DPRD Minta Pemkot Samarinda Sederhanakan Administrasi Probebaya

Realisasi program Probebaya, rata-rata belum mencapai 50%. Diketahui, masih terkendala di sistem administrasi yang rumit. DPRD minta Pemkot untuk menyederhanakannya.

Program Rp100-300 juta per RT alias Probebaya sudah berjalan konsisten sejak 2021 silam. Termasuk pada tahun 2023 ini.

Namun, untuk tahun ini, memasuki pertengahan tahun, realisasinya untuk setiap daerah di Samarinda rata-rata belum mencapai 50%.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Juli lalu. Diketahui Program Probebaya masih terkendala di sistem administrasi yang panjang dan rumit. Memang harus berhati-hati, sebab yang dikelola adalah uang negara.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra minta Pemkot Samarinda untuk menyederhanakan sistem administrasi itu.

“Iya jadi memang program probebaya ini agak sedikit dilematis ya. Di sisi lain ini kan program diserahkan kepada setiap Rt untuk mengelola,” jelas Samri pada Jumat, 4 Agustus 2023.

“Tapi di sisi lain ada administrasi yang mereka harus lewati, yang sistem administrasinya itu sudah hampir sama seperti proyek untuk pertanggungjawabannya,” lanjut Samri.

Sementara di lapangan, menurut Samri. SDM masing-masing RT itu masih minim. Ditambah banyak masyarakat yang awam dengan peradministrasian. Belum lagi tingkat pendidikan ketua RT yang bervariasi.

Samri khawatir kalau dengan adanya administrasi yang rumit ini, justru membuat program menjadi tidak berjalan. Sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

“Saya kira Pemkot perlu mengevaluasi memberikan sistem yang tidak rumit. Agar warga dalam menjalankan tugas tidak terbayang masalah hukum,” kata Samri.

Menurutnya besar kemungkinan untuk para ketua RT ini bisa terjebak pada sistem yang tidak mereka kuasai. Apalagi jika ada kesalahan kecil pada administrasi.

Minimnya pengetahuan masyarakat, ditambah dengan rumitnya administrasi. Padahal, kata Samri uangnya tak seberapa. Namun jika salah sedikit, urusannya panjang.

“Padahal mereka sudah menjalankan sesuai aturan, anggaran sudah tepat sasaran. Tapi Pertanggungjawabannya yang rumit, bisa kena hukuman kayak orang nilep uang milyaran,” imbuhnya.

Selain menyederhanakan sistem administrasi. Samri punya jalan lain jika masih ingin menggunakan sistem administrasi yang ada. Yakni menyediakan konsultan tiap RT untuk mendampingi dalam mengelola Program Probebaya.

Jadi tidak dilepas begitu saja. Dan menurut Samri, idealnya satu RT satu konsultan. Sebab dananya dikelola per RT.

“Tapi kalau keuangan kita tidak mampu, bisa satu kelurahan satu konsultan,” tandasnya. (*/ens/am)