Pemkot Samarinda Resmi Luncurkan Kartu Pembelian LPG 3 Kg, akan Diterapkan Lebih Dulu di Bukit Pinang

Pemkot Samarinda akhirnya meluncurkan kartu pembelian LPG 3 kg. Meski mulanya dijadwalkan pada awal September. Untuk yang pertama, di Kelurahan Bukit Pinang. Bertahap, akan diterapkan di seluruh kecamatan.

Rantai kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg alias gas melon di Kota Samarinda akan segera berakhir. Sebelumnya, kelangkaan gas seringkali terjadi ketika menjelang hari raya keagamaan. Pada Iduladha Juli lalu misalnya.

Ketika itu, gas melon di berbagai wilayah di Samarinda tampak kosong. Warga kesulitan mendapatkan gas. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi dari HET Rp18 ribu, menjadi Rp40-50 ribu per tabungnya.

Hal itu disebabkan karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan kemudian merumuskan sistem. Agar masyarakat miskin terjamin untuk mendapatkan jatah gas bersubsidi itu.

Sistem itu dalam bentuk Kartu Tepat Sasaran yang digunakan setiap pembelian gas melon. Di dalamnya, sudah terjatah jumlah gas LPG setiap bulannya sesuai jumlah anggota keluarga. Setiap KK sudah terdata di Dinsos.

Diluncurkan Lebih Cepat

Awalnya, kartu itu direncanakan diluncurkan ke masyarakat pada awal September. Namun Pemkot baru melaunchingnya pada hari ini, Kamis, 19 September 2024. Kelurahan Bukit Pinang menjadi daerah yang pertama.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut pihaknya belajar dari keadaan. Dengan begini kelangkaan gas melon diharapkan tidak terjadi lagi. Pihaknya juga melibatkan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menerapkan regulasi baru.

“Setelah kita pelajari, selama kita konsisten melakukan ini (kartu tepat sasaran) Insyaallah penyaluran LPG 3 kg pada warga yang memang berhak menikmati, akan tepat sasaran,” jelasnya usai peluncuran di Jalan Suryanata, Kamis.

Di Kelurahan Bukit Pinang, terdata sebanyak 498 KK masyarakat miskin yang bisa membeli gas subsidi. Tersebar di 5 pangkalan gas. Dan nama pangkalan sudah tertera di Kartu Tepat Sasaran, sehingga jumlahnya disesuaikan.

Warga setempat masih beradaptasi dengan sistem baru ini. Mereka membawa Kartu Keluarga, KTP, dan Katu Tepat Sasaran untuk pembelian pertama gas LPG dengan kartu. Perlahan akan diterapkan di seluruh kelurahan.

“Karena kasihan warganya setiap kali kejadian seperti itu. Terutama bagi warga yang memiliki usaha mikro yang mereka bersandar penuh pada LPG 3 kg,” tambah Andi.

“Mudah-mudahan dengan ini semua bisa kita atasi,” pungkasnya. (ens/fth)