Wujudkan Kesetaraan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo Sosialisasikan Perda Hak Disabilitas

DALAM mewujudukan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menggelar Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang digelar di Kota Balikpapan pada, Minggu (23/5/2021).

Dalam penyampaiannya, Sigit mengungkapkan Perda yang ditujukan mewujudkan kesetaraan bagi disabilitas itu dibentuk atas insiatif DPRD Kaltim. Dengan mengatur hak layak hidup, sosial, ekonomi dan politik sagai perlindungan dan pemenuhan masyarakat yang menyandang disabilitas.

“Untuk itu, jangan ada lagi diskriminasi dan stigma negatif ke penyandang distabilitas karena mereka punya hak yang sama seperti warga yang lain,” ungkap Sigit.

Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya, Ketua Lembaga Mira Iswara Kaltim Gigih Widya Wirawan dan Pengurus Masyarakat Pemerhati Kesehatan Kaltim Fahrizal Helmi Hasibuan. Diikuti antusias oleh masyarakat Balikpapan yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan pula pentingnya pemenuhan sarana dan pra sarana bagi penyandang disabilitas sebagai upaya terpadu yang berkesinambungan. Hal itu diwujudkan sebagai implementasi dari Perda Hak Disabilitas yang telah disahkan.

Ia berharap ke depannya dengan hadirnya regulasi ini para penyandang disabilitas dapat terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih dari itu, Sigit yang juga merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional Kaltim juga mendorong agar proses pembagunan di Kota Balikpapan serta Kaltim agar dapat melibatkan warga distabilitas dalam setiap pembahasannya. Seperti yang telah dilakukan oleh kota-kota besar lain di tanah air. Bagaimana seluruh fasilitas publiknya ramah terhadap kaum disabilitas.

“Bahkanlebih dari itu, misalnya sebagai contoh Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkatan Kelurahan sampai Provinsi agar penyandang disabilitas diberi porsi untuk mengusulkan program pembagunan dalam APBD,” pintanya.

(Redaksi KF)