Evaluasi Pilkada Kota Samarinda: Minimnya Partisipasi, Kurangnya Sosialisasi

Pilkada Samarinda disebut banyak catatannya. Mulai dari partisipasi pemilih yang minim hingga sosialisasi yang dianggap kurang. Kenapa bisa?

Pilkada Kota Samarinda 2024 telah usai dan sukses digelar. Meski begitu, pelaksanaannya kurang greget.

Selain karena calon tunggal, Andi Harun- Saefudin Zuhri. Juga kurangnya eforia partisipasi pemilih. KPU Samarinda menyadari hal ini.

Dengan mengadakan kegiatan Evaluasi Badan Ad Hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, pada Selasa, 21 Januari 2025, di Hotel Puri Senyiur.

Evaluasi dijabarkan dari berbagai pemangku kebijakan. Yang jadi sorotan, meski Pilkada Samarinda calon melawan kotak kosong, sosialisasi mestinya tetap perlu dimasifkan.

Evaluasi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kodim 0901 Samarinda, Polresta Samarinda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kejaksaan Negeri, hingga DPRD Kota Samarinda, untuk membahas berbagai permasalahan di tengah Pilkada kemarin.

Waktu Kampanye Sebaiknya Tidak Berbarengan

Perwakilan Kodim 0901 Samarinda, Syamsu, menyoroti isu keamanan selama masa kampanye Pilkada.

Ia mengusulkan agar waktu kampanye tidak dilakukan secara bersamaan di masa mendatang.

“Kalau kampanye berbarengan, kemungkinan besar akan terjadi gap antar pendukung,” ungkap Syamsu.

Meski demikian, perwakilan Polresta Samarinda, Novi Hari, justru menyatakan bahwa secara umum, Pilkada Kota Samarinda berlangsung kondusif.

“Aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya. Meski ia mencatat adanya kesalahan teknis saat perhitungan suara yang perlu dievaluasi.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Samarinda, Eko Suprayetno, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Samarinda baru mencapai 59%. Hal ini sangatlah disayangkan.

Kata dia, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih meningkat. Berapapun calonnya. Banyak calon atau calon tunggal.

“Sosialisasi harus dilakukan jauh sebelum masa kampanye, agar masyarakat memahami pentingnya demokrasi,” tegasnya.

Optimalisasi Anggaran Pemilu

Beda halnya, pandangan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Suryanata. Ia berpendapat, hal ini terjadi karena kurang optimalisasi anggaran.

Oleh karena itu, agar tidak berulang ia mengusulkan agar pada Pemilu 2029 anggaran perlu dioptimalkan.

Yang jadi catatan, bukan soal ketersediaan anggarannya, tapi ia menyoroti anggaran yang belum terserap maksimal.

“Publikasi terkait edukasi politik harus dimasifkan,” tegasnya.

Dengan demikian, meski kotak kosong menjadi opsi Pemilu, namun sosialisasi tetap penting untuk memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan optimal. (tha/am)