Sekda Balikpapan Minta ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Sebagai ‘pimpinannya’ ASN, Sekda Balikpapan Muhaimin meminta jajarannya untuk tetap netral di Pilkada 2024. Baik di pemilihan wali kota ataupun gubernur. Fokus kerja, Ces.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Balikpapan, HMuhaimin, menekankan pentingnya menciptakan sinergi yang harmonis di ruang lingkup ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.

Sebagai pelayan publik, ia meminta ASN di Kota Minyak mampu menjaga kualtias pelayanannya. Di antaranya dengan tidak terlibat politik praktis di masa rawan seperti sekarang. Apalagi netralitas ASN sendiri sudah diatur dalam UU 20/2023.

“Salah satunya, bagaimanapun ASN itu harus melaksanakan komitmen untuk netral dalam kegiatan Pilkada ini,” ungkap Muhaimin, saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dalam upaya menjaga netralitas, ia menekankan pentingnya untuk menjadi ASN yang profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

“Sebagai ASN, kita harus menyadari bahwa kita adalah pelayan publik yang tidak boleh memilih-milih dalam memberikan pelayanan dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin mengingatkan bahwa siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah adalah pimpinan ASN, bukan pimpinan atas individu tertentu.

“Ini adalah hal yang harus dipahami dengan baik oleh seluruh ASN,” ujarnya.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Ia berharap profesioanalitas dan netralitas ASN di Balikpapan dapat dipertahankan.

“Kita berharap tidak ada ASN di Balikpapan yang kena sanksi apalagi terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti itu,” tutupnya. (nvr/fth)