Abdul Rohim: Satgas Banjir dan Peran APBD Jadi Kunci Atasi Banjir Samarinda

Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, mengajukan gagasan pembentukan Satgas Banjir lintas lembaga serta peningkatan alokasi APBD. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada Bantuan Keuangan dalam penanganan banjir di wilayah tersebut.

“Proyek strategis seperti pembangunan kolam retensi selama ini masih mengandalkan dana Bankeu. APBD harus menjadi sumber utama pendanaan agar upaya penanganan banjir tidak terhambat jika bantuan dari luar tertunda,” jelas Rohim, Kamis 22 Mei 2025.

Menurutnya, Satgas Banjir yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), akan mempermudah koordinasi antarinstansi.

“DLH dapat fokus menangani persoalan sampah, PU mengurus drainase, sementara PERKIM mengawasi developer yang melanggar aturan. Dengan Satgas, kerja sama antarinstansi bisa lebih terpadu, tidak lagi terpisah-pisah,” ujarnya.

Rohim juga mendesak agar program penanganan banjir dimasukkan sebagai prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUAPPS) tahun 2026.

“Dinas PUPR telah memiliki master plan penanganan banjir. Kini, APBD perlu diselaraskan agar proyek kolam retensi dan normalisasi sungai dapat segera diwujudkan,” tegasnya.

Ia menegaskan, langkah ini mendesak mengingat banjir di Samarinda telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari gagal panen hingga rusaknya infrastruktur publik.

“Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi juga keselamatan dan kesejahteraan warga,” tutupnya. (chanz/sty)