Ketua DPRD Balikpapan Pertanyakan Kejelasan Bankeu Penyangga IKN

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mempertanyakan kejelasan bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat terkait posisi strategis Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lokasi Balikpapan yang berdekatan dengan IKN membuat kota ini mengalami berbagai dampak, khususnya terkait lonjakan jumlah penduduk.

Alwi berharap keberadaan IKN dapat menjadi momentum bagi Balikpapan untuk berkembang menjadi kota industri.

“Manfaatnya sangat besar, salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Saat ini, Balikpapan belum bisa dikatakan sebagai kota industri, melainkan lebih dikenal sebagai kota jasa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa 19 November 2024.

Namun, ia menyoroti kendala dalam pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran. Sebagai penyangga utama IKN, Balikpapan menghadapi berbagai tantangan besar, tetapi hingga kini bantuan dari pemerintah pusat belum terealisasi.

“Ibaratnya, kita diminta untuk berjalan cepat, tetapi anggarannya masih mengandalkan APBD Kota Balikpapan,” kata Alwi.

Lonjakan jumlah penduduk menjadi tantangan besar bagi Balikpapan. Banyak pendatang yang menetap di kota ini sebelum melanjutkan perjalanan ke IKN atau Refinery Development Master Plan (RDMP).

Menurut informasi yang diterima Alwi, sekitar 20.000 orang menuju RDMP dan 80-90% pendatang ke IKN singgah di Balikpapan terlebih dahulu.

“Ini menjadi beban besar bagi Balikpapan, khususnya dalam hal infrastruktur. Ketersediaan air bersih yang sebelumnya cukup, kini mulai kewalahan menghadapi lonjakan populasi,” ungkap Alwi.

Ia juga menyoroti bahwa banyak kebutuhan dasar dan infrastruktur di Balikpapan masih belum siap. Hal ini mencakup pengelolaan air bersih, fasilitas transportasi, hingga peningkatan daya dukung ekonomi lokal untuk menyambut peran strategis Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN.

Alwi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian lebih melalui alokasi bantuan keuangan khusus untuk mendukung Balikpapan sebagai penyangga IKN.

Dengan demikian, kota ini dapat berkembang secara optimal sekaligus memenuhi kebutuhan warganya di tengah perubahan besar akibat keberadaan IKN.

“Harapannya, dengan adanya IKN, Balikpapan ke depan tidak hanya menjadi kota jasa, tetapi juga mampu menjadi kota industri yang lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.

Dengan peran strategisnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar Balikpapan dapat terus berkembang dan memainkan perannya secara maksimal dalam mendukung pembangunan IKN dan RDMP. (Man/lim)