Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan akses pasar ekspor bagi produk-produk perkebunan lokal.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi pertemuan antara petani dengan calon pembeli atau end-user,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence A. Rafiddin Rizal pada kegiatan Business Matching Pelaku Usaha Komoditas Perkebunan, di Samarinda, Kamis 1 Agustus 2024.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah bukan hanya memberikan bantuan bibit secara stimulan, tetapi juga membina para petani agar bisa memproses hasil panen mereka.

Kerja sama ini, menggunakan anggaran APBN berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dan bertujuan untuk mempertemukan langsung petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKM) pengolah produk perkebunan dengan calon investor.

“Business matching ini dimaksudkan agar produk perkebunan Kaltim bisa ditingkatkan ke pasar internasional,” ungkapnya.

Disbun Kaltim terus aktif mempromosikan produk-produk perkebunan lokal di berbagai ajang dan pameran.

Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kaltim selain kelapa sawit dan karet, seperti kopi, kakao, pisang kepok hingga gula aren kepada masyarakat luas.

“Produk-produk yang dihasilkan oleh petani kita sudah cukup bagus kualitasnya dan memiliki potensi untuk dipasarkan secara global. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kemasan dan branding produk agar lebih menarik,” tambah Ence.

Selain itu, Disbun Kaltim juga terus berupaya memperluas areal tanaman perkebunan, terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki potensi pasar yang besar.

“Setiap tahun kita menargetkan perluasan areal tanaman kopi minimal 50-100 hektare. Kita juga mendorong kabupaten/kota untuk mengusulkan kelompok tani yang ingin mengembangkan tanaman kopi,” jelas Ence.

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa ada beberapa komoditas perkebunan yang mengalami penurunan produksi, seperti lada.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan minat petani dan persaingan dengan komoditas lain seperti sawit. (rw)

Artikel Disbun Kaltim Tingkatkan Akses Pasar Ekspor untuk Produk Perkebunan Lokal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal mengatakan, luas wilayah perkebunan di provinsi ini, saat ini, mencapai 1.575.966 hektar dengan produksi 17.022.588 ton.

“Luas areal perkebunan tersebut berdasarkan data statistik pada tahun 2022, dan masih memungkinkan terjadi penambahan,” kata Ence Achmad Rafiddin, Senin 3 Juni 2024.

Perkebunan sendiri terbagi menjadi tiga kategori, yakni pertama perkebunan swadaya dengan luas 506.929 hektar dengan produksi 2.406.346 ton.

Kedua adalah perkebunan besar negara (PTPN XIII) dengan luas 18.032 hektar dengan produksi 192.084 ton. Dan yang ketiga perkebunan besar swasta dengan luas 1.049.797 hektar dengan produksi 13.427.185 ton.

Kata Ence, sektor perkebunan lebih disukai oleh masyarakat. Sehingga membuat para petani lebih suka menggarap lahan keringnya.

Di luar itu, ia berharap perkebunan dapat menekan angka kemiskinan, terutama di pedesaan. Juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani di saat bersamaan.

“Selain menjadi sumber pendapatan daerah, perkebunan juga berpotensi besar menjadi salah satu penyumbang devisa negara. Beberapa komoditas unggulan yang sedang dikembangkan meliputi kelapa sawit, kelapa dalam, karet, lada, kakao, kopi, aren, dan pala,” ujarnya.

Perkebunan Lebih Menjanjikan

Terpisah, Imam, seorang pekebun di Kutai Timur mengaku telah lama meninggalkan sawahnya. Karena lebih fokus merawat kebun kelapa sawitnya.

“Dulu sama orang tua ngelola sawah dan lahan kering. Di kebun awalnya nanam kelapa sama pisang. Tapi kemudian diganti kelapa sawit,” ujarnya pada Kaltim Faktual, Senin.

Dari 2 hektare, Imam kini mengelola 4 hektare kebun sawit milik pribadi. Alasannya tak lagi menanam padi karena padi sawah di desanya tak lagi profit.

“Dulu bisa panen setahun 3 kali, sekarang 2 kali saja sudah bagus banget. Mentok sekali saja. Padi gampang kena penyakit, sementara sawit lebih tahan.”

“Selain itu, periode panen sawit lebih pasti. Saya bisa panen setiap 2 minggu sekali. Walau mengalami naik turun produktivitas, menyesuaikan musim, tapi lebih menjanjikan sawit sih,” imbuhnya.

Imron dari Kabupaten Paser juga mengaku serupa. Dia kini lebih fokus merawat kebun karetnya, dengan alasan yang sama.

“Sebenarnya karena terpengaruh warga lain sih. Sejak 2008 pada pindah ke karet, jadi ngikut saja. Ternyata hasilnya lumayan,” ungkapnya.

Dia mengelola 2 hektare kebun karet, juga miliknya sendiri. Periode panennya setiap 4-5 hari sekali.

“Hasil panennya saya kumpulkan dulu 1-2 bulan, baru dijual ke tengkulak yang datang ke sini,” pungkasnya.

Peningkatan Lembaga Perkebunan

Kembali ke Ence, ia mengaku meningkatnya sektor perkebunan tak lepas dari peran kelembagaan petani seperti kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan lembaga lainnya.

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kelemahan kelembagaan petani, rendahnya SDM, serta rendahnya harga di tingkat petani.

“Pembinaan dan pendampingan dari seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” ucap Ence, mengutip dari Antara.

Menurutnya, perlu peran aktif dari Dinas Kabupaten/Kota, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh pertanian lapangan, dan pemerintah setempat sangat penting untuk mendukung dan memfasilitasi kelembagaan petani. Ia beraharap dengan pola pemberdayaan, penumbuhan, dan penguatan kelembagaan. Kapasitas sumber daya manusia petani dapat meningkat.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas, Disbun Kaltim menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan bagi petani dan petugas pendamping. Selain itu, upaya perbaikan produksi dan produktivitas tanaman dilakukan melalui kegiatan perluasan areal, intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman perkebunan.

Menurut data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 2019 hingga 2023 telah dilatih 285 petugas pendamping perkebunan.

Dari jumlah tersebut, 228 orang masih aktif, 36 kurang aktif, dan 21 tidak aktif, berasal dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Namun, terjadi pengurangan jumlah petugas teknis di bidang perkebunan karena berbagai faktor seperti pensiun, alih profesi, dan meninggal dunia, sehingga regenerasi petugas sangat diperlukan. (dra)

Artikel Di Kaltim, Perkebunan Lebih Menjanjikan Ketimbang Pertanian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sektor perkebunan di Kalimantan Timur kini menjadi primadona bagi para petani.

Pembangunan yang pesat di sektor ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di pedesaan, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan petani.

Selain menjadi sumber pendapatan daerah, perkebunan juga berpotensi besar menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Beberapa komoditas unggulan yang sedang dikembangkan meliputi kelapa sawit, kelapa dalam, karet, lada, kakao, kopi, aren, dan pala.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal data statistik perkebunan tahun 2022 (angka sementara), total areal perkebunan mencapai 1.575.966 hektar dengan produksi 17.022.588 ton.

Perkebunan ini terbagi menjadi tiga kategori, perkebunan swadaya dengan luas 506.929 hektar dan produksi 2.406.346 ton.

Kemudian ada perkebunan besar negara (PTPN XIII) dengan luas 18.032 hektar dan produksi 192.084 ton, serta perkebunan besar swasta dengan luas 1.049.797 hektar dan produksi 13.427.185 ton.

Kesuksesan budidaya perkebunan tak lepas dari peran kelembagaan petani seperti kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi unit desa (KUD), dan lembaga lainnya.

Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kelemahan kelembagaan petani, rendahnya SDM, serta rendahnya harga di tingkat petani.

“Pembinaan dan pendampingan dari seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,”terang Ence pada Training of Trainer bagi Petugas Kabupaten/Kota, di Hotel Aston Samarinda, Senin 3 Juni 2024.

Peran aktif dari Dinas Kabupaten/Kota, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), penyuluh pertanian lapangan, dan pemerintah setempat sangat penting untuk mendukung dan memfasilitasi kelembagaan petani.

Melalui pola pemberdayaan, penumbuhan, dan penguatan kelembagaan, diharapkan kapasitas sumber daya manusia petani dapat meningkat.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan bagi petani dan petugas pendamping.

Dengan pelatihan ini, diharapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perkebunan dapat tercapai, mendukung keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur.

Pelatihan yang diadakan dari tanggal 3 hingga 8 Juni 2024 diikuti oleh 20 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Berau.

Kriteria peserta adalah mereka yang memiliki wilayah binaan tanaman perkebunan.

Metode pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif atau pendidikan orang dewasa (POD), dengan berbagai teknik pembelajaran termasuk pre-test, ceramah, simulasi, diskusi, dan praktek. (rw)

Artikel Sektor Perkebunan Kaltim Jadi Primadona, Tapi Perlu Perbaiki Kelemahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pekebun dan masyarakat perlu bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan Perkebunan besar untuk membantu pembangunan kebun milik rakyat. Ini dilakukan untuk mewujudkan pola kemitraan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, minimal kebun masyarakat harus memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

“Kebun milik masyarakat dengan luas kurang dari 25 hektar harus didaftarkan oleh bupati/walikota dan diberikan STDB,”ucap Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal, pada Pertemuan Pembinaan dan Peningkatanan Kemitraan dan Sosialisasi STDB, di Hotel Grand Fatma tenggarong, Selasa 14 Mei 2024.

Ence mengatakan untuk memacu dan memotivasi pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan, perlu diakukan evaluasi usaha perkebunan secara berkala.

Evaluasi ii meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan di setiap wilayah usaha perkebunan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, berdasarkan evaluasi dan pemantauan Dinas Perkebunan Kaltim, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, khususnya tentang kemitraan dan STDB, masih kurang baik di kalangan perusahaan perkebunan dan pekebun/masyarakat.

Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama.

Hal ini tentu saja untuk mewujudkan kemitraan yang sehat antara Masyarakat Pekebun dan perusahaan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Pertemuan Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan dan Sosialisasi STDB Tahun 2024.

“Mari kita terus berperan aktif, saling mendukung secara positif dalam mempercepat pembangunan perkebunan yang berkelanjutan di daerah dan wilayah masing-masing,”tegasnya. (rw)

Artikel Sosialisasi STDB untuk Bangun Kemitraan di Sektor Perkebunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi minta Pemerintah Daerah ikut mensukseskan proses self reporting dan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsinya, untuk menggunakan satu aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).

SIPERIBUN merupakan suatu sistemi nformasi berbasis teknologi yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal PekebunanKementerian Pertanian (Dirjenbun) atas kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal, menuturkan luasan kawasan pertanian tersebut telah terealisasi komoditas kelapa sawit mencapai luas 1.411.861 Ha yang terdiri dari Inti 972.152 Ha, Plasma/rakyat/swadaya 373.212 Ha.

Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebanyak 303 perusahaan yang telah memilki Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 245 perusahaan dengan luas 1.266.389 Ha, perusahaan yang telah memilki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebanyak 304 perusahaan dengan luas 2.317.295 Ha.

Kemudian, jumlah Pabrik Kelapa Sawit sebanyak 109 PKS dengan kapasitas terpasang 5.955 TBS Ton/Jam dan Kapasitas Terpakai 5.319 TBS Ton/Jam.

Hingga saat ini berdasarkan data di SIPERIBUN perusahaan perkebunan di Kaltim yang telah menyampaikan laporan melalui Aplikasi SIPERIBUN sebanyak 198 perusahaan atau 65 persen.

“Masih ada beberapa perusahaan perkebunan yang belum menyampaikan laporan perkembanganpembangunan usaha perkebunannya melalui Aplikasi SIPERIBUN,” tuturnya pada kegiatan Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Perizinan Perkebunan Berbasis Online di Hotel Grand Senyiur, beberapa waktu lalu.

Terdapat juga kendala yaitu antara lain data yang diinput masih belum lengkap.

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk keberhasilan Satgas Sawit dalam mencapai target-target yang ditetapkan.

Keseragaman antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga penting untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.

Pada pertemuan hari ini, narasumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan GAPKI Cabang Kalimantan Timur akan menjelaskan kebijakan, teknik, dan cara penginputan data pada Aplikasi SIPERIBUN.

Harapannya, pertemuan ini akan memberikan manfaat dalam peningkatan pengetahuan, khususnya terkait pelaporan di bidang perkebunan. (rw)

Artikel 198 Perusahaan Perkebunan Kaltim Sampaikan Laporan Melalui SIPERIBUN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Disbun Kaltim E A Rafiddin Rizal mengatakan, pembangunan perkebunan di Kaltim telah disepakati menerapkan prinsip berkelanjutan.

“Sehingga harus berekreasi dan kolaborasi pola peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kelestarian,” katanya pada Antara, Sabtu.

Sistem perkebunan yang seperti itu, sekaligus untuk menjawab tuntutan mengurangi emisi gas rumah kaca dari setiap pembangunan atau pembukaan lahan untuk perkebunan. Melalui Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di area perkebunan.

Teranyar, sosialisasi dilakukan pada 2 Mei 2024 di Kabupaten Paser, tujuannya untuk memberi perlindungan dan pengelolaan di ANKT tetap terjaga dan tidak terdegradasi.

ANKT secara sederhana adalah hutan yang dipertahankan di tengah perkebunan. Kawasan itu biasanya menjadi tempat tumbuhan endemik, tempat tinggal hewan tertentu, hingga adanya pemakaman tua.

Kriteria nilai konservasi tinggi terdiri dari kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati penting, kawasan bentang alam penting bagi dinamika ekologi secara alami, kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.

“Termasuk kawasan yang menyediakan jasa jasa lingkungan alami, kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, serta kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal,” katanya.

Berdasarkan Perda Kaltim Nomor 7/2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan adalah perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi sosial dan lingkungan hidup.

“Sedangkan fungsi ekonomi sosial dan lingkungan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi,” pungkas Rafiddin Rizal. (fth)

Artikel Komitmen Turunkan Emisi Karbon, Pemprov Kaltim Sosialisasi ANKT di Paser pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar pertemuan koordinasi penanganan konflik usaha perkebunan.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Senyiur, yang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 5-6 Februari 2024.

Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakkir mengatakan Pada tahun 2023, Kaltim berhasil menangani dan menyelesaikan 13 kasus konflik bersama dengan kabupaten se-Kaltim.

Tentu saja hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk menjaga iklim investasi sektor perkebunan di wilayah tersebut.

Namun setelah menyelesaikan 13 konflik, ternyata pada bulan Februari 2024  menunjukkan adanya potensi konflik yang muncul sebanyak 20 kasus.

Dalam menangani konflik tahun 2024, akan diprioritaskan penyelesaian sebanyak 9 kasus hasil evaluasi bersama kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan titik kritis dan dampak terhadap usaha perkebunan serta masyarakat.

Meskipun terjadi penurunan kasus konflik dari tahun 2023 sebanyak 48 kasus menjadi 20 kasus 41 persen hingga Februari 2024, pihak terkait berharap angka tersebut tidak akan bertambah hingga akhir tahun.

Permasalahan konflik yang dominan adalah mengenai lahan, serta implementasi kewajiban perusahaan yang belum optimal untuk masyarakat.

Tahun 2023 juga telah dilaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sebanyak 59 kasus dengan melibatkan 46 petugas PUP yang telah mendapatkan fasilitasi sertifikasi dari provinsi.

Penyelesaian konflik bisa menggunakan pola secara hukum. Namun, lebih diutamakan kesepakatan melalui musyawarah mufakat menjadi fokus utama dalam penanganan konflik di Kaltim.

Disbun Provinsi Kaltim dan dinas yang membidangi perkebunan di setiap kabupaten berkomitmen untuk mengedepankan mediasi sebagai cara utama dalam menyelesaikan kasus konflik di wilayah tersebut. (rw)

Artikel Disbun Kaltim Gelar Pertemuan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pengelolaan perkebunan Berkelanjutan sangat memerlukan Peningkatan Sumber Daya Manusia baik secara teknis dan strategi perencanaan mutlak diperlukan.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Ahmad Muzakkir pada kegiatan Penguatan Kapasitas Teknis dan Perencanaan Strategis Bersama di Perusahaan di FUGO Hotel Samarinda, Selasa, 24 Oktober 2023.

Muzakkir mengatakan Pembangunan usaha perkebunan selain untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan yaitu dengan menjaga dan mengelola Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT).

ANK merupakan lahan memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021.

Industri perkebunan kelapa sawit dinilai penting terhadap perekonomian Kalimantan Timur oleh sebab itu Pemprov Kaltim berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di sektor tersebut.

“Ini dikarenakan sektor kelapa sawit identik dengan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja disemua tingkatan pendidikan,”terangnya.

Ia mengatakan, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Satu  di antara cara mengukur efisiensi tenaga kerja dengan menghitung produktivitas kerja, dimana produktivitas kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu tertentu.

Saat ini tenaga kerja perkebunan di Kalimantan Timur mencapai 319 ribu pada Perkebunan Besar Sawit/PBS, belum termasuk Pekerja perkebunan rakyat yang ada.

Kebutuhan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh luas kebun, jenis pekerjaan, topografi dan iklim, teknologi, komposisi/umur tanaman.

Untuk itu pengelolaan tenaga kerja harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan tenaga kerja penting untuk dilakukan dalam menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik.

Pekerjaan dalam pemeliharaan cukup banyak memerlukan biaya dan tenaga, dan merupakan syarat untuk mendapatkan tanaman yang baik. Selain itu kegiatan perkebunan kelapa sawit berfluktuasi sepanjang tahun, karena adanya pekerjaan yang berkaitan dengan musim, lahan, curah hujan dan bulan panen puncak dan panen rendah.

Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kerja perkebunan agar menghasilkan tenaga kerja yang cermat, efektif dan efisien.

“Dibaratkan bahwa Tenaga kerja itu adalah perangkat lunak yang harus selalu dilakukan upgrade, agar pengelolaanya dapat memenuhi kaidah-kaidah yang telah dipersyaratkan,”tegasnya. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Perlu Peningkatan SDM Pada Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.