Walhi Sebut Pemindahan IKN Tambah Beban Lingkungan Kaltim

Pada momen peringatan Hari Bumi 2022, Kaltim disebut sudah kotor dan penuh polutan. Sebagaimana disampaikan Direktur ED Walhi Kaltim Yohana Tiko.

“Kaltim adalah bumi yang sudah kotor dan penuh polutan. Sebanyak 73% dari total luas kawasannya telah dibebani oleh perizinan ekstraktif,” katanya dalam keterangan pers.

Yohana menguraikan, konflik lahan kerap terjadi di Kaltim. Meliputi penggusuran lahan adat di Desa Long Bentuq, penggusuran lahan pertanian warga di tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, konflik lahan antara masyarakat dengan Perusahaan HTI di Desa Lebak Cilong, kemudian sengketa lahan adat Suku Dayak di Desa Jembayan dengan pertambangan batubara.

“Serta 52 konflik tanah lainnya, dapat menjadi bukti bahwa betapa tidak beresnya kinerja Pemerintah atas tata kelola sumber daya alam di Kaltim,” bebernya.

Hal ini menurut Yohana diperparah dengan beban baru pada lingkungan hidup dan masyarakat Kaltim melalui pembangunan Ibu Kota Baru (IKN). Padahal kondisi ekologis belum pulih.

Masih menurut Yohana, paradigma pembangunan di Indonesia selalu menempatkan garis-garis pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam yang adil dan lestari hanya sampai pada tataran pemuas hasrat konsumsi ekonomi kotor kapitalistik dan kepentingan ego sektoral saja. Di dalam paradigma pembangunan investasi yang kejam seperti ini, hak-hak masyarakat, aspek sosial dan tata kelola dalam mengelolah sumber daya alam akan diabaikan dan ditindas dengan cara-cara yang kasar dan keji.

Sementara itu Buyung Marajo selaku Koordinator Pokja 30 Samarinda mengingatkan bahwa penerbitan kebijakan yang tidak diawali dengan prinsip keadilan hanya akan menjadi sumber konflik. Kata dia, sejak awal penetapan pemindahan IKN ke Kaltim sudah mengabaikan suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal.

“Terlebih suara masyarakat asli yang nantinya wilayah mereka akan dibongkar untuk pembangunan Ibu Kota,” tutur Buyung. (redaksi)