Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim Lakukan Pemetaan IKP dan Susun Strategi Pengawasan

Sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim sedang melakukan pemetaan IKP dan menyusun stategi pengawasan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilihan (IKP) dan penyusunan strategi pengawasan.

Hal tersebut dilakukan demi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap pemetaan IKP ini dapat menjadi bahan penyusunan strategi pencegahan dan sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di Kaltim,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung pada rapat kerja teknis pengawasan yang berlangsung di Balikpapan, Sabtu 22 Juni 2024.

Rapat kerja teknis pengawasan dilakukan mulai 18 hinga 22 Juni 2024 ini bertujuan untuk mempersiapkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 27 November 2024.

Galeh menekankan pentingnya mempersiapkan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

“Pemetaan IKP ini bisa sebagai bahan penyusunan strategi pencegahan dan sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di Kaltim,” tuturnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Danny Bunga juga mengajak peserta rapat untuk memaksimalkan pemetaan IKP.

Menurut dia, pemetaan kerawanan ini sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerawanan di kabupaten/kota masing-masing.

“Kami mengingatkan bahwa meskipun ada tugas penghitungan surat suara ulang (PSSU) pada tanggal 26 Juni hingga penetapan pada bulan Juli, pengawasan harus tetap secara melekat dan menyeluruh. Salam awas dan salam sehat untuk kita semua,” ucap Danny.

Rapat kerja teknis ini, kata dia, merupakan bagian dari serangkaian kegiatan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim dalam rangka memastikan pemilihan umum yang adil dan bebas dari pelanggaran.

Dengan adanya pemetaan IKP, pihaknya berharap dapat mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pemilihan umum di Kalimantan Timur.

“Bawaslu Provinsi Kaltim terus berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi di Kaltim. Dengan kerja keras dan dedikasi, tentu dapat menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas,” tutur Danny. (rw)