kebijakan China. Namun, pada sesi kedua perdagangan, tekanan sudah mulai mereda.

Fondasi Ekonomi Masih Kuat

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyebut respons pasar yang relatif stabil menunjukkan kepercayaan terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Market melihat fondasi ekonomi kita cukup solid. Ekspor Indonesia ke AS juga hanya sekitar 2 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibanding Thailand atau Malaysia,” jelas Nafan, Rabu 9 April 2025.

Ia juga menyoroti bahwa tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia masih lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan China. Hal ini membuka peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI).

Langkah Konsiliatif Pemerintah

Menurut catatan Verdhana Sekuritas, pemerintah memilih pendekatan yang lebih damai dalam merespons perang dagang, dengan mengalihkan sebagian impor ke sektor-sektor strategis asal AS seperti pertanian dan teknologi. Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal dan menghapus hambatan non-tarif guna memperlancar bisnis dan ekspor.

Verdhana juga mencatat bahwa aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ke depan akan lebih fleksibel dan berbasis insentif, bukan sekadar kewajiban. Ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Sementara itu, sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki juga menjadi perhatian. Pemerintah akan membentuk gugus tugas untuk mencegah potensi PHK massal akibat lonjakan impor ilegal atau tekanan tarif tinggi.

Dalam jangka menengah, Indonesia juga mulai membuka akses pasar baru seperti Uni Eropa, sambil memperkuat reformasi bea cukai, administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap praktik dumping.

“Pemerintah bergerak cepat dan strategi yang diambil cukup realistis. Reaksi pasar saat ini bisa dibilang berlebihan,” tulis Verdhana dalam laporannya. (*)

Artikel Sempat Tersungkur, Pasar Saham Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Ketegangan Dagang AS-Tiongkok pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga, hal ini seturut dengan meningkatnya permintaan pasar.

Menyikapi hal tersebut Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan menginisiasi kegiatan operasi pasar selama dua hari pada Jumat dan Sabtu, 28-29 Maret 2025. Operasi pasar kali ini berlangsung di depan Mushola Al-Harun Pasar Merdeka, Kecamatan Sungai Pinang.

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menjelaskan, intervensi pasar yang diinisiasi Pemkot Samarinda rutin dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga. Terlebih melonjaknya permintaan pasar jelang momen hari-hari besar memang tak bisa dihindari.

Sebagai informasi, operasi pasar ini menawarkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dan barang-barang penting (bapokting) dengan harga yang telah disubsidi. Termasuk di antaranya telur, ikan, cabai tiung, bawang, tepung, hingga beras.

Lebih lanjut, Saefuddin menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Peluang untuk memperluas operasi pasar di lokasi lain pun tak ia tutup.

“Kalau memang gejolak kenaikan harga terlalu tinggi dan permintaan masyarakat masih besar, kita bisa turunkan operasi pasar ke pasar-pasar lain,” komentarnya saat melakukan peninjauan operasi pasar di Pasar Merdeka Jumat (28/3) pagi.

Hasil pantauan Kaltim Faktual, masyarakat menunjukkan semangat tinggi dan bersedia mengantre panjang demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sejauh ini, bawang merah dan cabai tiung merupakan komoditas yang paling diburu.

Dalam kesempatan itu Saefuddin berpesan pada masyarakat untuk melakukan persiapan dengan cukup agar tak berujung melakukan panic buying.

“Saya kira untuk Lebaran ini persiapkan secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Tidak perlu panik,” pesan Saefuddin menutup. (nkh/sty)

Artikel Tekan Lonjakan Harga, Pemkot Samarinda Inisiasi Operasi Pasar di Pasar Merdeka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.