Kementerian PUPR dan PUPR Samarinda Belum Satu Frekuensi soal Terowongan Samarinda

Dinas PUPR Samarinda masih terus mencocokkan administrasi dan dasar hukum pembangunan Terowongan Gunung Manggah. Karena ada perbedaan versi antara aturan di Pusat dengan yang dipakai pemkot. Meski begitu, pengerjaan fisik tetap dilanjutkan.

Sejak peletakkan batu pertama pada 20 Januari lalu. Pembangunan fisik Terowongan Gunung Manggah sampai 15 Oktober 2023. Progresnya baru mencapai 6,4 persen. Hal ini disebabkan pembuatan material kontruksi terowongan dilakukan di luar pulau. Meski begitu, Dinas PUPR optimis proyek tersebut akan rampung tepat waktu.

Sambil mengerjakan pembangunan fisik, Dinas PUPR Samarinda selaku OPD teknis terus melakukan koordinasi dengan Komisi Kemananan Jembatan dan Terowongan Jalan (KJTJ), Kementerian PUPR.

Koordinasi ini dilakukan karena antara pemkot dan kementerian belum 1 frekuensi soal teknis pembangunan, administrasi, dan landasan hukumnya. Sehingga kata Kadis PUPR Desy Damayanti, mereka perlu menyamakan persepsi pembangunan.

“Secara teknis sebetulnya tadi membahas, terutama mereka (Kementrian PUPR) mengalisa secara teknis dan administrasi.”

“Karena (proyek) ini dilakukan oleh pemkot, jadi mereka mencocokkan terhadap aturan-aturan yang kami gunakan dengan aturan yang mereka (Kementrian PUPR) punya,” jelas Desy Rabu, 1 November 2023.

Kata Desy, aturan itu berkaitan dengan dasar pembangunan yang dijadikan acuan oleh Pemkot Samarinda. Untuk menjalankan proses pembangunan terowongan.

Samakan Persepsi Desain Proyek

Karena saat awal mula mendesain suatu proyek, bisa berbeda dasar dan standar karena berbeda sudut pandang. Sehingga pertemuan kali ini fokus pada menyamakan persepsi agar pembangunan bisa terus berjalan lancar.

“Ada dokumen sebelumnya yang harus disamakan. Kementerian PUPR akan menganalisa lagi dari awal.”

Kemudian ditemukan bahwa ada analisa atau penilaian terhadap desain yang harus dimasukkan lagi. Sehingga desain terbagi menjadi dua. Desain awal, dan desain perbaikan hasil evaluasi dari analisa atau penilaian terhadap kondisi existing.

“Mereka minta ada bentuk administrasi yang menyatakan analisa mana sih yang dipakai, analisa awal atau setelah evaluasi,” tambah perempuan berkacamata itu.

“Jadi kami harus membuat surat pernyataan bahwa penggunaan desain yang sekarang sudah melalui evaluasi terhadap kondisi existing. Itu yang mereka perlukan,” imbuhnya lagi.

Desy mengaku contoh pembangunan yang dijadikan acuan dalam pembuatan terowongan di Samarinda ini. Berkiblat pada terowongan yang ada di Bandung.

Bakal Ada Beberapa Pertemuan

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus mengaku ini merupakan pertemuan pertama dan akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama Kementerian PUPR.

“Dalam rangka persetujuan pembangunan tunnel (terowongan). Tapi sebetulnya ya kita sambil berjalan, kita tetap sebetulnya berproses. Biasanya persetujuan itu tidak begitu diusulkan, langsung diberi.”

“Contohnya waktu mengurus Jembatan Ahmad Amins. Nah itu ada beberapa kali, ada 8 kali baru kita bisa mendapat persetujuan kelayakan dari jembatan tersebut. Begitu juga dengan tunnel ini,” jelas eks Kadis PUPR itu.

Kata Hero, perizinan yang dibahas yakni dari segi kelayakan kontruksinya,  kemudian pengecekan kondisi secara menyeluruh. Barulah pihak Kementerian PUPR bisa mengeluarkan surat rekomendasi.

“Ini baru pertemuan pertama kali. Walaupun sebenarnya kita sudah ada pendekatan non-formal dulu,  ke sana (Kemetrian PUPR) terkait apa apa yang diperlukan,” tambah Hero.

Dia mengatakan itu bilang kalau pada tahap awal ini masih ada perlu melengkapi beberapa persyaratan. Seperti perhitungan perencanaan, standar apa yang digunakan, kemudian disamakan persepsinya dengan pihak kementerian.

“Baru selanjutnya. Walaupun perencanaan nya sudah ada. Itu nanti yang akan disinkronkan kembali. Sebetulnya tadi memeriksa kembali saja,” kata Hero.

Hal ini dilakukan karena pembangunan terowongan yang diinisiasi oleh pemerintah kota merupakan hal yang baru. Karena biasanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (ens/dra)