KPK Ajak Anggota DPRD Samarinda Main Game Politrik untuk Cegah Praktik Suap

KPK mengajak anggota DPRD Samarinda bermain gim Politrik. Yang di dalamnya mengajarkan bagaimana menjadi wakil rakyat yang cerdas dan berintegritas. Serta sebagai ‘panduan’ mengendalikan praktik suap alias gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa tahun 2023, menuju tahun politik 2024. Merupakan tahun yang rawan akan korupsi. Sebab, banyak partai politik yang mencari dana untuk maju dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

KPK kemudian rajin datang ke berbagai lembaga untuk melakukan kampanye pencegahan korupsi. Termasuk ke DPRD. 

Kali ini, lembaga anti rasuah itu menyasar anggota DPRD Kota Samarinda, dengan membawa tema pengendalian gratifikasi.

Gatifikasi sendiri merupakan langkah kecil yang termasuk dalam tindak korupsi. Gratifikasi dapat diartikan sebagai upaya mempermudah sesuatu oleh suatu pejabat dibarengi dengan pemberian hadiah kepadanya. Politik kepentingan di dalamnya itu sudah termasuk tindak korupsi.

Sosialisasi itu dilakukan pada Rabu, 16 Agustus 2023 bertempat di Gedung DPRD Kota Samarinda. Dilakukan oleh tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UGP) yang merupakan perpanjangan tangan dari KPK untuk melakukan edukasi dan kampanye.

Auditor Muda di Inspektorat Samarinda, Siti Noor Aini menyebut ini merupakan penyuluhan anti korupsi yang terverifikasi KPK. Mengajak DPRD Kota Samarinda untuk ikut mengendalikan gratiikasi dengan berbagai sesi.

Terdapat berbagai materi yang disampaikan, di antaranya apa itu gratifikasi, apa saja jenis gratifikasi yang harus ditolak, dan bagaimana cara menghadapinya. Juga bagaimana upaya pengendaliannya.

“Selain itu kami juga memberikan materi terkait strategi pemberantasan korupsi, di mana berdasarkan trisula pemberantasan korupsi ada 3 strategi yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” jelas Siti.

Dia turut menyebut kalau DPRD Samarinda cukup tanggap merespons KPK RI dengan tangan terbuka. Mulai dari perencanaan sosialisasi, hingga saat sosialisasi pun. Mereka juga sempat melakukan permainan interaktif di dalam suatu sesi yang disebut Politrik.

Satu gim yang disiapkan KPK sebagai media pembelajaran antikorupsi. Bentuknya berupa boardgame (permainan papan) yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang politik berintegritas. Alat bermainnya menggunakan kartu dan dadu.

“Politrik, itu artinya politik, cerdas, dan berintegritas, jadi harapannya bisa sesuai dengan itu,” tambah Siti.

Tak hanya menyasar para pejabat, Siti menyebut akan terjun juga sosialisasi ke masyarakat. Agar mereka menjadi pemilih yang juga berintegritas.

DPRD Respons Baik KPK

Terpisah, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono merasa senang dengan kedatangan KPK. Dan berharap pihaknya bisa membantu dalam pengendalian gratifikasi.

“Kita kan diberi masukan oleh KPK tadi apa apa yang tidak boleh dilakukan, kita sebagai penyelenggara negara. Ya kalau di DPR kan pemberian, dalam hal apa dulu. Yang jelas bicara ke anggaran, kalau kita anggarkan bagaimana ya kita tidak boleh melakukan transaksi dan sebagainya,” jelasnya usai agenda.

Kata Sugiyono, pertemuan dengan KPK tadi menjadi pencerahan bagi para anggota dewan untuk lebih berhati-hati lagi dalam hal yang tidak diperbolehkan.

“Ya mudah-mudahan jadi pedoman untuk semua,” tandasnya. (*/ens/fth)