Tegas! AHJI akan Tertibkan Truk Sawit jika Terpilih Jadi Pemimpin Kubar: Tonase Diperketat, Perusahaan Salurkan CSR untuk Perbaikan Jalan

Calon bupati dan wakil bupati Kutai Barat, Ahmad Syaiful-Jainudin (AHJI) akan mengambil sikap tegas pada perusahaan sawit yang menggunakan jalan umum sebagai jalur distribusi sawit ataupun CPO. Tidak hanya menegakkan aturan batas maksimum angkutan, AHJI juga akan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk ikut memperbaiki jalan via dana CSR.

Buruknya kondisi jalan di Kubar selalu jadi isu besar sampai saat ini. Jangankan jalan antarkecamatan atau kampung. Jalan antarkabupaten saja kondisinya buruk.

Situasinya lebih buruk karena perusahaan sawit juga menggunakan jalan umum tersebut untuk distribusi kelapa sawit ke pabrik ataupun untuk mengangkut CPO.

Pemerintah setempat sebenarnya sudah membatasi tonase muatan truk CPO, yakni paling berat 16 ton. Tapi aturan itu kerap dilanggar, sehingga membuat kondisi jalan semakin ringsek.

Belum lagi, dampak sosial lainnya yang kerap terjadi adalah kecelakaan. Sudah puluhan nyawa warga Kubar melayang karena insiden yang melibatkan mobil tangki CPO.

AHJI akan Bersikap Tegas

Isu ini pun ditanyakan oleh paslon 01, Frederick Edwin-Nanang Adriani pada paslon 02 AHJI pada Debat Publik Kedua Pilkada Kubar, pada Minggu malam lalu. Ahmad Syaiful maju menjawab duluan. Ia menegaskan bahwa perusahaan sawit harus bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang disebabkan dari aktivitas angkut mereka.

“Insyaallah bila pasangan AHJI terpilih, kami akan membatasi muatan truk-truk sawit. Memang sudah ada peraturannya, tapi di lapangan banyak truk CPO yang mengangkut lebih dari itu. Jadi langkah pertama adalah menegakkan aturan itu, agar jalan kita bagus,” ungkapnya.

Jainudin ikut menimpali, selain memperketat aturan batas angkut, perusahaan sawit harus ikut memelihara jalan umum di Kubar.

“Kami akan koordinasi dengan perusahaan untuk menerapkan batas angkut. Jika perlu, batasannya kita kurangi, disesuaikan dengan aturan dan kekuatan jalan.”

“Untuk perbaikan jalan, kami akan melibatkan semua investor perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kami akan minta mereka menyalurkan CSR untuk pemeliharaan jalan yang kerap mereka lewati.”

“Karena yang dilewati itu jalanan umum, jalannya masyarakat, bukan jalan perusahaan. Jadi kalau mau pakai, mereka harus ikut bertanggung jawab,” ujar Jai.

Pemkab Tak Boleh Setengah Hati

Berpindah ke paslon 01, Nanang mengatakan sudah 10 tahun terakhir persoalan truk pengangkut sawit tidak pernah beres. Ia melihat, kesadaran perusahaan dan komitmen Pemkab Kubar relatif kurang. Sehingga persoalan ini seperti tak menemui jalan penyelesaian.

“Truk sawit ini sudah menyebabkan jalanan kita rusak, belum lagi sering menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lain. Sementara upaya pemerintah dalam menangani ini masih ‘setengah hati’. Karena tidak ada regulasi khusus atau pengawasannya kurang ketat.”

“Sehingga saya sepakat juga kalau nanti pembatasan tonasenya diberlakukan. Kami juga memberi apresiasi untuk paslon o2 jika rencananya seperti itu, terima kasih,” Nanang mematikan mikrofonnya memungkasi. (fth)