Pesan Sekda ke ASN Jelang Pemilu: Boleh Pilih, tapi Tidak Kampanye Aktif

Menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024, ASN dikhawatirkan ikut aktif berpolitik. Sekda Kaltim Sri Wahyuni pun mewanti-wanti. ASN Kaltim harus netral dan tidak berpolitik aktif.

Jamak diketahui, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berpolitik. Karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menyadari persepsi publik tersebut.

Namun ia menegaskan, jika ASN Kaltim itu harus bekerja secara profesional. Terkait Pemilu, mereka diminta dapat memberikan pelayanan, tanpa membedakan kepentingan dari siapapun.

ASN, kata dia, memang memiliki hak pilih. Sama seperti masyarakat sipil. Namun sebagai penyelenggara negara, ASN tidak boleh berpolitik aktif.

“Jadi (ASN) bisa menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih, tapi harus bersikap netral,” jelasnya, usai melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kota Balikpapan, Jumat 17 Maret 2023 lalu.

Menurut Sekda, netralitas ASN itu wajib hukumnya. Karena profesional tanpa netralitas, itu sesuatu yang tidak akan berjalan secara optimal.

Lalu, jika ada ASN yang tidak netral, sanksi apa yang akan dijatuhkan?

“Kita akan lihat sesuai dengan regulasinya, sudah ada ketentuan yang diatur, sanksi bagi ASN yang tidak melaksanakan netralitas,”

Sebagai ASN juga, Sekda memahami posisi dilema rekan-rekan ASN. Dimana ASN tidak boleh ikut aktif di dalam kegiatan kampanye, dilain sisi ASN juga akan memilih. Karena ASN juga memiliki hak pilih. Secara otomatis ada rasa keinginan mencari tahu figur-figur yang akan dipilihnya tersebut.

“Jadi mencari tahu (figur) itu, tidak ikut aktif (dalam berkampanye),”

“Kita lihat apakah nanti ada pengaturan regulasinya yang terbaru, bahwa tidak ikut kampanye. (Sejauh ini) catatannya itu tidak ikut secara aktif di dalam kegiatan langsung untuk berpolitik,” tegas Sekda yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim ini. (am)