Sambut Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Kaltim Minta BPS Pertajam Data Tambang dan Ketimpangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap agenda Sensus Ekonomi 2026 yang akan digulirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang.

Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat menerima audiensi Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, beserta jajarannya di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/2/2026). Gubernur yang akrab disapa Harum tersebut menilai sensus ini sangat krusial untuk memetakan kondisi riil perekonomian daerah.

“Kami sangat mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Karena ini menjadi landasan penting untuk mengetahui daya saing bisnis dan struktur ekonomi daerah dan nasional,” ucap Harum.

Di luar dukungan terhadap pelaksanaan sensus, pertemuan tersebut juga membedah persoalan krusial birokrasi: sinkronisasi data. Harum menyoroti perlunya penyelarasan data antara BPS dan seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kesamaan Data

Kesamaan acuan data dinilai menjadi kunci agar pemerintah tidak salah sasaran dalam merumuskan kebijakan publik.

Ia secara khusus meminta BPS untuk terus memperbarui data-data strategis agar tingkat akurasinya selalu terjaga, terutama yang bersinggungan langsung dengan urusan kesejahteraan masyarakat luas.

“BPS Kaltim menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk itu, data ini harus selalu di update agar semakin akurat datanya.”

“Khususnya data strategis, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Juga terkait analisis ketimpangan di wilayah pedalaman dan pesisir dengan wilayah perkotaan,” kata Harum.

Lebih jauh, Harum mendorong BPS Kaltim untuk melakukan pendalaman dan riset pada sektor-sektor penyokong utama ekonomi Kaltim. Sektor prioritas yang diminta untuk dikawal ketat datanya mencakup industri pertambangan, perkebunan, hingga industri pengolahan.

Sebagai penutup arahannya, Gubernur juga menitipkan pesan terkait pentingnya integrasi data skala nasional agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efisien.

“Kami harap BPS Kaltim juga bisa mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia,” pintanya.

Adapun dalam audiensi tersebut, Gubernur Kaltim turut didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim Siti Farisyah Yana, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan. (ens)