POLITIK
Kala Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Lawan Fraksi Golkar di Rapat Paripurna

Rapat paripurna ke-13 DPRD Kaltim, dengan agenda penyampaian rekomendasi Pansus LKPj Gubernur 2021, Rabu (11/5/2022) berlangsung tak biasa. Fraksi Golkar melakukan walkout (WO) dari sidang.
Sidang paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, bersama wakil ketua lainnya, Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo. Dari pemerintah, hadir Wakil Gubernur Kaltim. Saat paripurna baru dimulai, Ketua Fraksi Golkar tiba-tiba melakukan intrupsi di tengah paripurna berlangsung.
“Izin pimpinan kami dari Fraksi Golongan Karya memilih abstain dari paripurna. Kami dapat perintah dari pimpinan partai. Seluruh Fraksi Golkar izin mundur dulu,” kata Andi Harahap.
Pimpinan partai yang dimaksud tak lain, adalah Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud. Sontak seluruh anggota Fraksi Golkar yang hadir saat itu, keluar satu per satu dari rapat paripurna di Gedung D lantai 6 tersebut.
Aksi Fraksi Golkar tersebut masih seputar polemik pergantian pimpinan Ketua DPRD Kaltim di tubuh Golkar. Fraksi Golkar keberatannya jika sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, menyampaikan, saat rapat paripurna Selasa (10/9/2022) lalu, Fraksi Golkar sudah meminta Makmur HAPK mundur dari Ketua DPRD Kaltim. Termasuk tidak lagi memimpin agenda sidang paripurna kali ini.
Namun nyatanya, Makmur HAPK tampak masih memimpin paripurna. Sehingga Fraksi Golkar meminta seluruh anggota Fraksi Golkar untuk meninggalkan rapat tersebut.
Fraksi Golkar berpendapat, status Makmur HAPK sudah jelas diganti oleh koleganya, Hasanuddin Mas’ud. Merujuk keputusan Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri Samarinda.
“Jadi satusnya quo (keadaan dalam waktu tertentu). Artinya rapat di DPRD ini tolong dihormati inkracht (keputusan Mahkamah Partai dan Pengadilan). Sehingga yang memimpin wakil ketua kita minta gitu. Tapi di paripurna tadi Pak Makmur yang masih memimpin,” imbuhnya.
Karena itu, kata dia, Fraksi Golkar meminta kebesaran hati dari Makmur untuk tidak lagi memimpin agenda legislatif. “Kita mengharapkan kebesaran hati Pak Makmur dengan tidak memimpin paripurna,” pungkasnya.
Tanpa Fraksi Golkar, Kegiatan Dewan Tetap Jalan

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menanggapi santai desakan koleganya tersebut untuk tidak memimpin sidang paripurna lagi.
Menurut Mantan Bupati Berau ini, tanpa Fraksi Golkar kegiatan kedewanan akan tetap berjalan seperti biasanya. Artinya, aksi walkout tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kerja DPRD Kaltim. Makmur bahkan menegaskan dirinya akan tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kaltim.
“Tidak masalah itu. Kalau saya bekerja saja, karena tidak boleh putus ‘kan mendapat amanah,” katanya.
Kata Makmur, hanya SK Kementerian Dalam Negeri yang dapat menggantikannya dari kursi Kettua DPRD Kaltim. “Saya masih konsisten terhadap apa yang diamanat saya sebagai pimpinan dewan. Karena itu SK ‘kan (dari) Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.
Kendati demikian, ia berharap kepada Fraksi Golkar untuk tetap menjalankan tugas kedewanan seperti baisanya. “Kebersamaan kita ciptakan. Kita juga tidak serta merta seperti ingin sesuatu ingin ini berlanjut. Semuanya berproses, kita hargai proses,” tandasnya. (redaksi)

-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Pemprov Kaltim Targetkan 367 SPPG, Perluas Program Makanan Bergizi Gratis
-
SOSOK5 hari ago
Firda Arrum, Putri Berau yang Membawa Baki Sang Saka di HUT ke-80 RI Kaltim
-
PARIWARA4 hari ago
Konsistensi Pembinaan Yamaha Racing Indonesia, Arai Agaska Ikut Yamaha BLU CRU Master Camp di Spanyol
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Putra Kaltim Catat Sejarah, Jadi Pembentang Bendera Pusaka di Istana Merdeka
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Konsumsi Ikan Masyarakat Kaltim Naik Jadi 59,75 Kg per Kapita per Tahun
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
HUT ke-80 RI di Kaltim, Sang Saka Berkibar Khidmat di Gelora Kadrie Oening
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Marching Band Meriahkan HUT ke-80 RI di Samarinda, DDC Suguhkan Tribute to Ismail Marzuki
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
HUT ke-80 RI, Gubernur Harum: Kaltim Siap Jadi Etalase Indonesia di Era IKN