Aliansi Mahasiswa Kaltim Geruduk Karang Paci Tolak UU TNI, Bawa Mosi Tidak Percaya pada DPRD

Aliansi Mahasiswa Kaltim kembali geruduk kantor Karang Paci. Kali ini mereka menolak pengesahan Revisi UU TNI. Mereka juga bawa mosi tidak percaya kepada DPRD Kaltim sebab sejumlah tuntutan belum menuai kejelasan.

Pada Kamis 20 Maret 2025, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi Undang-Undang. Sementara di sisi lain proses revisi tersebut menuai banyak protes.

Proses Revisi UU TNI dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah. Seperti mengatur tentang kedudukan TNI, lalu batas usia pensiun, hingga prajurit aktif yang diatur bisa duduk di jabatan sipil pada lingkungan pemerintahan.

Pasal-pasal bermasalah tersebut dinilai akan mengembalikan militerisme, dwifungsi TNI di Indonesia. RUU TNI dianggap tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang lebih profesional, malah akan semakin melemahkan profesionalisme militer bahkan berpotensi mengembalikan masa orde baru.

Sehari setelah pengesahan RUU itu, Aliansi Mahasiswa Kaltim (Mahakam) Menggugat kembali turun ke jalan. Mereka menggeruduk Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci, Jumat sore 21 Maret 2025 ini.

Tampak sekitar 300 orang massa aksi terdiri atas mahasiswa dan masyarakat berkumpul di depan pintu gerbang. Mereka long march dari Islamic Center Samarinda dan tiba di DPRD Kaltim pada pukul 4 sore dari jadwal aksi yang diagendakan pada jam 1 siang.

Seperti biasa mereka melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang. Menyuarakan penolakan mahasiswa dan masyarakat atas pengesahan UU TNI yang baru dan dianggap bermasalah itu. Menyusul aksi sebelumnya di Jawa.

Humas Aksi Rahmat Fathur Rahman, sekaligus Wakil Presiden BEM Hukum menyebut upaya revisi itu dapat mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru dan kini menjadi Orde Terbaru.

“Ini menciderai cita-cita reformasi yang dulu diperjuangkan pada tahun 1998,” katanya kepada media.

“Dwifungsi ABRI sangat tidak memungkinkan di ranah sipil, sistem militeristik tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Mereka patuh pada rantai komando, sementara kita berasaskan demokrasi,” tambahnya.

Terlebih melihat proses pembahasan revisi UU yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah secara diam-diam dan di hotel, menurut Fatur menunjukkan adanya ketidak-profesionalan pemerintah dalam menjalankan negara.

Juga menunjukkan bahwa pemerintah tutup mata dan telinga atas kondisi rakyat. Fatur melihat bahwa pemerintah tidak peduli terhadap rakyat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang buruk dan efisiensi anggaran.

“Mereka malah membuang-buang anggaran. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat menjadi mewakili suara pejabat.”

Mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh personel TNI aktif yang berada di ranah sipil. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mahasiswa ingin personel TNI dipukul mundur ke barak.

Selain itu, mereka juga membawa tuntutan lain yang telah dibawa sebelumnya. Mulai dari kasus pembunuhan di Muara Kate, efisiensi anggaran dan sejumlah tuntutan lain yang sampai saat ini belum menemui kejelasan.

Aliansi Mahasiswa Kaltim juga menuntut kejelasan UU Perampasan Aset yang justru seharusnya menjadi prioritas DPR RI untuk dibahas. Sebab UU tersebut termasuk pro rakyat dan membantu menumpas korupsi.

Mosi Tidak Percaya

Mahasiswa juga melayangkan mosi tidak percaya pada DPRD Kaltim. Sebab selama ini, aliansi mahasiswa telah melakukan sejumlah aksi. Namun belum ada hasil dari janji anggota dewan atas aspirasi masyarakat.

“Kami juga melayangkan mosi tidak percaya kepada DPRD Kaltim, karena tuntutan yang kami bawa sampai hari ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti padahal banyak sekali permasalahan yang terjadi.”

Harapannya dengan tuntutan kita hari ini DPR Provinsi Kaltim mau membuka mata dan telinga, untuk mendengar kami mahasiswa dan rakyat menyuarakan tuntutan kami. Bukan hanya memberikan janji tapi bukti nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, massa mahasiswa masih bertahan di depan Kantor DPRD Kaltim sampai malam hari. Selepas buka puasa bersama mereka menggelar panggung rakyat yang diisi dengan orasi sampai jam setengah sembilan malam. (ens/sty)