Wanti-wanti Kenaikan Harga Pangan Jelang Idulfitri, Gubernur Kaltim Kumpulkan Kepala Daerah di BI

Pemprov Kaltim gelar rapat TPID dan TP2DD. Gubernur Rudy Mas’ud instruksikan pengamanan harga pangan jelang Idulfitri dan percepatan digitalisasi daerah.

Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai pasang kuda-kuda mengantisipasi siklus tahunan lonjakan harga kebutuhan pokok. Tak hanya urusan perut, Pemprov rupanya juga tengah tancap gas mematangkan sistem digitalisasi keuangan di seluruh daerah.

Dua isu krusial ini dibedah tuntas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim 2026. Pertemuan strategis ini digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Jumat (6/3/2026).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengingatkan jajaran kepala daerah bahwa momen menjelang Lebaran selalu dibarengi dengan meroketnya permintaan pasar. Karena itu, mesin birokrasi dan tim pengendali harga harus bekerja lebih ekstra.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh TPID di tingkat kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi. Pastikan ketersediaan pasokan terjaga, distribusi lancar, dan harga pangan tetap stabil agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas gubernur yang akrab disapa Harum tersebut dalam arahannya.

Digitalisasi Bukan Sekadar Tren

Selain urusan inflasi pangan, Rudy juga menyoroti tajam pentingnya peran TP2DD dalam mendorong transparansi pengelolaan uang negara. Ia menegaskan, pergeseran menuju transaksi digital di lingkup pemerintahan bukanlah sekadar gaya-gayaan atau ikut tren, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola yang efisien dan akuntabel.

Terlebih lagi, Kaltim saat ini tengah menjadi etalase utama nasional seiring berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Rudy, kesiapan ekonomi dan kematangan transformasi digital akan menjadi cerminan langsung dari profesionalisme pemerintah daerah di mata publik luas.

Untuk mengeksekusi visi ganda tersebut, Rudy menetapkan empat instruksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim:

• Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor: Mempererat sinergi antara Pemda, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengendalikan laju inflasi.
• Ciptakan Terobosan Pengendalian Harga: Mendorong TPID untuk melahirkan inovasi program yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat.
• Kebut Pembayaran Digital: Mempercepat penerapan transaksi nontunai pada sektor pelayanan publik maupun berbagai pos penerimaan daerah.
• Integrasi Pangan Lokal: Mengawinkan kebijakan penanganan inflasi dengan upaya penguatan produksi pangan lokal demi menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang mandiri.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang mampu memperkokoh stabilitas ekonomi Kaltim sekaligus mempercepat transformasi digital kita,” pungkas Rudy menutup rapat.

Rapat tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh deretan pejabat teras. Terlihat hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad Hermawan, serta jajaran bupati dan wali kota se-Kaltim. (ens)