Soal Defisit Anggaran Hampir 200 M, Purwadi: Jangan Sampai Ada Proyek Fiktif

Jelang pengesahan APBD Perubahan, Pemkot Samarinda dikabarkan mengalami defisit anggaran. Penyebabnya salah perhitungan SiLPA. Pengamat ekonomi minta pemkot lebih berhati-hati dalam pengelolaan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus mengurangi anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, seiring defisit anggaran pada penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024 ini.

Defisit itu hampir Rp200 miliar. Sehingga setiap anggaran yang diajukan oleh OPD harus dipangkas hingga 9 persen. Dari penjelasan Bapedda, memang ada kesalahan dari tim anggaran ketika menghitung prediksi SiLPA.

Singkatnya, SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode. SiLPA mencakup sisa anggaran dari PAD, pendapatan transfer, Bankeu, dan lain-lain pendapat yang sah.

Diketahui, dalam APBD Murni tahun 2024 yang disahkan Oktober 2023 lalu, diketok palu mencapai Rp5,1 triliun. Dari sana, SiLPA-nya bernilai Rp1,5 triliun.

Dari jumlah itu, SiLPA yang dipasang dari pendapatan dana transfer senilai Rp700 miliar. Namun ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim, jumlah SiLPA-nya hanya senilai Rp500 miliar.

Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi Purwoharsojo menyebut sebetulnya defisit anggaran memang selalu terjadi pada setiap tahunnya, terutama pada APBN. Asalkan jumlah defisitnya tidak terlalu besar.

“Kalau kegedean berarti banyak yang harus dibayar di belakang hari kan,” tegasnya Jumat, 19 Juli 2024.

Purwadi menyebut, yang paling utama harus mendeteksi terlebih dahulu penyebabnya. Jika salah hitung SiLPA, artinya ada kesalahan dalam tata kelola keuangan Pemkot. Sebab OPD, mendapatkan anggaran sesuai rencana.

Sehingga ketika terjadi defisit, perlu ada penelusuran lebih lanjut, terkait penyebab dan aliran anggarannya. Jangan-jangan terjadi karena adanya program atau proyek baru, atau bahkan melunasi utang sebelumnya.

“Misalnya OPD A, dapat Rp10 miliar, untuk apa aja kan sudah jelas. Kalau misal defisit, dari Rp10 miliar kan menjadi Rp12 miliar. Nah pertanyaan kenapa tiba-tiba naik dari Rp10 miliar ke Rp12 miliar.”

“Untuk pos apa? Atau jangan-jangan ada utang tahun lalu belum dibayar dan dianggarkan di tahun sekarang,” ujar Purwadi.

Lanjut Purwadi, kemungkinan lain dana transfer dari Jakarta yang masuknya belakangan. Itu juga bisa jadi penyebab. Sehingga menurutnya, tata kelola keuangan daerah dan pusat harus sinkron.

Dari situ, Purwadi mewanti-wanti Pemkot Samarinda agar jangan sampai ada proyek fiktif, yang kemudian menjadi temuan. Sehingga memang harus lebih berhati-hati dalam tata kelolanya.

Terutama ketika perencanaan, harus dibahas dengan matang. Jangan sampai mengalami perubahan di pertengahan jalan. Apalagi jika perubahannya drastis.

“Pemerintah harus memantau, tidak boleh ada proyek ujug-ujug, anggaran dadakan. Harus ada perencanaan, monitoring, evaluasi. Punya duit berapa, untuk OPD berapa, kapan harus selesai, harus dipantau,” pungkasnya. (ens/gdc)