Dewan Sebut Warga Samarinda Belum Butuh-Butuh Banget dengan Bus Listrik

Legislator Samarinda dari PDI-P Angkasa, pesimis dengan rencana Dishub untuk pengadaan transportasi massal BRT Bus Listrik. Menurutnya warga Samarinda belum butuh-butuh banget. Jangan sampai hanya untuk gaya-gayaan saja.

Kota Samarinda bakal segera memiliki transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) berbasis bus listrik. Tahun 2025. Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Aceh, dan kota besar lainnya.

Saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, masih berhitung dalam konsep dan perencanaanya. Karena ada banyak pertimbangan untuk mewujudkannya. Mulai dari anggaran, trayek, jenis bus, dan lainnya.

Sebetulnya, konsepnya sendiri sudah matang. Meski sebelumnya sempat melalui tarik ulur konsep cukup panjang. Kini menyisakan dua opsi skema penerapan yang masih ditimbang, karena berpengaruh pada banyak aspek.

Yakni dua opsi skema yang akan digunakan. Beli bus sendiri, atau menggunakan skema buy the service (BTS) yang sudah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Masing-masing punya perhitungan sendiri

Karena akan direalisasikan pada tahun 2025. Pemkot akan memutuskan skema penerapannya pada Agustus nanti. Lalu diusulkan dalam susunan APBD Perubahan 2024 ini. Jika disetujui, baru direalisasikan.

Warga Samarinda Belum Butuh Bus Listrik

Namun Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani justru pesimis dengan rencana ini. Sebab menurutnya warga Kota Samarinda belum butuh-butuh banget dengan transportasi massal. Apalagi bus listrik.

Angkasa bisa mengerti, tujuan Pemkot Samarinda mengadakan transportasi massal bus listrik ini adalah untuk mengurai masalah kemacetan yang ada, hingga mengurangi polusi udara. Namun ….

“Apakah masyarakat Kota Samarinda ini berpikir seperti itu?” Kata Angkasa Rabu, 17 Juli 2024.

Menurutnya, Dishub harus mengkaji lebih dahulu kebutuhan warga akan transportasi massal. Bukan hanya soal gaya atau sombong untuk membuat sesuatu yang dipandang. Apalagi sampai bersaing dengan kota lain.

Dibandingkan dengan Jakarta, warga di sana akhirnya menggunakan transportasi massal, karena memang terpaksa. Mau tak mau bin harus. Karena padatnya kota metropolitan itu. Sehingga budayanya terbangun. Namun kondisinya berbeda dengan di Samarinda

“Kita sedang membangun budaya, kalau Jakarta, iya karena terpaksa. Dan apakah Samarinda juga sama halnya?”

“Saya pernah tanya mahasiswa, mereka memilih motor pribadi ketimbang bus. Ya jelas mereka lebih pilih naik motor. Nah harusnya ini dilihat dulu, apakah sudah memenuhi syarat kebutuhan di Kota Samarinda. Karena budaya kita belum terbangun,” tambahnya.

Angkasa Pesimistis

Lanjut Angkasa, untuk merealisasikan bus listrik di Samarinda tentu membutuhkan anggaran yang tak murah. Ditambah lagi harus mensubsidi masyarakat. Lalu kebutuhan adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

Ditambah dengan kondisi jalan di Samarinda yang sempit, dan masih banyak yang belum dibenahi. Kata Angkasa, di Jakarta yang butuh bus saja masih ribut. Terlebih, pemkot masih punya banyak PR di sektor pembangunan.

“Saya tidak begitu tertarik. Saya juga tidak terlalu optimis, jujur saja. Karena (budaya) masyarakat kita belum terbangun, mungkin di awal masyarakat akan tertarik untuk mencoba, tapi selanjutnya saya khawatir masyarakat tidak berkenan lagi.”

Sebagai legislator, kader PDI-P Samarinda ini akan berupaya mengawasi dan memberikan rambu-rambu supaya tidak berdampak buruk terhadap keuangan APBD Samarinda. Agar dikeluarkan sesuai kebutuhan.

“Konsentrasi ke terowongan saja dulu, betulkah akan mengurai kemacetan?” (ens/dra)