Dari Diskusi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Samarinda: Putusan MK, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Cawe-Cawe Politik Dinasti

Putusan MK yang meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dianggap sebagai upaya meloloskan politik dinasti. Mahasiswa dan warga sipil Samarinda pun ikut breaksi menyikapinya.

Gerakan Mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda ikut berang. Menyikapi isu nasional terkait kuatnya aroma penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan kencangnya hembusan politik dinasti yang dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di mana MK yang mengadili gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan meloloskan putra mahkota, anak pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendorong Prabowo Subianto sebagai Capresnya.

Ketua MK, Anwar Usman yang memutus persoalan ini adalah adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran.

Atas putusan ini, terbaru Ketua MK Anwar Usman pun disanksi oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK). Dengan mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, karena telah terbukti melanggar kode etik dalam memutus perkara tersebut.

Dengan kontroversinya isu ini, beberapa eksponen gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Samarinda, Kalimantan Timur, merespon isu ini dengan melakukan diskusi publik dengan topik, “Putusan MK dan Cawe-Cawe Politik Dinasti”.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Diskusi Sambaliung Corner Unmul, BEM KM Unmul, Lingkar Ganja Nusantara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Anak Samarinda, dan Aksi Kamisan Kaltim, dan dilaksanakan pada hari Senin, 6 November 2023, di Kedai Garasi, Jl. Delima Blok E1, Samarinda.

Hadir sebagai narasumber adalah Dr. Herdiansyah Hamzah (Dosen Fak. Hukum Unmul), Alfonsius Limba (GMNI Samarinda), M. Maulana (BEM FISIP Unmul), dan Fajrul Karnavian (BEM Fak. Hukum Unmul).

Diksusi ini dimoderatori oleh Nur Azizah Yahya (BEM KM Unmul). Semakin malam diskusi makin menghangat dan peserta yang hadir pun semakin banyak. Ada sekitar 60-an peserta hadir dalam diskusi ini dari berbagai kampus di Samarinda. 

Herdiansyah Hamzah yang karib disapa Castro dalam presentasinya dengan mengutip Ashikur Rahman, menyampaikan bahwa ada semacam ambiguitas di dalam politik dinasti.

“Bahwa politik dinasti dibangun dari insentif pembangunan reputasi. Bahwa selama menjabat, anggota dinasti politik akan berusaha untuk tidak melakukan kegiatan korupsi karena mereka ingin menciptakan reputasi yang positif bagi keluarga mereka,” jelasnya, dalam rilis yang diterima media ini, Rabu 8 November 2023.

Namun, di sisi lain, dinasti politik juga sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai insentif menimbun kekayaan.

Dinasti politik cenderung rakus dalam mengakumulasi modal politik dan terutama finansial yang berdampak kepada kekuasaan yang korup. Kendati pun reputasi coba dibangun sebaik mungkin, namun watak sejatinya yang korup sulit untuk disembunyikan.

“Dan ini bisa kita saksikan pada dinasti politik Jokowi, yang terus mengakumulasi kekuasaan politik dan ekonomi untuk memperkuat dinastiny,” tegasnya.

Narasumber yang lainnya juga mewanti-wanti bahwa rezim hari ini sudah semakin mendekati rezim Orde Baru yang anti kritik dan represif.

“Kita harus merapatkan barisan, baik mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, kaum buruh, kelompok perempuan, masyarakat adat, dan kaum pergerakan lainnya, untuk memperjuangkan demokrasi yang semakin set-back ke belakang dan nilai-nilai Reformasi yang semakin jauh panggang dari api,” tandasnya.

Di akhir diskusi, disepakati untuk melaksanakan konsolidasi lanjutan untuk memperluas gerak bersama, dengan melibatkan berbagai elemen gerakan lainnya. (*/am)