BSSN Ingatkan Pemda Waspadai Ancaman Siber Layanan Publik

Ancaman serangan siber terhadap layanan publik pemerintah daerah terus menjadi perhatian. Melalui webinar nasional, BSSN menegaskan pentingnya penyusunan profil risiko keamanan siber agar tata kelola pemerintahan digital semakin kuat dan terlindungi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar webinar bertajuk “Penyusunan Profil Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Daerah” secara virtual, Kamis, 4 September 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menanggulangi risiko keamanan siber.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menjelaskan bahwa identifikasi risiko menjadi hal krusial dalam pengelolaan sistem elektronik. Berdasarkan peta sebaran risiko dominan tahun 2024, sebagian besar memang berada di tingkat rendah. Namun, ia mengingatkan agar tidak terlena.
“Kita harus melihat dampaknya. Insiden siber bisa terjadi kapan saja,” tegasnya.

Danang menyoroti insiden web defacement sebagai ancaman yang paling sering terjadi karena mayoritas layanan publik pemerintah daerah berbasis web.
“Web defacement menyasar sistem elektronik berbasis web, sementara hampir semua layanan publik kita mengandalkan platform ini. Karena itu, insiden ini paling banyak terjadi,” jelasnya.

BSSN meminta penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi untuk segera menindaklanjuti setiap notifikasi serangan siber, khususnya terkait web defacement. Jika menerima notifikasi, segera laporkan ke BSSN agar bisa dilakukan perbaikan.

Meski jumlah notifikasi serangan siber dari tahun 2023 hingga 2025 terbilang tinggi, Danang mengapresiasi respons cepat tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran akan ancaman siber semakin meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko yang matang. Upaya ini bukan hanya untuk menanggulangi serangan yang terjadi, tetapi juga mencegah dan mengurangi dampak di kemudian hari.
“Diperlukan sebuah manajemen risiko yang baik untuk menjaga dampak dari risiko yang ada. Ini akan menjadi bagian dari pengelolaan kendali risiko,” paparnya.

Melalui webinar ini, peserta juga diharapkan memahami penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persandian yang nantinya terintegrasi dengan Indeks Pemerintahan Digital (IPD). Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian IKK Persandian semata, tetapi juga mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan digital secara utuh. (Prb/ty/portalkaltim/sty)