Diskominfo Kaltim Luncurkan Platform Senada

Diskominfo Kaltim meluncurkan platform Senada yang menyatukan berbagai sumber data yang terstruktur hingga yang tidak terstruktur dari seluruh PD di Kaltim untuk mendapatkan analisa pendukung.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah meluncurkan platform Sentral Analitik Data (Senada).

Aplikasi ini merupakan upaya perwujudan Satu Data Indonesia, Satu Peta Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Platform ini menyatukan berbagai sumber data terstruktur hingga tidak terstruktur dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Kalimantan Timur, untuk dapat di analisa dengan tujuan mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai berbagai aspek.

Nantinya, hasil analisa tersebut akan digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan.

Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Paser, Mulyadi Rahman mengatakan pihaknya ingin mengetahui lebih dalam cara kerja dan penggunaan Senada tersebut, karenanya bersama tim melakukan studi tiru ke Diskominfo Kaltim dan disambut langsung Kadiskominfo di ruang kerjanya pada Selasa, 30 April 2024.

“Nantinya apakah kami harus membuat aplikasi yang seperti itu juga atau bisa sinergi dan berkolaborasi dengan Provinsi seperti apa, itu yang ingin kami ketahui dan bahas. Karena Senada kan mengumpulkan semua data untuk kebutuhan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan Platform Senada adalah dashboard analitik berbasis warehouse. Dimana dari setiap Perangkat Daerah (PD) akan mengisi data masing-masing yang diproyeksikan menjadi data tematik berbasis geospasial.

“Data tersebut, nantinya akan disajikan dan ditampilkan dalam satu dashboard yang dapat diakses oleh pimpinan eksekutif Pemprov Kaltim sebagai dasar kebijakan,” jelasnya.

Namun, Faisal mengakui bahwa pihaknya masih terus berbenah dalam penyajian data untuk bisa memenuhi keinginan pimpinan, dengan harapan Senada bisa jadi dashboard eksekutif dan masuk untuk kepentingan internal atau kebijakan pimpinan.

“Kami juga masih berbenah untuk bisa memenuhi keinginan pimpinan yang urgensi seperti stunting, kesehatan dan pendidikan. Kami bergantung pada data dari PD lain, kami sebagai walidata yang hanya bertugas mengumpulkan data dan mengolahnya. Kalau dari PD salah ya kami juga bisa salah,” ungkap Faisal. (rw)