Dapat Laporan Aliran Sungai Tersumbat, Wali Kota Ajak Tiga OPD Tinjau ke Lokasi

Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun langsung bergerak cepat untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Begitu mendengarkan laporan dari jajarannya terkait Sungai Kemuning di Loa Bakung, Sungai Kunjang yang tersumbat sehingga tidak bisa berfungsi optimal, ia langsung meninjau ke lapangan, Jumat (1/4/2022) pagi.

Wali Kota mengaku sebelumnya mendapatkan laporan dari camat dan lurah setempat pada Kamis (31/3/2022) sore, setelah pada pagi harinya mereka kerja bakti bersama warga setempat di lokasi tersebut. Wali Kota lantas meminta untuk diagendakan kunjungannya ke lokasi tersebut. 

Ia didampingi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda Dr H Sugeng Chairuddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir Hero Mardanus Satyawan MT, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Marnabas SSos MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ibrohim SE MSi, serta segenap pejabat terkait lainnya hingga camat dan lurah se-Kecamatan Sungai Kunjang.

“Jadi dasar dari kunjungan lapangan ini adalah dari laporan yang saya terima dari camat dan lurah setempat. Makanya saya langsung turun ke lapangan dan memang harus saya tinjau lokasinya. Maksudnya agar saya tahu kondisinya, sehingga bisa memberikan arahan teknis secara jelas untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ungkap Wali Kota di sela-sela tinjauannya.

Dari hasil tinjauannya tersebut, orang nomor satu di Kota Samarinda ini lantas memberikan arahan terhadap tiga OPD terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini, yakni Dinas PUPR, Disdag, serta BPKAD. Ketiganya diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya masing-masing untuk menindaklanjuti permasalahan di lokasi tersebut.

Terhadap Dinas PUPR, Wali Kota meminta untuk segera melakukan normalisasi aliran air di sungai tersebut. Kemungkinan untuk perencanaan normalisasi dilakukan dalam tahun ini juga. Sementara untuk realisasi kegiatan fisik, diperkirakan sudah bisa dilaksanakan pada 2023 mendatang. 

“Selain itu, kita juga minta untuk dibuatkan pintu air di dekat Sungai Mahakam. Karena percuma kalau hanya aliran air dari sini yang lancar. Jangan sampai Sungai Mahakam pasang, dan airnya justru naik. Makanya kita perlu buatkan pintu air,” terangnya.

Sementara untuk Disdag juga kebagian tugas khusus. Terutama karena saat melintas di Jalan Kemuning tak jauh dari lokasi tersebut, mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu melihat langsung kondisi pasar tumpah. Banyak pedagang yang berjualan hingga di dekat badan jalan, sehingga dikhawatirkan mengganggu para pengguna jalan. Untuk itu sebagai solusinya, jika memungkinkan akan dibangunkan pasar. Kebetulan di belakang lokasi pasar yang dikenal dengan sebutan Pasar Kemuning itu masih ada lahan kosong milik warga. 

“Kebetulan pemilik lahannya bernama Pak Akong juga hadir di saat kegiatan peninjauan lapangan ini. Tapi kami minta Disdag untuk terlebih dahulu membuatkan analisa dan kajian. Kalau memungkinkan, tanah di bagian belakang seluas 1,5 hektare milik salah satu warga ini bisa kita beli,” ungkapnya.

Sementara BPKAD sendiri kebagian tugas untuk melakukan pemetaan di lapangan, sambil menunggu hasil rekomendasi dari Disdag terkait memungkinkan ataukah tidaknya lahan tersebut digunakan untuk pasar. Setelah itu, baru semua OPD terkait nantinya dipertemukan.

“Setelah pertemuan itu, baru kita temui pemilik lahannya. Yang jelas saat di lapangan, saya sudah minta kepada pemilik lahannya bahwa untuk pembebasan lahan itu ada standar harganya dari poemerintah, tidak bisa seperti di swasta. Ini dimaksudkan agar kita semua bisa dijauhi dari risiko hukum,” pungkas Wali Kota. (HIR/HER/KMF-SMD)