Sambil Tunggu AKD Kelar, DPRD Kaltim Eksekusi Aspirasi Masyarakat lewat Pansus Pokir

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menerangkan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) tidak membuat lembaganya tak bisa bekerja. Untuk mengeksekusi aspirasi masyarakat misalnya, akan diakomodir sementara oleh Pansus Pokir.

Sampai saat ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki AKD karena masih dalam penyusunan. Sehingga beberapa kerja dewan belum bisa optimal.

Sebagai gambaran, di dalam AKD terdapat 4 komisi yang membidangi hal-hal spesifik, seperti pendidikan, hukum, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Lalu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), serta badan lainnya.

Ananda Emira Moeis menepis anggapan jika DPRD Kaltim tak bisa bekerja optimal tanpa AKD. Ia menyontohkan, belum lama ini anggota dewan telah melaksanakan Serap Asiprasi (Reses) Sosialisasi Perda (Sosper), dan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di dapilnya masing-masing.

Selain itu, dewan telah membentuk 4 pansus, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026, Pansus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara.

“Pansus Pokir yang nantinya akan mengeksekusi aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah tertampung. Akan segera dibahas bersama pemerintah provinsi.”

“Membahas kamus usulan bersama pemprov apakah aspirasi masyarakat sudah terwadahi di program pemerintah.”

“Itu akan jadi pembahasan antara DPRD dan Pemprov. Termasuk OPD terkait, dan semua perangkat,” kata Nanda singkat belum lama ini. (adv/ens/fth)