Literasi Politik Jadi Nafas Demokrasi Daerah di Kaltim

Siang itu, suasana di Jl. Rapak Indah, Kelurahan Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, terasa berbeda. Warga dari berbagai latar belakang berkumpul, duduk berdampingan, menyimak satu topik yang kian penting di tengah dinamika zaman: literasi politik.

Kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 dengan tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokratis Daerah” ini digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, pada Sabtu, 11 April 2026.

Bukan sekadar forum seremonial, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang hidup. Diskusi mengalir, pertanyaan muncul, dan gagasan bertukar dalam suasana yang hangat namun penuh makna.

Sebagai narasumber utama, M. Darlis Pattalongi hadir tidak hanya sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran politik masyarakat.

Membangun Demokrasi dari Kesadaran Warga

Dalam pemaparannya, Darlis mengajak peserta melihat demokrasi dari sudut yang lebih mendasar. Baginya, demokrasi bukan hanya soal memilih dalam bilik suara, melainkan tentang sejauh mana masyarakat memahami hak, peran, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara.

Ia menekankan bahwa literasi politik menjadi benteng utama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari maraknya hoaks hingga praktik politik uang.

Demokrasi yang kuat, menurutnya, juga harus mampu menjauh dari politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Sebaliknya, demokrasi perlu tumbuh dari nilai persatuan dan kesadaran kolektif.

“Kalau masyarakat paham politik, mereka tidak mudah dipecah dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang menyesatkan,” ujarnya.

Di tengah posisi strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menilai peningkatan literasi politik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Peran Pendidikan dan Generasi Muda

Pemahaman itu kemudian diperkaya oleh narasumber pemateri 1, Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum., yang mengurai literasi politik dari perspektif akademik.

Ia menjelaskan bahwa literasi politik bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, hingga perilaku dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki literasi politik baik akan lebih kritis dalam menyikapi isu publik dan tidak mudah terjebak dalam apatisme.

“Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan banyak pihak—mulai dari pemerintah, kampus, hingga masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber pemateri 2, Selamat Said, S.Pd.I, membawa pendekatan yang lebih reflektif. Dengan gaya khasnya sebagai motivator, ia mengajak peserta untuk tidak menjauhi politik, melainkan memahaminya secara bijak.

Ia menyoroti peran generasi muda sebagai penentu arah demokrasi ke depan. Baginya, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran individu.

“Kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas,” pesannya.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Kamarsam pun berjalan dinamis. Peserta tak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka.

Dari pertemuan sederhana itu, satu hal menjadi jelas: demokrasi yang berkualitas tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari masyarakat yang sadar, kritis, dan mau terlibat.Dan di ruang-ruang seperti inilah, benih-benih demokrasi yang lebih matang mulai ditanam. (Am/lim)