DPMD Kukar Tunggu Kepastian Skema Dana Kopdes Merah Putih, 237 Desa dan Kelurahan Telah Bentuk Koperasi

Pembentukan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menjangkau seluruh wilayah desa dan kelurahan. Meski demikian, tahapan pembangunan gerai hingga kepastian pembiayaannya masih menjadi bagian yang perlu dikawal agar pelaksanaan program berjalan sesuai mekanisme pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan sebanyak 193 desa dan 44 kelurahan telah membentuk kelembagaan koperasi. Capaian tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

“Dari sisi pembentukan kelembagaan, seluruh desa dan kelurahan di Kukar sudah melaksanakannya. Jumlahnya mencakup 193 desa dan 44 kelurahan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa terbentuknya koperasi secara kelembagaan tidak serta-merta menandakan seluruh gerai telah tersedia atau siap beroperasi. Masih terdapat tahapan lanjutan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas dan pengaturan pembiayaan.

“Pembentukan badan koperasinya merupakan satu tahapan tersendiri. Sementara pembangunan gerai membutuhkan proses lanjutan, sehingga keduanya tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang sudah selesai secara bersamaan,” terangnya.

Dalam perkembangan program tersebut, muncul perhatian terhadap penurunan Dana Desa pada 2026 yang disebut mencapai sekitar 60 persen. Sebagian pihak mengaitkan perubahan alokasi itu dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan gerai KDKMP.

Arianto mengatakan DPMD Kukar belum memperoleh pemberitahuan resmi yang secara khusus menyebut pengurangan Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan koperasi. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan hubungan antara penyesuaian anggaran dan pembiayaan program tersebut.

“Memang ada informasi yang menghubungkan penurunan Dana Desa dengan program KDKMP. Akan tetapi, kami belum menerima penjelasan tertulis yang secara tegas menerangkan skema tersebut,” tuturnya.

Ia menjelaskan, besaran Dana Desa yang diterima sejumlah wilayah memang mengalami perubahan cukup signifikan. Desa yang sebelumnya memperoleh anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1,5 miliar, kini ada yang hanya mendapatkan Rp300 juta sampai Rp500 juta.

Menurutnya, informasi mengenai sumber dan mekanisme pendanaan pembangunan gerai perlu disampaikan secara jelas. Hal ini penting agar pemerintah desa tidak keliru memahami kebijakan, terutama ketika harus menyusun program pembangunan dengan kemampuan anggaran yang berubah.

“Untuk urusan pembiayaan, kita perlu merujuk pada aturan dan petunjuk resmi dari pemerintah yang menangani kebijakan tersebut. Jadi, tidak tepat apabila mekanismenya langsung diasumsikan tanpa ada dasar penjelasan yang jelas,” katanya.

Arianto berharap pelaksanaan KDKMP dapat terus berjalan seiring dengan terpenuhinya kebutuhan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya kelembagaan, tetapi juga kejelasan tahapan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan yang sesuai ketentuan.

“Yang terpenting, koperasi bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah desa juga harus tetap mempunyai kemampuan untuk menjalankan pembangunan serta pelayanan sesuai kebutuhan warganya,” pungkasnya. (rk/Adv Diskominfo Kukar)