Transformasi Digital, Pemerintah Fokus pada Perubahan Budaya dan Layanan Publik

Transformasi digital pemerintahan tidak hanya soal aplikasi canggih, tetapi juga perubahan budaya, regulasi, dan kelembagaan agar pelayanan publik lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, saat melakukan Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Provinsi Kaltim di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Kamis (28/8/2025).

Menurut Averrouce, transformasi digital tidak hanya berpusat pada pengembangan aplikasi canggih. Lebih dari itu, fokus utamanya adalah perubahan budaya, perbaikan regulasi, serta penataan kelembagaan.

“Presiden telah menetapkan lima program prioritas untuk menjawab kebutuhan dasar rakyat, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat (PR),” jelasnya.

Untuk mendukung program tersebut, pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor disebut menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi layanan prioritas. Tujuannya, meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat proses birokrasi, sehingga pelayanan semakin mudah diakses masyarakat.

Meski demikian, Averrouce mengakui tantangan kerap muncul, terutama masalah teknis pada aplikasi. Namun, ia menegaskan digitalisasi tetap merupakan keharusan dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Ke depan, transformasi digital harus mendorong terciptanya pemerintahan digital yang responsif dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, paradigma birokrasi akan bergeser dari yang kaku menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata.

Dalam kegiatan ini turut hadir Sandimen Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Agus Eko Santoso, beserta jajaran. (Prb/ty/portalkaltim/sty)