Pj Gubernur Terima Kunjungan Stafsus Presiden untuk Membahas Kemiskinan Ekstrem di Kaltim

Pj Gubernur Kaltim menerima kunjungan dari Stafus Presiden. Kunjungan kali ini dalam rangka membahas kemiskinan ekstrem dan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik secara khusus menerima kunjungan staf khusus (Stafsus) Presiden Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jum’at 12 Januari 2024.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang PDR Hotel Royal Suite Balikpapan, sekaligus berdiskusi terkait kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur.

“Provinsi Kalimantan Timur terdiri tujuh kabupaten dan tiga kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa,” sebut Akmal Malik mengawali paparannya.

Akmal menyebut bahwa jumlah penduduk Kaltim sudah hampir 4 juta jiwa atau 3,9juta jiwa lebih yang terdiri laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kaltim secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,34 persen.

Sedangkan, angka kemiskinan per Maret lalu tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022.

“Tidak dipungkiri angka kemiskinan terbanyak di desa, meski di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak tersedianya data yang akurat,” ungkapnya.

Saat ini ujar Akmal, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong kabupaten dan kota melakukan pendataan membuat data presisi by name by address.

Sementara itu, Stafsus Presiden Arif Budimanta mengemukakan tujuan kunjungan mereka ke Kaltim adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari Pj Gubernur Kaltim terkait upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

“Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjad nol persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Pencapaian target tersebut perlu didukung program yang sesuai dan tepat sasaran sesuai karekteristik dan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah.

Arif mengakui bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem cukup rendah yakni 0,1 persen pada tahun 2023.

“Kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat strategi untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah,” tutupnya. (rw)