Pemerintah Gaspol Proyek Hilirisasi Batu Bara, Pabrik DME di Kutim Dipastikan Lanjut

Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi di sektor energi. Salah satu proyek terbesar yang akan segera dikerjakan adalah pembangunan pabrik Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Proyek ini diperkirakan menelan investasi hingga Rp 180 triliun dan akan dibangun di beberapa lokasi strategis, termasuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur.

Sebelumnya, proyek DME ini sempat dirintis oleh perusahaan Amerika Serikat, Air Products and Chemicals, dengan rencana pembangunan di Muara Enim, Sumatra Selatan. Namun, perusahaan tersebut akhirnya mundur karena alasan keekonomian. Hal yang sama juga terjadi pada investor asal China yang sebelumnya tertarik untuk berpartisipasi.

Tak ingin bergantung pada pihak asing, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek ini akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan modal dan sumber daya dalam negeri.

“Sekarang kita tidak butuh investor luar. Negara semua lewat kebijakan Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuhkan adalah teknologinya. Sumber dana dari pemerintah dan swasta nasional, bahan bakunya dari dalam negeri, dan offtaker-nya juga kita yang siapkan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNBC Indonesi, Jumat 7 Maret 2025.

Kutai Timur Jadi Lokasi Strategis

Dalam proyek hilirisasi ini, pemerintah menetapkan empat lokasi pembangunan pabrik DME. Yaitu Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur).

Kutai Timur dipilih karena memiliki cadangan batu bara berkalori rendah yang cukup besar, cocok untuk dikonversi menjadi DME. Selain itu, keberadaan infrastruktur tambang dan industri energi di Kaltim semakin memperkuat posisi daerah ini dalam proyek strategis nasional.

Proyek Hilirisasi Rp 180 Triliun

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME adalah yang terbesar di antara 21 proyek hilirisasi yang sedang dipercepat pemerintah.

“Dari total proyek hilirisasi senilai US$ 45 miliar, sebanyak US$ 11 miliar (Rp 180 triliun) dialokasikan untuk pembangunan pabrik DME di beberapa daerah, termasuk Kutai Timur,” jelasnya.

Sebagai pengelola investasi, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek ini. Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan, dengan kemungkinan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai operator utama.

“Nanti pelaksananya bisa BUMN atau pihak lain, ini masih dalam pembahasan,” tambah Tri.

Dengan adanya proyek ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan impor LPG, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan baru di daerah-daerah penghasil batu bara, termasuk di Kutai Timur. (sty)