Antrean BBM di Kaltim Belum Tuntas, Rudy Mas’ud Minta Pertamina Jaga Pasokan

Antrean panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pun meminta Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap tersedia dan pelayanan kepada warga tidak terganggu.

Rudy menegaskan, persoalan antrean BBM harus segera dicarikan solusi. Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi masalah pasokan sebelum antrean semakin panjang.

“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api,” kata Rudy saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan, Kamis (8/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya langkah antisipasi agar masyarakat tidak terus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM di SPBU.

Rudy menjelaskan, stok fisik BBM di terminal secara umum masih tersedia. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di lapangan karena kebutuhan masyarakat dan kuota BBM bersubsidi belum seimbang.

Kuota Pertalite Kaltim Hanya 49,1 Persen dari Usulan

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, kuota Pertalite yang disetujui untuk 2026 mencapai 508.400 kiloliter (KL). Jumlah itu hanya sekitar 49,1 persen dari usulan pemerintah daerah yang mencapai 1.034.972 KL.

Sementara itu, kuota Biosolar yang disetujui sebesar 268.430 KL, lebih rendah dari usulan daerah sebanyak 415.682 KL.

Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disoroti pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan BBM masyarakat.

Rudy juga mengungkapkan adanya perubahan pola konsumsi BBM di Kaltim. Penggunaan Pertalite tercatat meningkat 8,7 persen, sedangkan konsumsi Pertamax turun 21,9 persen.

Pergeseran konsumsi tersebut ikut menambah tekanan terhadap kebutuhan BBM bersubsidi.

Karena itu, Rudy meminta Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami mohon GM Pertamina Patra Niaga, SPBU yang sekarang jumlahnya masih sangat sedikit tolong dibantu untuk solusi, dan buka sampai jam 22.00 WITA dengan catatan stok harus selalu tersedia,” pintanya.

Pertamina Diminta Perpanjang Jam Operasional SPBU

Selain kuota, keterbatasan jumlah SPBU dan jam pelayanan juga menjadi perhatian Pemprov Kaltim.

Rudy meminta Pertamina membantu mempermudah perizinan pembangunan SPBU baru. Pemerintah berharap penambahan fasilitas pengisian BBM dan perpanjangan jam operasional bisa membantu mengurai antrean kendaraan.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengingatkan Pertamina agar kuota BBM yang sudah dialokasikan benar-benar disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat tidak mau tahu, kalau BBM tidak ada yang disalahkan pasti wali kota, bupati, dan gubernur,” tegas Seno Aji.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke SPBU.

Pemprov Kaltim juga mendorong pembahasan kebutuhan BBM untuk 2027 dilakukan lebih awal bersama pemerintah pusat. Dengan begitu, alokasi BBM diharapkan lebih sesuai dengan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi di daerah.

Bagi masyarakat, yang paling penting tentu kepastian pasokan dan pelayanan yang lebih baik. Warga berharap bisa mendapatkan BBM tanpa harus mengantre terlalu lama, sementara distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi tetap berjalan tepat sasaran.

Pemerintah daerah dan Pertamina kini dituntut memastikan berbagai langkah tersebut benar-benar terasa manfaatnya di lapangan. (Am)