Lima Prioritas Pembangunan Kaltim dalam KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun

Pemprov Kaltim menetapkan lima prioritas utama pembangunan dalam KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim. Dengan nilai anggaran Rp21,35 triliun, dokumen ini menjadi landasan penyusunan RAPBD 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah dalam Rancangan KUA-PPAS 2026 yang disepakati bersama DPRD Kaltim, Senin, 8 September 2025. Dengan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun, dokumen ini menjadi acuan utama penyusunan RAPBD 2026.

Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyampaikan, lima prioritas tersebut meliputi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, optimalisasi APBD, pelaksanaan program unggulan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan transformasi digital.

Pertama, bantuan keuangan terarah untuk kabupaten/kota difokuskan pada penguatan sinergi pembangunan antarwilayah, khususnya infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program strategis daerah.

Kedua, optimalisasi APBD dilakukan melalui efisiensi belanja, peningkatan kualitas belanja modal, dan penguatan pendapatan daerah.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif dan inklusif,” tegas Seno Aji.

Ketiga, pelaksanaan program unggulan Gratispol dan Jospol mencakup sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, penyediaan internet desa gratis, serta dukungan rumah murah. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan revitalisasi Sungai Mahakam.

Keempat, penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dilakukan dengan pemberdayaan petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta memperkuat cadangan pangan daerah.

Kelima, percepatan transformasi digital melalui digitalisasi sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan diperkuat untuk menciptakan birokrasi yang cepat, transparan, dan modern.

Dalam KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp20,45 triliun yang terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Belanja daerah diarahkan pada belanja operasi Rp10,99 triliun, belanja modal Rp3,11 triliun, belanja tidak terduga Rp70,21 miliar, dan belanja transfer Rp7,17 triliun.

Menurut Seno Aji, KUA-PPAS 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga peta jalan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kita optimis Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)