SPJ Jadi Wujud Tanggung Jawab dan Transparansi Sistem Birokrasi Pemerintah

DKP3A Kaltim menggelar Bimtek SPJ Pengadaan Barang/Jasa. Bimtek ini merupakan wujud dari tanggung jawab dan transparansi dalam sistem birokrasi pemerintah.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dan berlangsung di Hotel Swiss-belhotel, beberapa waktu lalu.

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa SPJ merupakan wujud dari tanggung jawab dan transparansi dalam sistem birokrasi pemerintah.

“SPJ adalah mekanisme pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja) dan kinerja yang diperoleh,” ujar Soraya.

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan kebijakan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan DKP3A Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Serta mendorong penyerapan anggaran yang berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Soraya juga mengimbau agar peserta Bimtek dapat mencapai kesepakatan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi terkait mekanisme penyusunan dokumen SPJ.

Ia berharap administrasi keuangan dapat disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang baik dan benar. (rw)