DPMD Kukar Minta Kepala Desa hingga Lurah Kawal Keberlanjutan Kopdes Merah Putih

Keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan dukungan yang konsisten dari seluruh jenjang pemerintahan. Komitmen kepala daerah, camat, kepala desa hingga lurah dinilai menjadi fondasi penting agar program tersebut tidak sekadar memenuhi target pembentukan, tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berjalan di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, keseriusan pemerintah dalam menjalankan program harus tercermin hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Sebab, desa dan kelurahan menjadi lingkungan tempat koperasi dibentuk sekaligus menjalankan aktivitas usahanya.

“Program ini perlu dikawal bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Kepala daerah, camat, kepala desa sampai lurah harus memiliki tekad yang sama untuk memastikan koperasi ini benar-benar berjalan,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi penting karena pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai hanyalah bagian dari tahapan awal. Setelah itu, masih diperlukan upaya untuk menggerakkan organisasi, membangun kegiatan usaha, serta memastikan koperasi mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Arianto menilai, pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena mengetahui kebutuhan serta potensi ekonomi di wilayah masing-masing. “Dukungan dari pemerintah setempat juga diperlukan untuk menghubungkan koperasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu pengembangan usaha,” terangnya.

Selain itu, pengawasan dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya komitmen bersama, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program diharapkan dapat dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintahan.

Ia mengingatkan, jangan sampai program yang telah dibentuk melalui kebijakan nasional justru kehilangan arah ketika memasuki tahap pelaksanaan di daerah. Keseriusan seluruh unsur pemerintahan dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan program hingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

“Jangan sampai semangatnya hanya besar ketika pembentukan, tetapi setelah itu tidak ada lagi yang mengawal. Kita ingin ada tanggung jawab bersama sampai koperasi mampu menjalankan kegiatan ekonominya,” jelasnya.

Arianto mengungkap, komitmen tersebut juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan pengurus koperasi dalam mengembangkan kegiatan usaha. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena keberlangsungan koperasi pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan dukungan lingkungan tempat lembaga itu berada.

Dengan pengawalan dari seluruh tingkatan pemerintahan, Arianto berharap KDKMP yang merupakan program prioritas nasional itu mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang produktif di Kutai Kartanegara.

“Semoga keberadaannya dapat memperkuat perekonomian desa dan kelurahan sekaligus mendekatkan pelayanan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (rk/Adv Diskominfo Kukar)