DPRD Kaltim Serahkan 586 Pokir atas Usulan Masyarakat, Gubernur Isran: I Love It!

Seluruh Wakil Rakyat provinsi DPRD Kaltim menyerahkan 586 pokir untuk program tahun 2024 kepada pemprov. Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku sangat menyukainya, “I love it!“.

Senin 17 April 2023 kemarin, Pemerintah provinsi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024. Mengangkat tema “Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Tujuan dari Musrenbang ini sebagai rembuk bersama menyusun program tahun depan. Tak hanya pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten kota.

Selain itu, diterima juga usulan dari masyarakat melalui para wakilnya, di Karang Paci DPRD Kaltim. DPRD Kaltim menyerahkan 586 pokok-pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah.

Penyerahan usulan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo. Yang diterima langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Seno Aji bilang, pokir ini merupakan aspirasi dari seluruh anggota DPRD. Yang telah menjaring aspirasi masyarakat sesuai dapilnya, melalui mekanisme reses dan proposal yang diterima. Dengan harapan dapat menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2024.

“Sejak 21 maret – 10 april 2023 diperoleh 2000 lebih usulan yang masuk pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 498 usulan telah divalidasi, dan 245 usulan diantaranya bersifat hibah dari masyarakat,” jelasnya.

Gubernur Isran merespon positif hal ini. Bagi Isran pokir ini adalah sebuah mekanisme dalam program pembangunan sesuai aspirasi dari masyarakat.

“Ada 500 usulan. Usulan sudah diterima oleh Gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Kaltim,” katanya.

Yang terpenting, Musrenbang ini sejalan dengan program pemerintah baik provinsi, hingga nasional sebagaimana amanat UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Singgung Soal Jalan Rusak!

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini berharap kepada semua stakeholder maupun masyarakat terkait persoalan pembangunan-pembangunan di Kaltim, diusahakan agar jangan bisa protes saja, tapi harus ada solusi.

“Contoh, kan ada beberapa jalan di Kaltim yang statusnya kita ubah, dengan menyerahkan ke pusat. Termasuk di Paser, Kutai Karatanegara dan Kutai Barat.”

“Seperti jalan rusak yang disampaikan pimpinan DPRD tadi yang ke arah tengah, itu adalah jalan poros yang dibiayai oleh negara, bukan jalan kita.”

“Jadi kalau ada apa-apa itu urusan nasional itu, bukan urusan provinsi. Jadi kita bisa berkilah, kita laporan saja. Seperti jalan dari Blusuh sampai ke Ujoh Bilang sampai ke Long Apari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Jadi kita harus juga punya strategi untuk urusan seperti itu,” ungkap Gubernur Isran.

Pada kesempatan ini, Gubernur Isran Noor didampingi perwakilan Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Bappeda Yusliando, menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Balikpapan (terbaik 1), Samarinda (terbaik 2) dan Bontang (terbaik 3) untuk kategori Kota. Sedangkan kategori kabupaten, terbaik 1, 2 dan 3 diraih oleh Berau, Kutai Kartanegara dan Paser. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM