Terungkap! Ternyata Kaltim di Urutan Ketiga dalam Daftar Calon Lokasi IKN Baru

Meski pada akhirnya terpilih sebagai lokasi IKN Nusantara. Gubernur Isran menceritakan bahwa pada mulanya, Kaltim bukanlah favorit. Karena memiliki skor yang jauh dari Kalteng dan Kalsel.

Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menceritakan proses pra pemindahan ibu kota negara yang baru. Di hadapan para rektor dan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta se-Kaltim. Pada sebuah acara di Balikpapan, Rabu 1 Maret 2023.

Pada 6 Agustus 2019 usai Rakor Penanganan Kebakaran, Isran dipanggil secara khusus oleh Presiden Jokowi. Untuk memberitahu rencana lokasi IKN baru.

“Pak Presiden memegang kertas hasil kajian yang berisi skoring lokasi calon ibu kota baru,” buka Isran.

Nilai yang berada di tangan Presiden Jokowi itu, adalah hasil kajian Bappenas. Skoring-nya, lebih dari 70 persen IKN baru akan dibangun di Kalimantan Tengah! Tepatnya di Kabupaten Gunung Mas.

Hal ini karena besarnya faktor sejarah. Karena ide pemindahan IKN pertama kali terlontar oleh Presiden Soekarno. Yang ketika itu menghendaki pemindahan ke Palangka Raya, Kalteng.

Rupanya, bobot sejarah ini mencapai 50 persen. Hampir pasti menggusur potensi kandidat lain. Terutama yang sama-sama berasal dari Pulau Kalimantan.

Pada posisi kedua, rupanya masih bukan Kaltim. Tapi Kalsel. Alasannya? Karena dekat dengan Kalteng.

“Pak Isran, saya mau umumkan lokasi IKN, tapi bukan di Kaltim. Karena skornya sudah ada.” Bukan Jokowi yang bilang begitu, namun Isran Noor coba menerka isi pikiran sang presiden.

Merasa ‘kalah’ tapi belum ingin menyerah. Isran lantas berdiplomasi … “Saya katakan kepada Pak Presiden. Pak Presiden segera saja umumkan. Di mana pun ibu kota baru dibangun, Kaltim akan selalu taat, patuh dan setia kepada republik ini,” ungkap Gubernur.

Ucapan ini jelas bukan main-main. Isran pun merinci bentuk kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan rakyat Kaltim kepada negara. Mulai dari era eksploitasi minyak di awal kemerdekaan Indonesia. Berlanjut ke era kayu tahun 70-an. Eksploitasi gas mulai era 80-an. Sampai batubara tahun 90-an hingga saat ini. Kaltim tidak pernah sekalipun berniat merdeka atau angkat senjata untuk menuntut keadilan.

“Kaltim selalu menyampaikan rasa kecewanya melalui jalur konstitusional. Tidak pernah mau merdeka atau macam-macam,” tegas Gubernur.

Pemprov Kaltim mewujudkan cara konstitusional itu dalam bentuk perjuangan menuntut otonomi khusus pada 2010 dan judicial review UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Semuanya gagal. Tapi kami tidak pernah mau menuntut merdeka. Itulah bukti taat, patuh dan kesetiaan rakyat Kaltim kepada NKRI,” papar Gubernur lagi di depan Jokowi kala itu.

Hingga tibalah pada momen kunci. Di mana pernyataan terakhir Isran ini diduga menjadi sebab belok arahnya pemilihan lokasi calon IKN baru.

“Pak Presiden, yang lain tidak saya sebutkan. Tapi di Kaltim tidak pernah terjadi konflik SARA,” sebut Gubernur Isran lagi.

Isran Noor tidak menceritakan kelanjutannya. Pun soal respons Jokowi terhadap pernyatannya itu. Namun pada 24 Agustus 2019, ia kembali menerima undangan dari negara. Persisnya dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Yang diundang Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kaltim. Di situ saya yakin, Kaltim yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi walaupun skornya paling bawah,” lanjut Isran.

Dan benar saja, pada 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana lokasi ibu kota baru Indonesia yang berada di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lainnya di Kutai Kartanegara (Kukar).

Kisah ini dimaksudkan Isran agar para rektor perguruan tinggi swasta dapat menjadikannya sebagai motivasi. Bahwa apapun hal yang ingin dicapai, perlu kerja keras, argumentasi, dan alasan ilmiah. Selanjutnya, perguruan tinggi swasta di Kaltim perlu menyiapkan SDM berkualitas, untuk turut menjadi bagian dari pembangunan IKN Nusantara. (dra)