Pj Gubernur Kaltim Desak Pusat Tambah Kuota BBM

Panjangnya antrean kendaraan di SPBU di seluruh Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Ia menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Pusat untuk memberi tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

Antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di berbagai kota di Kaltim bukan saja menyulitkan warga pengguna kendaraan, tetapi juga masyarakat luas. Kondisi itu tampak di Kota Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Pemandangan yang ironis karena Kaltim adalah salah satu penyumbang utama minyak.

Pada 4 Desember lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bertemu dengan BPH Migas di Jakarta untuk mencari solusi kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang kendaraan.

“Menurut informasi dari BPH Migas, kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan di seluruh Indonesia,” ungkap Akmal Malik,  Selasa, 12 Desember 2023.

Akmal Malik menjelaskan bahwa kelangkaan BBM di Kaltim dipicu kebutuhan kuota BBM di beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai titik kritis.

Sementara kuota yang dimiliki Kaltim sudah diatur untuk beberapa bulan ke depan. Dan kebutuhan tersebut telah habis, sementara Pemerintah Pusat tidak dapat melebihi batas yang telah ditetapkan.

“Dalam situasi ini, yang dapat dilakukan adalah menjaga disiplin dalam distribusinya,” tambahnya.

Pemprov Kaltim berupaya melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM ke 10 kabupaten/kota, memastikan bahwa BBM yang disalurkan ke SPBU sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

“Kita memiliki proyek IKN di sini, sehingga Kaltim memiliki tantangan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan daerah lain,” tambahnya.

Pentingnya tambahan energi baru untuk mendukung proyek IKN Nusantara  dan peningkatan jumlah kendaraan di Kaltim membuat Akmal Malik berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan kuota BBM untuk menjawab kebutuhan energi yang semakin meningkat. (dmy/gdc/fth)