Wagub Kaltim Bicara Percepatan IKN, Pergantian Sementara Sekwan, dan Pembangunan Jembatan Busui

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi tiga isu penting sekaligus: percepatan pemindahan Ibu Kota Negara, pergantian sementara Sekretaris DPRD, dan penggunaan anggaran negara untuk pembangunan ulang Jembatan Busui di Paser.

Menanggapi usulan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan kantor pusat badan usaha milik negara (BUMN), Seno Aji menegaskan pendirian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Menurut kami, sebaiknya IKN digunakan oleh presiden dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan informasi terbaru mengenai percepatan pemindahan ibu kota negara.

“Saya mendapat informasi dari Jakarta bahwa bersama Pak Prabowo, pemindahan akan dipercepat. Sehingga, pada tanggal 2 Agustus 2028, beliau (Presiden) sudah bisa pindah ke sini. Saya pikir ini lebih bagus, pemerintah pusat sudah ada di situ,” jelas Seno Aji.

Pergantian Sementara Sekretaris Dewan

Terkait isu pergantian sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji membenarkan hal tersebut.

“Ya, sementara memang begitu karena beliau sedang cuti. Beliau mengajukan cuti satu bulan kalau tidak salah. Untuk sementara ini, tugasnya digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Suriansyah,” paparnya.

Wakil Gubernur menanggapi tudingan bahwa Sekwan sebelumnya tidak berkoordinasi dengan Gubernur terkait suatu rapat paripurna.

“Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Itu hal yang biasa dalam komunikasi, tetapi kita akan coba perbaiki komunikasi ke depan,” katanya, menegaskan bahwa tidak ada masalah berarti.

Pembangunan Ulang Jembatan Busui Pakai APBN

Mengenai pembangunan ulang Jembatan Busui di Paser yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 19 miliar, padahal disebutkan perusahaan terkait enggan mengganti rugi, Seno Aji memberikan penjelasan. Ia mengingatkan adanya komitmen dari pemerintah pusat.

“Kemarin, janji Pak Wakil Presiden saat beliau hadir di sana adalah mengganti biaya kerusakan, bukan membangun kembali jembatan itu dengan APBN. Pembangunan ulang dengan APBN itu memang dijanjikan,” jelasnya.

Wakil Gubernur menyatakan bahwa penerapan APBN untuk proyek tersebut sudah berjalan.

“Saya pikir itu wajar dan kita bersyukur ada APBN yang turun ke Kaltim,” pungkas Seno Aji. (chanz/sty)