Belum Ada Kepastian, Isran Kekeh Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer Sampai Ngadu ke Presiden

Gubernur Kaltim Isran Noor kekeh pada sikapnya. Bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan pemerintah. Jangan sampai dihapus. Sampai Isran ngadu ke Presiden Jokowi, minta kepastian untuk membatalkan rencana kebijakan itu.

Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Isran Noor menjadi sorotan. Karena sebagai Ketua APPSI ia bersuara lantang. Menyerukan beragam persoalan yang dihadapi pemerintah provinsi. Untuk didengarkan oleh pemerintah pusat.

Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), keseimbangan keunagan pusat dengan daerah, hingga soal rencana penghapusan tenaga honorer.

Acara yang dihadari Presiden Joko Widodo itu pun dimanfaatkan Isran. Untuk menyampaikan aspirasi 35 provinsi tanah air. Khususnya soal nasib 2,5 juta tenaga honorer oleh Kementerian PAN RB. Di mana hingga saat ini masih belum ada soal kepastian kebijakannya. Dari rencana semula yang menghapus, menjadikannya tenaga PPPK.

Namun jadi persoalan tidak semua formasi bisa diterima oleh PPPK. Masih banyak formasi lain yang kosong untuk diisi. Disinilah kebutuhan untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Saat datang ke Kaltim, Isran langsung menanyakannya kepada Jokowi. Setelah beberapa pekan sebelumnya ia bergerilya ke pusat, termasuk ke Menteri PAN RB, Azwar Anas. Namun belum ada kesejalasan. Hingga momentum Jokowi mau datang ke Kaltim, ia sampaikan.

“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” kata Gubernur Isran Noor dalam beberapa kali kesempatan.

Bagi Isran, tenaga honor penyelamat roda pemeritahan. Masih banyak saat ini, ada yang administrasi pemerintahan, guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman.

“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,”  keluhnya.

Isu tentang tenaga honorer ini menjadi satu dari tujuh arahan Presiden Joko Widodo di pembukaan Rakernas APPSI tahun ini.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi sendiri. Ia langsung mempertanyakannya ke Menpan RB Azwar Anas.

“Kemarin Ketua Umum APPSI (Gubernur Isran Noor) menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Betul Pak, di beberapa provinsi dan kabupaten kota masih banyak,” ungkap Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan pada pembukaan Rakernas APPSI 2023 di Balikpapan, 23 Februari 2023.

“Saya langsung telpon Menteri PANRB, kalau urusan itu masih digodok. Tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik karena di provinsi masih ada ribuan. Di kabupaten kota masih ratusan,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden juga mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi wali kota Solo. “Saat saya wali kota, sebetulnya 100 persen sudah distop (penerimaan tenaga honor). Tapi sekarang sudah muncul ribuan lagi,” aku Presiden Joko Widodo.

“Sekarang sedang dirumuskan jalan tengahnya. Tolong nanti kalau sudah diputuskan bisa kita terapkan bersama,” tutup Presiden. (am)