Tindaklanjuti Demo PMII soal Kemiskinan Ekstrem, DPRD Samarinda Panggil Kadinsos PM

Meski sudah menjawab demo mahasiswa PMII 2 pekan lalu, DPRD Kota Samarinda tetap menindaklanjutinya. Dengan memanggil Kadinsos PM untuk membahas masalah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota Kaltim.

Pada Kamis sore, 7 Maret 2024 lalu. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Kota Samarinda.

Mereka membawa beberapa tuntutan. Di antaranya masalah sampah, parkir, dan kemiskinan ekstrem. Bahkan sampai meminta ketiga kepala dinas: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Dinas Dosial. Untuk dicopot jabatannya jika tak mampu bekerja.

Ketika demonstrasi itu berlangsung. DPRD Kota Samarinda sudah menjawab pertanyaan mahasiswa. Yakni dengan melakukan audiensi bersama para mahasiswa PMII dan memberikan beberapa keterangan.

Setelahnya, DPRD menindaklanjuti dengan memanggil Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Kadinsos PM). Membahas kemiskinan ekstrem, pada Senin 18 Maret 2024.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya oleh Dinsos saja. Sebab itu kerja sama dengan berbagai OPD lain.

“Walaupun kami sudah sampaikan waktu itu. Samarinda itu ada tim percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan diketuai oleh wakil wali kota dan sekretarisnya Pak Ananta Bappeda,” jelasnya usai agenda.

“Ada sekitar 10 OPD yang menangani itu. Jadi bukan ‘dosa’ Dinsos saja. OPD lain, ada Perkim, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM ya, lalu dinas lain sebagainya,” tambahnya.

Puji mencatat data kemiskinan di Kota Samarinda. Berdasarkan Kementerian Sosial dan Kementerian PMK. Yang terbagi menjadi 3 desil. Kategori sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.

Sementara miskin ekstrem di Kota Samarinda berjumlah 1.232 KK. Semula, stiker penandaan miskin di Samarinda dikeluarkan sebanyak 1.329 KK. Lalu berkurang.

“Nah, ternyata ada penolakan dari beberapa warga (yang akan ditempel stiker miskin) sehingga tinggal 1.232 KK. Dan 6000 jiwa.”

Stimulan Bantuan

Puji bilang, Pemkot Samarinda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari bantuan siswa, subsidi BPJS, pemberian sembako, dan subsidi air di sepanjang 2023.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menunggu langkah pemkot yang dianggarkan di tahun 2024 ini. Pemberian bantuan Rp300 ribu selama 10 bulan untuk 1.329 KK.

“Nah nanti akan diluncurkan atau awal peluncurannya itu bulan Mei yang berakhir di bulan November mudah-mudahan ini berlangsung ya,” harap Puji.

Puji bilang, untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Perlu tanggung jawab banyak pihak.

Agar masalah miskin ekstrem segera tuntas di Kota Samarinda. Puji menekankan pada tiga hal yang bisa dikerjakan oleh pemkot.

Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan kantung-kantung kemiskinan.

“Tapi masyarakat juga enggak boleh terlena dengan bantuan pemerintah. Jadi mindsetnya harus diubah,” pungkasnya. (ens/fth)