Irene Yuriantini: Media Punya Peran Vital Kawal Good Governance di Kaltim

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menegaskan pentingnya peran media dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai prinsip utama good governance di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan pesan pembangunan dan mengawal prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan Irene Yuriantini, Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, dalam forum bertajuk “Peran Media dalam Menyukseskan Quick Win Kemendukbangga BKKBN di Kaltim”, Kamis, 8 Mei 2025, di Resto Hungry Bank, Jalan Bukit Alaya, Samarinda.

Transparansi Jadi Fondasi Pemerintahan

Dalam paparannya, Irene mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang baik.

“Prinsip-prinsip itu adalah dasar dari tata kelola pemerintahan modern. Media punya peran penting untuk mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab,” ungkap Irene.

Ia juga menggarisbawahi bahwa prinsip good governance telah diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008), UU Pers (No. 40/1999), hingga UU ITE yang terbaru (No. 1/2024), yang mengatur ruang digital secara sehat dan produktif.

Media sebagai Pilar Demokrasi

Irene menyebut media sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan.

“Media adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi publik sekaligus mengawasi kinerja pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan UU KIP memberikan akses luas kepada media untuk memperoleh data dan kebijakan pemerintah secara terbuka dan objektif. Hal ini dinilai penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sinergi, Bukan Sekadar Kemitraan

Irene juga menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media tidak boleh mematikan fungsi kontrol. Media tetap harus bebas mengkritik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.

“Bekerja sama bukan berarti tak boleh mengkritisi. Justru dari kritik yang konstruktif, pemerintah bisa berbenah,” tegasnya.

Membangun Ruang Informasi yang Sehat

Acara ini merupakan inisiasi BKKBN Provinsi Kaltim, yang juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltim M. Khaidir dan diikuti oleh insan pers dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring.

Di akhir sesi, Irene menyampaikan apresiasi atas forum ini yang dinilai penting dalam memperkuat sinergi pemerintah dan media dalam menyukseskan program-program pembangunan di Kaltim.

“Forum seperti ini adalah ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi menuju pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)