SAMARINDA
Pungutan Buku di Sekolah Kembali Terjadi, Kadisdik Samarinda Minta Orang Tua Murid Lapor ke Kepsek

Meski jual beli buku di sekolah sudah dilarang, namun pungutan itu tak sepenuhnya hilang. Ibu-ibu di Samarinda kemudian protes, lantaran harganya yang tinggi. Kadisdik minta orang tua murid lapor ke kepala sekolah.
Tahun ajaran baru telah dimulai, anak-anak kembali belajar ke sekolah. Begitu juga keluhan masalah harga buku, kembali jadi sorotan. Padahal sekolahnya negeri. Harganya bisa Rp600 ribu sampai Rp1,5 juta.
Keberatan itu disampaikan oleh ibu-ibu dalam video yang diunggah media sosial Busam Samarinda. Lalu memancing ratusan warganet yang juga mengeluhkan hal yang sama, atau masalah dunia pendidikan lainnya.
Bahkan puluhan ibu-ibu berdaster juga melakukan aksi di Kantor Gubernur Kaltim Di Jalan Gajah Mada pada Rabu, 24 Juli 2024. Sekaligus minta transparansi atas Dana BOS yang seharusnya meng-cover sebagian harga buku sekolah.
Disdik Minta Diselesaikan di Internal Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin kemudian merespons. Dia menyarankan orang tua murid yang tidak mampu, untuk melapor ke kepala sekolah. Minta keringanan.
“Kalau mereka betul-betul tidak mampu, ngomong baik-baik ke kepala sekolah,” jelasnya Rabu 24 Juli 2024.
Asli menambahkan ada beberapa solusi untuk keluhan harga buku tersebut. Pertama sekolah harus mengurangi harga buku. Lalu cara lain, pembelian buku yang dicicil, hingga yang ke tiga minta dibebaskan.
Jika masih belum bisa juga, orang tua siswa bisa ke kelurahan atau RT. Minta bantuan lewat dana Probebaya yang di dalamnya memang bisa membantu kesulitan untuk masyarakat, misalnya sekolah.
“Bisa probebaya, kenapa enggak? Kalau yang saya sebutkan ini mantul semuanya, silakan lapor. Tapi ngomong baik-baik dulu ke sekolah” tambahnya.
Terang Asli, buku wajib memang tidak boleh diperjualbelikan. Kalau buku referensi seperti buku penunjang, sifatnya bebas. Pihak sekolah pun tidak boleh memaksakan orang tua murid untuk membeli.
“Untuk ASN di gaji ke-13, dibayar di Juli, tujuannya ya untuk itu, untuk pada saat anak masuk sekolah. Yang non-pegawai nanti kita pikirkan untuk beasiswa. Jadi banyak jalan, banyak solusi,” pungkasnya. (ens/fth)


-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Adnan Faridhan Usulkan Sistem Satgas SPMB Jadi Protokol Standar di Seluruh OPD Samarinda
-
PARIWARA4 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kemenag Kaltim Gelar Media Gathering, Fokus pada Kerukunan dan Penguatan Pesantren
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kerukunan Beragama di Kaltim Dinilai Sangat Baik, Masyarakat Hidup Tenang Tanpa Kerusuhan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”