Tenggarong Jadi Prioritas Penataan, Bupati Pastikan Pembangunan Kukar Tetap Merata

Penataan kawasan perkotaan Tenggarong menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk meningkatkan kualitas tata kota dan lingkungan permukiman. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah dalam memperhatikan pembangunan di seluruh kecamatan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penanganan kawasan ibu kota kabupaten memang membutuhkan perhatian khusus. Sebagai pusat pemerintahan dan wilayah yang menjadi representasi daerah, Tenggarong perlu memiliki tata kawasan yang tertata dan mampu mencerminkan perkembangan Kukar.

“Pembangunan di Kukar tidak boleh dipandang hanya dari apa yang terlihat di Tenggarong. Kita memiliki banyak kecamatan dengan persoalan dan kebutuhan masing-masing yang juga harus mendapatkan perhatian,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Aulia menjelaskan, terdapat perbedaan kebutuhan antara penataan kawasan perkotaan dan pembangunan di wilayah kecamatan lainnya. Tenggarong membutuhkan pembenahan tata kota, termasuk kawasan permukiman dan lingkungan di sekitar pusat pemerintahan.

Salah satu rencana yang disiapkan pemerintah adalah penataan bantaran Sungai Tenggarong, khususnya di kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan. Rencana tersebut mencakup relokasi sekitar 150 rumah yang berada di kawasan tersebut.

Menurutnya, pembenahan itu merupakan bagian dari upaya memperbaiki kondisi ibu kota kabupaten agar lebih tertata. Namun, pelaksanaannya tidak berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap pembangunan di wilayah lain.

“Ada alasan mengapa Tenggarong perlu dibenahi. Statusnya sebagai ibu kota sekaligus wajah Kukar membuat kawasan ini harus kita tata dengan baik, termasuk dari sisi permukiman dan lingkungannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah tetap harus melihat Kukar sebagai satu kesatuan wilayah yang memiliki kebutuhan pembangunan beragam. Karena itu, program pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada satu kecamatan, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Aulia berharap masyarakat tidak mengartikan intensitas penataan di Tenggarong sebagai bentuk ketimpangan perhatian pemerintah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki kebutuhan yang harus ditangani berdasarkan karakteristik dan persoalan masing-masing.

“Wilayah lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan. Kita tidak ingin kemajuan hanya terlihat di ibu kota, tetapi harus bisa dirasakan masyarakat di kecamatan-kecamatan lainnya,” tegasnya.

Ia memastikan pemerataan pembangunan tetap menjadi bagian dari arah kebijakan Pemkab Kukar. Dengan demikian, pembenahan Tenggarong dan pembangunan di kecamatan lain dapat berjalan beriringan sesuai kebutuhan daerah.

“Yang sedang kita kerjakan di Tenggarong merupakan salah satu bagian dari pembangunan Kukar. Komitmen kita tetap bagaimana seluruh wilayah bisa berkembang dan mendapatkan perhatian secara proporsional,” pungkas Aulia. (rk/Adv Diskominfo Kukar)