Gencarkan Vaksinasi Anak Sekolah, Wali Kota Beri Sinyal Segera Buka PTM

Setelah beberapa waktu lalu dilakukan vaksinasi massal Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di SMPN 22 Samarinda, kali ini giliran siswa SMPN 1 Samarinda dengan dosis sebanyak 1.037 siswa usia 12 tahun ke atas.

“Tidak ada satupun bangsa ataupun negara bahkan pihak manapun yang mengetahui Covid-19 akan berakhir. Kita tidak bisa terus menerus mengandalikan pembatasan sebagai solusi, dan sekarang kegiatan belajar mengajar tatap muka hampir dua tahun tidak terlaksana. Apalagi orang tua di Samarinda sudah jenuh karena anak-anaknya sekolah daring,” ucap Andi Harun dalam sambutannya di Auditorium SMPN 1 Samarinda, Jalan H Anang Hasyim, Kamis (9/9/2021) pagi.

Dikatakannya, masih banyak anak-anak yang di tengah belajar daring karena tanpa pengawasan orang tuanya, lebih banyak bermain handphone dan lainnya. “Kepada para orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, juga anak-anakku sekalian, saya umumkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda segera membuka PTM (Pembelajaran Tatap Muka, Red),” ungkap Andi Harun.

Karena lanjut dia, Covid-19 tidak bisa diperkirakan kapan akan berakhir, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa jadi andalan sebagai satu-satunya instrument agtau alat agar masyarakat terhindar dari Covid-19.

“Begitu pula pedagang tidak bisa berjualan bebas. Pusat perbelanjaan ditutup, kafe, rumah makan, restoran dibatasi. Jika terus menerus seperti ini, bisa merontokkan perekonomian. Makanya kami membuat kebijakan pembatasan masih dilakukan dengan pendekatan masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat agar menyiapkan diri berdampingan dengan Covid-19 dengan melakukan tiga hal terkait protokol kesehatan.

“Biasakanlah protokol kesehatan 3M. Kalau warga Samarinda terbiasa memakai masker, menjaga jarak dan tahu bahwa berkerumun dibatasi. Artinya warga Samarinda sudah siap. Minimal pakai masker,” tandasnya.

Namun lanjutnya, untuk PTM diperuntukkan bagi guru yang sudah vaksin saja yang boleh turun ke sekolah. “Syarat lainnya, maksimum kelas 50 persen dan ada surat penyataan persetujuan orang tua. Kita ingin ada tanggung jawab bersama,” tegas Wali Kota. (hms/Redaksi KF)