78 Tahun Merdeka, Istana Bergoyang Rakyat Terpinggirkan

Di balik euforia Hari Kemerdekaan ke-78 di Istana Negara. Republik ini masih memiliki banyak PR. Pemindahan IKN, adalah satu di antaranya.

Sebuah Opini dari Aulia Furqon ( Sekjen KAMMI Kaltimtara)

Momentum kemerdekaan yang selalu dirayakan negeri ini di bulan Agustus. Bagi kami bukanlah hanya untuk hura-hura atau sekadar perayaan upacara. Melainkan bentuk kecintaan yang setiap tahunnya memberikan kami harap agar negeri ini menjadi negeri yang lebih baik dan bermartabat.

Namun kita saksikan bersama, di saat masyarakat tengah berjuang bangkit dari fase transisi pandemi, yang beberapa tahun lalu menghantui. Pimpinan negeri ini justru lebih memilih menari dan berjoget dalam momentum Upacara Kemerdekaan.

Dalam tariannya, rakyat diberi kado istimewa  dengan luasnya teror pemangsaan ruang hidup hampir di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di tanah kami Kalimantan Timur.

Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur memberikan ruang besar bagi investor. Untuk memudahkan investasi agar memuluskan megaproyek pemindahan Ibu kota baru yang masih  berkarakter ekstraktif dan pemangsa ini.

Tujuh puluh delapan tahun usia negeri ini. Namun untuk membangun Ibu Kota Negara Baru masih belum bisa mandiri dengan anggaranya sendiri.

Semenjak ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menyatakan 80 persen pembiayaan IKN akan dibawa oleh Investor dan 20 Persen bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi sampai tulisan ini diterbitkan belum ada realisasi dari investor di IKN yang membuat pemerintah terus memperbesar anggaran melalui APBN.

Presiden yang dalam momentum Upacara Kemerdekaan bergoyang menikmati lantunan musik. Tengah payah mencari investor untuk IKN. Alhasil untuk menarik minat para investor dikeluarkan kebijakan insentif perizinan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di ibu Kota Nusantara, keistimewaan bagi HGU (hak guna usaha) untuk mengelola lahan hingga 95 tahun yang sebelumnya maksimal 35 tahun lamanya, ditambah dengan penawaran fasilitas lain seperti tax holiday, super tax deduction, pembebasan bea masuk hingga PPN impor.

Kebijakan tersebut sungguh tidak mencerminkan bangsa yang sedang berkembang menuju maju di usia 78 tahunya. Terlebih dengan wacana IKN yang Green City, dengan gambaran Ibu kota yang rendah karbon dan berkelanjutan. Ternyata sejauh ini realisasinya belum dijalankan dengan maksimal.

IKN masih menggunakan proses ekstraksi dari penggalian material dan energi dari lokasi tambangnya. Pengangkutan melewati jalan darat sampai ke wilayah konsumsinya, baik di dalam pulau maupun pulau lainnya.

Hal ini menjadikan penduduk di wilayah dan pulau lain “mensubsidi” dan “dikorbankan” untuk memenuhi bahan baku dan infrastruktur megaproyek ini. Untuk meletakkan bingkai yurisdiksi penderitaan dan kehilangan yang lebih besar.

Melihat kondisi tersebut KAMMI Kaltimtara mendesak Investor, negara-negara, dan lembaga keuangan harus menyelamatkan reputasinya. Pada proyek yang dimulai dengan tidak transparan dan melanggar hak-hak masyarakat ini. Dengan mengevaluasi keterlibatan dan mendorong kejelasan pembangunan IKN agar tidak merugikan masyarakat sekitar.

Maka dari itu KAMMI Kaltimtara mendorong dalam momentum 78 tahun Indonesia merdeka. Mampu menjadi puncak komitmen dan semangat pemuda Kaltim untuk mengaungkan perubahan di daerah ini. Pemuda-pemuda daerah harus aktif dilibatkan dalam pembagunan daerah. Agar tidak lagi terjadi kesenjagan dan ketidak sesuaian dalam pembangunan. Dan hal yang terpenting adalah tidak takut untuk bersuara demi perbaikan daerah.

Mari kita bersatu melawan penjahat lingkugan, bersatu melawan oligarki, bersatu membaiki moral anak bangsa. Panjang umur perjuangan, abadilah perlawanan! (dra)