Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ikut menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen. Menindaklanjuti keluarnya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat belum lama ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum yang berlaku secara nasional sebesar 6,5 persen tersebut untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan meningkatkan daya saing usaha.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemudian menyusun dan meneken aturan baru tentang kenaikan upah minimum provinsi alias (UMP). Pelaksanaannya telah termuat dalam Permenaker No. 16 Tahun 2024.

Di Provinsi Kaltim, berdasarkan kebijakan tersebut, upah minimum provinsi bakal naik sebesar Rp218 ribu dari jumlah upah minimum sebelumnya. UMP yang semula Rp3.360.858 akan naik menjadi Rp3.579.314.

Respons Ekonom

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi menilai kenaikan upah sebesar 6,5 persen tersebut merupakan langkah moderat alias jalan tengah dari desakan kenaikan upah 10 persen yang diminta oleh para buruh.

Jika melihat angka UMP Kaltim 10 tahun terakhir, kenaikan UMP-nya tidak pernah naik melebihi 10 persen. Kenaikan tertinggi sempat terjadi pada tahun 2018, naik sebesar 8,51 persen. Hanya naik sebesar Rp203.775 dari UMP tahun 2017 yang sebesar Rp 2.354.800 menjadi Rp 2.543.332.

“Angka 6,5 persen ini memang moderat jika dibandingkan dengan permintaan buruh yang mencapai 10 hingga 25 persen,” kata Purwadi Jumat, 13 Desember 2024.

Namun, di balik itu, Purwadi melihat kabar kenaikan UMP tersebut bukanlah kabar baik, baik itu bagi para buruh di Kaltim, maupun para pengusaha. Terutama pasca-kenaikan PPN sebesar 12 persen yang semakin mempersulit ekonomi masyarakat.

Dari sisi buruh, UMP Kaltim yang berubah menjadi Rp3,57 juta tersebut masih belum mampu mencukupi biaya hidup yang tinggi di provinsi ini. Nominal upah minimum tersebut menurutnya, sesuai standar untuk pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

“Sementara banyak pekerja di Kaltim sudah berkeluarga. Paling tidak UMP Kaltim tahun 2025 bisa naik 10 persen, dengan melihat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, yang sekarang turun jadi 4,9 persen karena penurunan pendapatan dari kelas menengah,” tambahnya.

“Apalagi kalau gaji Rp3 juta di Kaltim tetap bisa dikatakan miskin. Coba hitung saja, untuk sewa rumah sekitar Rp1,5 sampai Rp2 juta. Lalu bayar listrik dan air, lebih dari Rp1 juta. Belum lagi biaya sekolah anak, makan, dan transportasi. Enggak cukup sebulan, bahkan bisa kurang,” sambungnya.

Pukulan Berat untuk Pengusaha

Kemudian dari sisi bidang usaha, menurut Purwadi, para pengusaha akan mendapatkan pukulan berat pula setelah kenaikan PPN 12 persen ditambah kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tersebut. Apalagi jika dikalkulasikan dengan jumlah pegawai.

Purwadi merasa para pengusaha mendapatkan pukulan ganda. Selain harus bertahan memutar keuangan dengan kondisi ekonomi yang sulit, pengusaha juga harus memikirkan biaya tambahan untuk gaji karyawan.

“Ini ibarat main tinju, kena kombinasi pukulan uppercut kanan dan hook kiri.”

“UMKM bisa kena dan semua jenjang usaha pasti kena dampak PPN 12 persen. Konsumen  yang akan kena harga barang sampai di tangan mereka akan lebih mahal jadi efek dominonya bisa ke mana-mana.”

Purwadi menilai ini juga akan menjadi tantangan yang berat bagi lapangan pekerjaan ke depannya. Mulai dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi pencari kerja baru bisa menjadi dampak panjang.

“Jika pengusaha terbebani biaya produksi yang mahal, upah buruh naik maka efek domino jangka panjang bisa seperti itu. Perusahaan koleb, tutup, bangkrut dan bisa korban PHK, (di Jawa sudah terasa hal-hal seperti itu) di Kaltim mungkin belum,” kata Purwadi.

“Yang kerja bisa kena PHK, apalagi yang baru cari kerja bisa kian berat tantangannya,” lanjutnya.

Akibat Kurang Ngobrol

Ekonom ini menyebut kurangnya musyawarah dan menjadi keputusan sepihak pemerintah dalam menaikkan UMP 6,5 persen. Seharusnya pemerintah ikut melibatkan perwakilan buruh dan pengusaha untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dia menyarankan untuk menaikkan upah 10 persen, namun dibarengi dengan duduk bersama para pihak. Di samping kenaikan 10 persen, pemerintah juga memberi insentif ke para pengusaha kelas menengah yang sedang terjun bebas. 

“Karena kelas menengah selama ini menopang ekonomi kita 40-60 persen. Jadi kalau mereka terganggu daya belinya maka terganggu ekonomi kita dan terganggu jualannya perusahaan, akhirnya susah cari kerja.”

“Ketika ekonomi sedang sulit, keputusan sepihak justru berpotensi memperlebar ketegangan antara buruh dan pengusaha. Itu sebabnya musyawarah harus dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,”

“Masih ada waktu untuk memperbaiki proses ini. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan kenaikan UMP 6,5 persen kepada semua pihak. Selain itu, pertemuan tripartit juga harus digelar secara rutin untuk membahas kebijakan lainnya, termasuk kenaikan PPN dan dampaknya pada dunia usaha,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Kata Ekonom Samarinda, Kenaikan UMP 6,5 Persen Itu: Kekecilan buat Pegawai, Jadi Beban untuk Pengusaha, Kok Bisa? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jalan panjang upaya Pemkot Samarinda untuk memberantas penjualan BBM eceran sampai saat ini masih belum menemukan akhirnya. Sementara langkah awalnya sendiri sudah dimulai pada April 2024 kemarin.

Pada 30 April 2024 lalu, Andi Harun meneken SK Wali Kota Samarinda tentang Larangan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran, Pertamini dan Usaha Sejenisnya Tanpa Izin di Wilayah Kota Samarinda.

SK itu sangat penting. Karena menjadi payung hukum pemkot dalam memberantas BBM eceran. Selama ini pemkot tak bisa menindak aktivitas perdagangan BBM eceran karena tak punya landasan aturan.

Sementara Pertamina, mengaku tak punya kewenangan mengatur penjualan BBM eceran ketika produknya sudah keluar dari SPBU. Sampai saat itu, lingkaran jual beli BBM eceran belum juga bisa dihentikan.

Keberadaan Pertalite yang sering kosong dan antrean SPBU yang panjang, kerap membuat warga terpaksa membeli BBM eceran. Yang harga jualnya lebih tinggi, dan tidak punya keamanan yang proper. Belum lagi sejumlah kebakaran yang terjadi sejak 2023. Sehingga harus segera diatur.

Menunggu Titah Wali Kota

Berdasarkan pantauan, upaya penertiban BBM eceran di Samarinda sebetulnya tidak lama lagi. Berdasarkan keterangan Bagian Hukum Pemkot, Perwali yang mengatur penertiban itu, sudah terbit. Bahkan sudah diteken Andi Harun.

Tinggal selangkah lagi. Namun SK itu masih harus menunggu edaran pelaksanaan. Yang akan dikeluarkan oleh wali kota. Sehingga, dimulai atau tidaknya upaya penertiban, ada di tangan Andi Harun.

Namun sebelum langkah itu terlaksana, Andi kini tengah mengambil cuti masa kampanye. Karena maju di kontestasi Pilkada 2024 untuk menjadi wali kota periode kedua. Cutinya selama 60 hari.

Sehingga selama masa cuti itu, atau bahkan hingga proses Pilkada 2024 usai, upaya untuk penertiban BBM eceran di Samarinda masih menggantung. Meski dalam kampanyenya, Andi Harun janji akan melakukan penertiban jika kembali terpilih.

Tak Perlu Tunggu Wali Kota

Ekonom Samarinda Purwadi Purwoharsojo ikut menyoroti jalan di tempat penertiban BBM eceran. Sebab hal itu terus berdampak pada sektor ekonomi di Kota Samarinda jika tak segera diputuskan rantai setannya.

“Apalagi harganya naik terus kan di BBM eceran. Jatah yang seharusnya bisa didapat masyarakat banyak, malah ngalir ke pengetap kan. Dijual dengan harga lebih tinggi pula. Merusak kelas lain jadinya.”

“Itu kan jelas ilegal, pengetap namanya, apapun alasannya. Tapi Pertamina nggak mau mengakui itu,” jelas Purwadi kepada Kaltim Faktual Selasa, 15 Oktober 2024.

Purwadi menyebut seharusnya aturan tersebut tidak mandeg hanya karena yang bersangkutan sedang cuti. Pemkot dalam hal ini seharusnya tidak membuat masyarakat menunggu lebih lama lagi. Dan membuat masalah BBM jadi tak kunjung selesai.

Jadi atau tidaknya penertiban tersebut, tinggal kemauan politik dan kebijakan saja. Menurut Purwadi, jika BBM eceran tak kunjung ditindak, maka smart city yang diidamkan sebelumnya akan jauh dari jangkauan.

“Ini kalau terpilih lagi akan menertibkan BBM eceran. Iya kalau terpilih lagi, kalau enggak? Apa nanti tidak jadi ditertibkan?,” tambahnya.

Purwadi seringkali menyarankan kepada para pejabat publik di Samarinda untuk turun langsung melihat lebih dekat masalah yang dihadapi warganya. Namun dengan menyamar dan tanpa keamanan atau protokol. Termasuk wali kota Samarinda.

“Saya lihat sendiri itu, orang beli BBM pakai jerigen. Kalau sidak langsung kan bisa langsung ditindak kan.”

Dalam penertiban BBM eceran ini, Purwadi mendorong agar Pemkot Samarinda segera ambil tindakan eksekusi. Tidak harus menunggu wali kota yang sedang cuti. Sebab posisi wali kota sendiri punya penggantinya.

“Kan ada Plt. Plt punya kewenangan untuk itu, ketika ada wilayah publik yang nggak bener tugasnya lakukan, jangan gabut kalau kata zaman sekarang. Kayak Pj Gubernur kan bisa ambil beberapa kebijakan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Tak Perlu Tunggu Wali Kota yang Sedang Cuti, Ekonom Samarinda Dorong Plt Ambil Tindakan untuk Berantas BBM Eceran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum lama ini, ruang terbuka hijau (RTH) Teras Samarinda kembali menjadi sorotan warga. Bukan karena penambahan fasilitas atau pembangunan, melainkan pembatasan aktivitas komersil di kawasan tersebut.

Sejumlah fotografer yang kerap mengambil gambar di Teras Samarinda dilarang untuk melakukan jasa foto berbayar. Karena dinilai seperti pedagang liar. Sementara pedagang, selain dari 4 UMKM terdaftar memang sedari awal dilarang di sana oleh Pemkot Samarinda.

Hal itu menimbulkan banyak protes dari warga dan juga fotografer. Sebab bagi fotografer, Teras Samarinda merupakan ruang publik dan mereka tidak mengganggu ataupun merugikan pihak manapun. Dan pengunjung, juga merasa senang jika dipotret meski berbayar.

Respons Pengamat Ekonomi Unmul

Pengamat Ekonomi dari Unmul Purwadi Purwoharsojo menyebut Pemkot Samarinda seharusnya mencontoh daerah lain untuk melakukan pengelolaan. Misalnya Yogyakarta, atau bahkan Malaysia yang juga punya ruang publik terbuka.

“Jangan hanya menghabiskan anggaran tapi tidak ada hal positif yang didapatkan oleh masyarakat. Itu jadi refleksi bahwa perencanannya tidak matang, kebijakannya parsial, sepotong-potong,” jelas Purwadi ketika dihubungi Kaltim Faktual Rabu, 2 Oktober 2024.

“Kaya Sungai Serawak yang di Malaysia, menurut saya jadi bisnis untuk wilayah publik,” tambahnya.

Menurut Purwadi, kalau penerapan foto secara eksklusif, memang bisa diterapkan di tempat wisata. Namun harus memiliki standar-standar tertentu seperti keamanan, kenyaman, dan fasilitas juga wisata yang menjual.

Sementara Teras Samarinda, sebagai ruang publik, tidak bisa menerapkan eksklusivitas tersebut. Sebab itu dibuat dengan APBD dan memang diperuntukkan untuk masyarakat luas. Sehingga secara pengelolaan juga harus terbuka.

Bisa Sediakan Spot Khusus

Jika memang ingin ditata, Ekonom Purwadi menyarankan agar Pemkot Samarinda menyiapkan ruang yang sama kepada fotografer. Sebagaimana Pemkot memberi ruang terhadap UMKM meski masih minim.

“Beri lapak juga seperti UMKM kalau memang ditata dan perlu ikut menyumbang PAD. Kalau perlu gratiskan saja semua, apalagi dibuat oleh APBD, ruang terbuka kan untuk masyarakat,” katanya.

“Perumda (Varia Niaga) itu lebih baik urusin bisnis lain seperti Pasar Segiri yang kembang kempis,” sambung Purwadi.

Purwadi khawatir kalau terlalu banyak aturan, masyarakat justru menjadi enggan ke Teras Samarinda, karena ‘ribet’. Seharusnya pemkot membuat sistem untuk kenyamanan di sana. Bukan malah pembatasan dan eksklusif. UMKM terbatas, fotografer pun ikut terbatas.

Terakhir, Purwadi mendorong pemkot agar merangkul fotografer. Sebab mereka tidaklah sama dengan PKL atau pedagang liar. Mereka punya dampak mendongkrak eksistensi dari Teras Samarinda. Meningkatkan publikasi untuk sektor wisata agar semakin dikenal.

“Kalau perlu, pemkot dan fotografer duduk bareng. Harus satu pandangan dulu,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Ekonom Samarinda Dorong Pemkot Rangkul Fotografer di Teras Samarinda: Coba Diajak Ngobrol Dulu Aja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Boy Leonardo Sianipar mengatakan, sejak awal, dinasnya sudah membuat sistem pengendali sampah di Teras Samarinda.

“Secara umum untuk jumlah tempat sampah di Teras Samarinda sebenarnya sudah cukup sesuai, bahkan dengan jumlah lebih dari 40 tempat sampah,” ujarnya baru-baru ini.

Selain itu, mereka juga sudah melakukan penjadwalan pengambilan sampah, yakni sebanyak 2 kali sehari. Pada pagi dan sore. Sehingga idealnya, sampah pengunjung malam hari, akan terangkut pada pagi hari. Sementara sampah dari pengunjung pagi hingga sore sudah terangkut sebelum malam tiba.

Menurut Boy, jika pengunjung membuang sampah pada tempatnya, potensi berserakannya lebih kecil. Karena memudahkan petugas pengangkut sampah.

Sedangkan untuk keluhan pada Senin pagi itu, ia menyebut jika pengunjung pada akhir pekan lalu memang sangat padat.

“Kami, DLH Samarinda juga akan segera memasang plang atau penanda permanen yang berisi larangan membuang sampah sembarangan, menginjak rumput, dan ketentuan larangan lainnya.”

“Yang pasti kami akan upayakan maksimal, harapannya agar ke depan ada respons yang baik dari masyarakat dalam menjaga kebersihan di Teras Samarinda,” pungkasnya.

Kebiasaan Pengunjung

Sejak awal buka, isu sampah berserakan masih mengiringi Teras Samarinda.Pun kalau dibuang di tempat sampah, tempat sampahnya penuh. Bahkan sampah meluber dan menjadi berantakan di sekitar tempat sampah.

Pada Minggu pagi kemarin, 15 September 2024, Wali Kota Samarinda Andi Harun menginisiasi gerakan pungut sampah. Namun tampaknya itu tidak cukup untuk membuat Teras Samarinda menjadi bersih.

Pada Senin pagi, 16 September 2024, kondisi Teras Samarinda kembali diwarnai dengan banyak sampah. Warga yang beraktivitas atau berolahraga di Teras Samarinda pada pagi hari merasa tidak nyaman.

Perkara Sampah Bisa Bikin Cita-Cita Pemkot Gagal

Salah satunya Akademisi Unmul Purwadi Purwoharsojo. Dia mengaku terkejut dengan kondisi kebersihan di Teras Samarinda. Dan menyayangkan kesadaran warga Samarinda soal membuang sampah pada dengan baik.

“Padahal baru dibangun dengan uang APBD Samarinda lo, milyaran itu. Pak Wali Kota sudah kerja keras siapkan Teras Samarinda tapi justru orang-orang Samarinda yang tidak bisa merawat dengan baik, malu sama orang luar daerah kalau lihat begitu,” cerita Purwadi, Senin. Dia berada di Teras Samarinda sekitar jam 7 pagi.

Purwadi mendorong pemerintah kota agar memberikan sanksi tegas kepada pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan tidak tertib. Supaya semua taat aturan. Menurutnya ini merupakan hal yang miris.

Dia juga mendorong peningkatan pengawasan. Misalnya melalui penambahan CCTV atapun tenaga kebersihan dan keamanan yang berjaga di Teras Samarinda. Mengingat tempat itu akan selalu ramai 24 jam.

“Teras Samarinda kan diharapkan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru untuk menjadi ajang ekonomi wisata dan ekonomi kreatif di Samarinda. Kalau kebersihan tidak terjaga, cita-cita itu bisa gagal total,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Soal Sampah Berserakan di Teras Samarinda, DLH: Tempat Sampahnya Sudah Cukup Kok pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Warga Kota Samarinda menyambut dengan baik adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru Teras Samarinda. Merupakan tepian Sungai Mahakam versi high level. Punya vibes tepian sungai seperti di Eropa.

Dibuka sejak Jumat 6 September 2024 lalu, antusiasme warga belum surut terhadap Teras Samarinda. Namun, tempatnya yang sudah oke belum dibarengi dengan kebiasaan yang baik oleh warga soal sampah.

Pada beberapa kesempatan, sampah terlihat berserakan. Pun kalau dibuang di tempat sampah, tempat sampahnya penuh. Bahkan sampah meluber dan menjadi berantakan di sekitar tempat sampah.

Pada Minggu pagi kemarin, 15 September 2024, Wali Kota Samarinda Andi Harun menginisiasi gerakan pungut sampah. Namun tampaknya itu tidak cukup untuk membuat Teras Samarinda menjadi bersih.

Pada Senin pagi, 16 September 2024, kondisi Teras Samarinda kembali diwarnai dengan banyak sampah. Warga yang beraktivitas atau berolahraga di Teras Samarinda pada pagi hari merasa tidak nyaman.

Perkara Sampah Bisa Bikin Cita-Cita Pemkot Gagal

Salah satunya Akademisi Unmul Purwadi Purwoharsojo. Dia mengaku terkejut dengan kondisi kebersihan di Teras Samarinda. Dan menyayangkan kesadaran warga Samarinda soal membuang sampah pada dengan baik.

“Padahal baru dibangun dengan uang APBD Samarinda lo, milyaran itu. Pak Wali Kota sudah kerja keras siapkan Teras Samarinda tapi justru orang-orang Samarinda yang tidak bisa merawat dengan baik, malu sama orang luar daerah kalau lihat begitu,” cerita Purwadi, Senin. Dia berada di Teras Samarinda sekitar jam 7 pagi.

Purwadi mendorong pemerintah kota agar memberikan sanksi tegas kepada pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan tidak tertib. Supaya semua taat aturan. Menurutnya ini merupakan hal yang miris.

Dia juga mendorong peningkatan pengawasan. Misalnya melalui penambahan CCTV atapun tenaga kebersihan dan keamanan yang berjaga di Teras Samarinda. Mengingat tempat itu akan selalu ramai 24 jam.

“Teras Samarinda kan diharapkan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru untuk menjadi ajang ekonomi wisata dan ekonomi kreatif di Samarinda. Kalau kebersihan tidak terjaga, cita-cita itu bisa gagal total,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel “Malu kalau Dilihat Orang Luar”, Akademisi Unmul Purwadi Minta Pemkot Sanksi Tegas Warga yang Suka Nyampah di Teras Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum lama ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mulai memetakan kawasan parkir untuk tepi jalan. Membaginya menjadi beberapa kategori. Untuk yang khusus dikelola Dishub, dibagi menjadi Zona A dan Zona B.

Yang membedakan keduanya ialah lokasi dan tarif parkirnya. Zona A meliputi lokasi kegiatan atau event, area parkir layanan VIP (lokasi strategis, dekat, aman, dan nyaman bagi kendaraan), lokasi parkir mandiri atau kantong khusus parkir dekat pusat keramaian. Sementara Zona B merupakan lokasi tepi jalan umum dan kantong khusus parkir biasa.

Pada Zona A, tarif parkirnya untuk kendaraan roda 2 alias motor sebesar Rp5ribu, dan untuk mobil Rp7 ribu. Sementara untuk parkir Zona B, masih mengacu pada tarif lama, Rp2 ribu untuk motor, dan Rp5 ribu untuk mobil.

Untuk Zona A, akan ditetapkan untuk beberapa area parkir di Samarinda. Satu di antaranya Citra Niaga. Nantinya pembayaran parkir akan melalui sistem non-tunai menggunakan mesin EDC.

Tanggapan Pengamat Ekonomi

Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi Purwoharsojo mempertanyakan terkait perbedaan parkir VIP dengan area parkir biasa. Terutama di kawasan Citra Niaga yang tampak seperti area parkir biasa di tepi jalan.

“Harus jelas antara VIP dan biasa itu apa fasilitasnya gitu loh. Di mal kan jelas parkir VIP jumlahnya terbatas dan harganya lebih mahal. Dan aksesnya lebih mudah dan lainnya,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Jumat, 6 September 2024.

Sementara di Citra Niaga sendiri, selain tampil dengan wajah baru, belum tampak fasilitas tambahan terkait tempat parkir. Semisal parking gate, ataupun fasilitas lain yang membuatnya berbeda dengan parkir tepi jalan lainnya.

Menurut Purwadi, parkir yang dilabeli VIP atau dengan tarif yang lebih mahal biasanya dikelola oleh swasta. Sebab bersifat mencari keuntungan alias profit. Sementara parkir dari pemerintah cenderung murah namun aman.

Dishub sendiri belum memetakan secara keseluruhan terkait area parkir mana saja yang masuk VIP. Sejauh ini baru Citra Niaga, dan area parkir Teras Samarinda yang akan segera ditetapkan sebagai Zona A.

“Seharusnya penetapan kantong parkir VIP harus clear dulu oleh Dishub. Kriterianya apa, lalu dengan retribusi segitu, kompensasi yang paling membedakan dengan tarif biasa itu apa,” tambah Purwadi.

Menurutnya fasilitasnya sendiri harus siap. Kalau tarifnya naik tapi dibarengi dengan peningkatan fasilitas, masih oke. Tapi kalau tidak ada perbedaan dengan area parkir tepi jalan lainnya, ya tidak lazim.

“Jadi jangan sedikit-sedikit pungutan, tapi timbal balik ke publik fasilitas atas apa yang dia bayar harus sebanding.”

“Yang kedua disiapkan infrastrukturnya. Manusianya harus siap yang kelola di situ yang bertanggung jawab, dipastikan mana yang vip mana yang biasa. Tukang parkirnya harus clear bener-bener orang Dishub jangan sampai jukir liar. Ini kan yang nggak beres-beres,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Ekonom Pertanyakan Kenaikan Tarif Parkir Citra Niaga: Kalau Jadi VIP, Fasilitas Apa yang Meningkat? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus mengurangi anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, seiring defisit anggaran pada penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024 ini.

Defisit itu hampir Rp200 miliar. Sehingga setiap anggaran yang diajukan oleh OPD harus dipangkas hingga 9 persen. Dari penjelasan Bapedda, memang ada kesalahan dari tim anggaran ketika menghitung prediksi SiLPA.

Singkatnya, SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode. SiLPA mencakup sisa anggaran dari PAD, pendapatan transfer, Bankeu, dan lain-lain pendapat yang sah.

Diketahui, dalam APBD Murni tahun 2024 yang disahkan Oktober 2023 lalu, diketok palu mencapai Rp5,1 triliun. Dari sana, SiLPA-nya bernilai Rp1,5 triliun.

Dari jumlah itu, SiLPA yang dipasang dari pendapatan dana transfer senilai Rp700 miliar. Namun ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim, jumlah SiLPA-nya hanya senilai Rp500 miliar.

Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi Purwoharsojo menyebut sebetulnya defisit anggaran memang selalu terjadi pada setiap tahunnya, terutama pada APBN. Asalkan jumlah defisitnya tidak terlalu besar.

“Kalau kegedean berarti banyak yang harus dibayar di belakang hari kan,” tegasnya Jumat, 19 Juli 2024.

Purwadi menyebut, yang paling utama harus mendeteksi terlebih dahulu penyebabnya. Jika salah hitung SiLPA, artinya ada kesalahan dalam tata kelola keuangan Pemkot. Sebab OPD, mendapatkan anggaran sesuai rencana.

Sehingga ketika terjadi defisit, perlu ada penelusuran lebih lanjut, terkait penyebab dan aliran anggarannya. Jangan-jangan terjadi karena adanya program atau proyek baru, atau bahkan melunasi utang sebelumnya.

“Misalnya OPD A, dapat Rp10 miliar, untuk apa aja kan sudah jelas. Kalau misal defisit, dari Rp10 miliar kan menjadi Rp12 miliar. Nah pertanyaan kenapa tiba-tiba naik dari Rp10 miliar ke Rp12 miliar.”

“Untuk pos apa? Atau jangan-jangan ada utang tahun lalu belum dibayar dan dianggarkan di tahun sekarang,” ujar Purwadi.

Lanjut Purwadi, kemungkinan lain dana transfer dari Jakarta yang masuknya belakangan. Itu juga bisa jadi penyebab. Sehingga menurutnya, tata kelola keuangan daerah dan pusat harus sinkron.

Dari situ, Purwadi mewanti-wanti Pemkot Samarinda agar jangan sampai ada proyek fiktif, yang kemudian menjadi temuan. Sehingga memang harus lebih berhati-hati dalam tata kelolanya.

Terutama ketika perencanaan, harus dibahas dengan matang. Jangan sampai mengalami perubahan di pertengahan jalan. Apalagi jika perubahannya drastis.

“Pemerintah harus memantau, tidak boleh ada proyek ujug-ujug, anggaran dadakan. Harus ada perencanaan, monitoring, evaluasi. Punya duit berapa, untuk OPD berapa, kapan harus selesai, harus dipantau,” pungkasnya. (ens/gdc)

Artikel Soal Defisit Anggaran Hampir 200 M, Purwadi: Jangan Sampai Ada Proyek Fiktif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski tak sebanyak daerah lain di Kaltim, namun sektor pertambangan di Kota Samarinda termasuk memiliki sumbangsih yang besar terhadap perekonomian daerah.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin kota yang dipimpinnya bebas dari tambang. Targetnya 2026 Samarinda bebas dari industri galian batubara. Sehingga Kota Tepian harus mengandalkan sektor lain.

Bahkan kalau memungkinkan, Andi Harun ingin agar eks lahan pertambangan, disulap jadi lahan pertanian. Agar sektor pertanian dan perkebunan rakyat bisa semakin maju dan memenuhi kebutuhan pangan lokal. Tak lagi bergantung kiriman dari luar daerah.

Mengingat Samarinda sebagai ibu kota Kaltim, sehingga memiliki potensi besar sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat ekonomi regional. Posisinya juga strategis karena terletak di tengah-tengah. Dan segera menjadi kota penyangga IKN.

Andi Harun ingin agar Kota Samarinda bertransformasi ke sektor perdagangan dan jasa. Yang menjadi penggerak utama bagi perekonomian dan bida memberikan efek luas bagi sumber potensial lainnya.

Bahkan, tak perlu menunggu 2026, selama 2 tahun terakhir, ekonomi Kota Samarinda sudah menunjukkan perubahan. Urutan pertama dipegang sektor konstrukai, dalam penggerak ekonomi Samarinda.

Urutan kedua pada sektor jasa, dan ketiganya, perdagangan. Setidaknya, dalam hal ini tambang sudah tergeser. Sehingga keinginan Andi Harun dalam mengubah arah ekonomi kotanya, bisa terwujud

Samarinda Bebas Tambang karena Keadaan

Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi justru melihat dengan berbeda. Menurutnya, janji Samarinda Bebas Tambang 2026 itu biasa saja. Tak ada yang spesial. Sebab stok tambang di Samarinda memang menipis.

“Janjinya 2026 mau hapus tambang. Ya memang tambang kita sudah mau habis.”

“Saya pernah dapat peta, hampir 20 persen Samarinda dikelilingi tambang. Ya kalau habis gitu apalagi yang bisa diandalin kalau nggak jasa dan perdagangan?” Jelasnya Sabtu, 13 Juli 204.

“Tapi harus dipastikan dulu sisa-sisa tambang di Samarinda tinggal berapa, kalau sudah habis ya apa boleh buat harus mencari sumber penghasilan yang lain kan, sektor jasa dan perdagangan didorong,” tambahnya.

Perlu Dukungan Kebijakan

Meski begitu, menurut Purwadi, jika sektor tambang benar-benar hilang, akan cukup berpengaruh pada sektor ekonomi di Kota Samarinda. Karena ada satu sumber pendapatan yang hilang.

Sehingga pemerintah perlu memaksimalkan sektor lain yang diproyeksikan menjadi pengganti penopang ekonomi kota. Misalnya perdagangan dan jasa tadi, perlu dimaksimalkan. Atau bahkan meningkatkan sektor pariwisata.

Purwadi memberikan beberapa catatan. Pertama pemkot harus lebih dahulu melakukan banyak pembenahan infrastruktur, termasuk jalan, air bersih, listrik, internet, hingga kota yang nyaman dan bebas banjir.

“Jangan di kota internet masih macet, itu kan kebutuhan orang ketika di Samarinda. Bebas banjir, nyaman, berwisata dekat, murah, meriah, dan terjangkau,” katanya.

Dukung UMKM Sehat

Di samping itu, juga memberikan perhatian yang serius pada UMKM,yang selama ini didorong untuk naik kelas terus. Pemkot perlu mengkoreksi aspek ini, UMKM yang ada, sudah benar naik kelas atau belum.

Akademisi ini senang dengan kebijakan Andi Harun ketika mewajibkan 50 persen dari isi parsel ketika lebaran, diisi oleh produk UMKM lokal. Menurutnya itu bisa dilanjutkan ke yang lainnya.

“Misal rapat semua OPD harus produk UMKM, dia kan tinggal bikin edaran aja. Perintah wali kota. Semua PNS wajib beli beras lokal.”

“Sebenarnya di pena kepala daerah. Tinggal mau buat kebijakan atau tidak,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Pengamat Ekonomi: Program Samarinda Bebas Tambang Bagus, tapi Tak Spesial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pengamat Ekonomi Unmul Purwadi ikut menyoroti turunnya daya beli warga Bontang dalam 4 tahun terakhir.

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang, rata-rata pengeluaran per kapita/kepala keluarga menurun sepanjang 4 tahun terakhir.

Tren ini bahkan sudah terjadi sejak 2020 lalu, rata-rata belanja rumah tangga sebesar Rp2,4  juta per bulan. Sementara angka konsumsi rumah tangga turun di 2021 menjadi Rp2.071.553.

Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita merosot menjadi Rp2.023.331. Lalu pada tahun 2023 angkanya sedikit naik menjadi Rp2.059.757.

Menurut Purwadi, penurunan ini terjadi karena Covid-19 yang meremukkan banyak lini ekonomi. Namun itu bukan satu-satunya faktor, perputaran ekonomi dalam kota juga memberi pengaruh besar.

Kebanyakan Bimtek di Luar Bontang

Soal perputaran ekonomi ini, Pur menilai kebiasaan pejabat pemkot yang kerap menggelar pertemuan di luar kota menjadi satu di antara penyebab utamanya.

Misalnya saja agenda bimbingan teknis (Bimtek). Sesuai data di laman resmi pemkot, sekali bimtek menyerap anggaran di atas Rp80 juta. Kalau ditotal seluruh OPD, pemkot menganggarkan Rp54 miliar untuk 222 bimtek.

Secara sederhana, bimtek ini yang menyelenggarakan Pemkot Bontang, pesertanya orang Bontang, pakai APBD Bontang, tapi dilakukan di luar kota. Uang Rp54 miliar itu, jika sebagian besarnya, atau bahkan semua kegiatan bimtek digelar di dalam kota. Maka uang sewa venue, makanan, transportasi akan diserap oleh pengusaha lokal. Bahkan uang saku peserta pun akan dibelanjakan di UMKM di kota sendiri juga. Sehingga ada perputaran ekonomi yang berdampak ke banyak aspek. Itu baru pos anggaran bimtek.

“Ini harus jadi perhatian, 4 tahun ini berdasarkan data BPS daya beli masyarakat menurun. Tapi saya lihat justru pemkot mengadakan bimtek anggarannya besar. Sayangnya uang itu banyak berputar di luar daerah,” kata Purwadi, mengutip dari Klik, Selasa.

“Sudah saat nya berbenah. Sebelum dampaknya semakin terasa. Sekarang kegunaan APBD juga masih didominasi dengan belanja pegawai. Sedikit sekali yang menyentuh masyarakat,” pungkas dosen FEB Unmul itu. (dra)

Artikel Perputaran Ekonomi di Bontang Kecil karena Pejabatnya Suka Bikin Acara di Luar Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dunia pendidikan sedang ramai dibicarakan belakang ini. Sebab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan akan ada kenaikan UKT di sejumlah PTN.

Kenaikan itu utamanya bagi para mahasiswa baru. Meski calon mahasiswa bisa mengajukan keringanan UKT alias biaya kuliah per-semester jika merasa terlalu tinggi. Namun kebijakan ini mendapatkan banyak protes.

Gelombang protes datang dari berbagai pihak. Mulai dari mahasiswa, calon mahasiswa baru, masyarakat, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi di sejumlah titik juga tampak di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga eks Bos Go-Jek itu mengumumkan pembatalan UKT. Pihak PTN diimbau merangkul kembali para mahasiswa baru dan menyosialisasikan batalnya kenaikan UKT ini. Agar tidak jadi mengundurkan diri.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi menilai ini merupakan kebijakan yang terlambat. Meski lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Menandakan keputusan tidak matang.

“Kalau nggak dipanggil Presiden RI, didemo dan dikritik sana sini mungkin terus jalan. Kayak percobaan gitu jadinya,” jelasnya kepada Kaltim Faktual Senin malam, 27 Mei 2024.

“Bayangkan saja, kebijakan itu mempertaruhkan masa depan dari bangsa kita. Kalau di luar negeri, sepertinya sudah mundur ya dari jabatan,” tambahnya.

Polemik UKT akan Berulang

Meski begitu, ini masih belum finis. Batalnya kenaikan UKT ini bukan akhir dari permasalahan biaya kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan UKT masih mungkin terjadi.

Mengingat, sebetulnya kenaikan UKT sudah terjadi di setiap tahun. Karena jika dibandingkan, besaran UKT tahun ini akan tampak berbeda dengan besaran UKT beberapa tahun sebelumnya.

Melihat hal ini Purwadi meminta agar pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan juga birokrat PTN untuk mengevaluasi ulang penggunaan UKT. Setidaknya 5 tahun ke belakang.

“Harus dievaluasi selama 5 tahun yang lalu itu terpakai untuk apa aja. Harus ada transparansi oleh kampus masing-masing. Masuk sekian miliar dan untuk apa aja.”

Malahan kata Purwadi, UKT perlu dihapus saja. Tanggung jawab pendidikan dikembalikan kepada negara. Alokasi anggaran APBD untuk pendidikan harus dicek ulang dan dimaksimalkan. Karena masih belum beres.

Kalaupun UKT tetap diberlakukan, harus ada laporan yang transparan. Namun evaluasi terlebih dahulu. Mengingat banyak lulusan yang belum tertampung di pasar kerja setelah keluar banyak untuk UKT.

Purwadi menyebut pemerintah harus lebih serius menangani masalah pendidikan. Karena ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Namun carut marut hasil pendidikan malah tanpak di depan mata.

“Ternyata dari Rp660 triliun dari APBN cuma 0,9% yang jatuh ke perguruan tinggi. Kan kecil banget.”

“Jangan malah berstatement kuliah kebutuhan tersier,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Polemik Uang Kuliah Tunggal, Pengamat Ekonomi Unmul Minta Pemerintah dan PTN Evaluasi Penggunaan Dana UKT pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.