Asisten I Pemkab Mahulu Ajak ASN Bersikap Netral: Jika Melanggar Harus Siap Konsekuensi

Menjelang Pilkada 2024, Asisten I Pemkab Mahulu mengajak ASN untuk wajib bersikap netral dalam seluruh proses politik, jika ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas harus menerima konsekuensi.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menjaga netralitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur Agustinus Teguh Santoso dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar di Mahulu Minggu 29 September 2024.

Agustinus menegaskan bahwa ASN wajib menjaga sikap netral dalam seluruh proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.

“Sebagai abdi negara, ASN memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam Pilkada 2024. Kita tidak boleh berpihak pada salah satu kandidat atau partai politik mana pun,” ujar Agustinus.

Menurutnya, netralitas ASN mereupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan proses demokrasi yang jujur dan adil.

Ia juga menekankan kepada ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas akan diberikan sanksi tegas.

“Kita sudah memiliki regulasi yang jelas terkait netralitas ASN dalam pemilu, dan siapa pun yang melanggarnya harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang ada.” jelasnya.

Agustinus menambahkan bahwa selain netralitas, ASN juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan kelancaran Pilkada dengan memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa memihak, serta mendukung terciptanya kondisi yang kondusif di lingkungan masing-masing.

Hal ini merupakan pengingat bagi ASN di Mahulu, agar menjaga profesionalisme dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. (rw)